DPRK Wacanakan Tes Urine Catin | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRK Wacanakan Tes Urine Catin

Foto DPRK Wacanakan Tes Urine Catin

* Hindari Kasus Hamil Diluar Nikah

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mewacanakan akan menggodok racangan qanun (peraturan dearah) tentang kewajiban calon pengantin (catin) perempuan menjelani tes urine sebelum menikah. “Wacana pembentukan qanun ini untuk menindaklanjuti usulan dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Aceh Barat, sehingga keabsahan pasangan calon suami istri sebelum berkeluarga semakin lebih afdhal,” kata Wakil Ketua DPRK Aceh Barat H Kamaruddin kepada Serambi, Sabtu (30/7).

Menurut pria yang akrab disapa Hakam tersebut, kebijakan melahirkan peraturan tersebut dinilai langkah yang harus disikapi positif. Sehingga setiap pasangan perempuan yang akan menikah diharapkan benar-benar masih suci atau tidak dalam keadaan hamil.

Menurut Kamaruddin wacana tes urine bagi catin perempuan terungkap dalam laporan pemandangan umum Fraksi Persatuan Perjuangan Demokrat (F-PPD) DPRK Aceh Barat beberapa hari lalu. F-PPD menyebutkan ada temuan fatal dari pelayanan jasa medis di Aceh Barat yang menemukan adanya hasil tes urine fiktif.

Hasil tes urine tersebut justru dikeluarkan oleh petugas pelayanan jasa medis dalam bentuk rekomendasi berbeda terhadap seorang catin perempuan. Kasus ini ditemukan di Meureubo, Aceh Barat yang menyatakan seorang calon pengantin perempuan dinyatakan positif hamil di luar nikah. Namun ketika menjalani tes urine di rumah sakit setempat, justru hasilnya negatif.

“Karena ada hasil yang berbeda, akhirnya pihak KUA menikahkan kedua catin tersebut setelah ada persetujuan kedua keluarga. Namun berselang sekitar dua bulan kemudian pengantin perempuan tersebut justru melahirkan,” kata H Kamaruddin. Oleh karena itu, kata dia, DPRK Aceh Barat sepakat untuk melahirkan qanun ini sehingga diharapkan kasus serupa tak terjadi lagi.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Barat Drs H Jakfar menegaskan hingga saat ini Kemenag tidak pernah mengeluarkan aturan atau kewajiban calon pengantin perempuan yang akan menikah menjalani tes urine. Namun yang diharuskan adalah imunisasi kekebalan tubuh kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Puskemas di wilayah setempat.

Jakfar menegaskan hal itu terkait mencuatnya isu tes urine bagi calon pengantin perempuan di sebuah Puskesmas yang sempat masuk dalam materi pemandangan umum DPRK Aceh Barat dalam sidang dua hari lalu. Menurutnya kasus yang pernah terjadi di KUA Meureubo yakni permintaan keluarga calon pengantin untuk memastikan ‘kesucian’ calon pengantin sehingga dilakukan tes urine di Puskesmas Meureubo. “Itu atas permintaan keluarganya. Kalau KUA tidak pernah mewajibkan itu,” katanya.

Menurutnya kalau pun nanti ada aturan catin perempuan harus menjalani tes urine, maka tentu akan disampaikan kepada seluruh KUA. Seperti diketahui, DPRK Aceh Barat dalam pemandangan umum sempat mempertanyakan kasus adanya tes urine bagi calon pengantin di sebuah Puskesmas di Aceh Barat. Padahal penerapan tes urine belum ada dasar hukum. Bupati HT Alaidinsyah menanggapi polemik tersebut dengan meminta Dinkes melakukan koordinasi dengan Kemenag agar jelas dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.(edi/riz) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id