Anomali Pendidikan Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Anomali Pendidikan Aceh

Foto Anomali Pendidikan Aceh

Oleh Mukhlisuddin Ilyas

DI tengah maraknya isu politik dan kemiskinan, isu pendidikan kembali mencuat ke permukaan. Pemberitaan Harian Serambi Indonesia mengenai Videotron sangat terdidik. Pemberitaan seperti itu karena fungsi media adalah sebagai pengontrol sosial berjalan. Sesungguhnya pendidikan Aceh berada pada fase anomali (ketidaknormalan).

Anomali itu bukan saja berada pada level sekolah sampai dengan Dinas Pendidikan (Disdik), tapi juga pada level perguruan tinggi (PT) di Aceh. Malah beberapa kasus tata kelola pembiayaan PT yang bersumber dari APBA dan APBN berakhir di persidangan. Dampak esensial dari anomali ini adalah kehilangan saling percaya (trust) antarlembaga yang mengurusi pendidikan di Aceh (Diknas dan PT). Kehilangan saling percaya (karena sikap anomali) berakhir pada pubuet kiban-kiban nyang galak (melakukan program sesuka-suka). Bukan lagi berbasis pada kebutuhan, melainkan pada kekuasaan dan kepentingan.

Dengan dana otonomi khusus (otsus) seharusnya pendidikan Aceh meningkat, tapi karena terjadinya anomali, pendidikan Aceh selalu berada pada level bawah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hasil penelitian World Bank pada 2013 menyebutkan bahwa pembangunan sektor pendidikan Aceh masih mementingkan pembangunan infrastuktur, tapi meninggalkan pembangunan mutu pendidikan. Karena itulah, fasiltas sekolah di Aceh cukup memadai, tapi mutu pendidiknya sangat kurang. Contohnya, data World Bank 2013, hanya satu dari lima orang guru di semua jenjang pendidikan di Aceh yang bersertifikasi.

Data hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan fasilitas pendidikan tidak mengkhawatirkan, melainkan yang perlu dibenahi adalah pada sektor peningkatan mutu harus menjadi prioritas. Satu faktor peningkatan mutu bukan lagi membangun ruang kelas baru, tapi lebih penting adalah penyediaan alat-alat laboratorium, sertifikasi pengajar, dan peningkatan kualitas tenaga pengajar dan kelulusan siswa.

Dalam hasil penelitian PECAPP (Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program) melalu program CPDA-Bank Dunia dengan pendanaan AusAid, juga menyebutkan bahwa besarnya belanja pendidikan dan ketersediaan sarana yang baik, belum searah dengan hasil capaian mutu dari pendidikan di Aceh.

Berangkat dari kajian PECAPP ini, terlihat bahwa gagasan peningkatan mutu pendidikan Aceh seperti Videotron adalah seperti kehilangan prioritas dalam desain pendidikan Aceh. Videotron bukan tidak penting, tapi barangkali belum saatnya masuk dalam prioritas peningkatan mutu pendidikan Aceh. Sudah seharusnya anggaran pendidikan di alokasikan pada kebutuhan-kebutuhan prioritas sesuai dengan data dan fakta di lapangan (based on need), bukan monetary base.

Sudah seharusnya, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Rektor Perguruan Tinggi di Aceh tidak boleh buang badan, kemudian saling menyalahkan di media. Dinas Pendidikan Aceh dan kampus seperti Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), UIN Ar-Raniry, Universitas Malikussaleh (Unimal) dan Universitas Teuku Umar (UTU) harus bersinergi untuk menyusun target-target prioritas pembangunan pendidikan Aceh yang sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran secara transparan.

Mereduksi praktik klasik
Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tata laku seseorang atau kelompok orang, dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sebagai suatu lembaga tidak langsung menghasilkan produk tetapi terjadi melalui usaha pemberian jasa baik oleh tenaga pengajar, administrasi maupun pengelola (M. Zainuddin, 2008).

Namun realitasnya, tata kelola pendidikan di Aceh, sepertinya kehilangan makna dari defenisi pendidikan itu sendiri. Berdasarkan data, Disdik Aceh setidaknya untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan masyarakat Aceh harus mereduksi enam praktik klasik yang masih terjadi.

Pertama, jumlah guru yang tidak rasional. Berdasarkan data situs Dapodik Kemendikbud RI, perbandingan guru dengan siswa untuk Aceh adalah 1 banding 5 untuk jenjang SD, 1 banding 4 untuk SMP, 1 banding 5 untuk SMA dan 1 banding 4 untuk SMK. Khususnya pada level Sekolah Dasar (SD) di Aceh, di mana seorang guru hanya bertanggung jawab terhadap 5 orang siswa tentu hal ini bermasalah. Bagaimana 1 orang guru hanya mengurus satu orang siswa yang arti kata bahwa jumlah guru SD di Aceh sudah sangat berlebih, belum lagi soal penempatan guru yang tidak merata dan guru kontrak. Hal ini berakibat pada efisiensi anggaran pendidikan.

Kedua, jumlah sarana dan prasarana tidak sesuai dengan jumlah siswa. Data yang kami peroleh dari Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa perbandingan rata-rata untuk setiap 1 SD menampung 118 siswa untuk jenjang SD. Jika kita bagikan di setiap sekolah SD Normal yang memiliki 6 kelas dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, maka setiap kelas hanya menampung 19 siswa. Angka ini menunjukkan tidak efisien pengolahan dana pendidikan di Aceh, dimana mana jumlah sekolah sudah melebihi daripada jumlah siswa walaupun kita ketahui bahwa tidak semua sekolah memiliki siswa yang cukup, hal ini dibenarkan untuk mengejar keterjangkauan akses di daerah-daerah terpencil.

Ketiga, perbandingan guru terhadap sekolah. Berdasarkan data, 1 sekolah SD di Aceh terdapat 24 orang guru. Dampak dari kelebihan guru di level SD mengarah kepada tidak efisiensi pengelolaan pendidikan di Aceh, dimana sekolah harus tetap membayar guru-guru tersebut. Selain kelebihan guru, distribusi guru juga menjadi masalah, distribusi guru yang tidak merata antara sekolah di kota dan desa. Guru banyak menumpuk di perkotaan. Sedangkan di perdesaan dan di daerah terpencil guru sangat kurang, bahkan tidak ada sama sekali guru PNS yang mengajar di daerah terpencil tertentu.

Keempat, pengangkatan kepala sekolah belum melalui prosedur. Sejak desentralisasi pendidikan dari pusat ke daerah. Pengangkatan kepala sekolah banyak tidak sesuai dengan prosedur tertulis. Pengangkatan kepala sekolah di Aceh dipenuhi dengan isu kolusi dan nepotisme. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh sebuah Lembaga Pengembangan dan Pendidikan, menyebutkan bahwa 90% kepala sekolah tidak pernah melakukan supervisi proses belajar mengajar. Akibatnya kepala sekolah di Aceh sibuk dengan pengelolaan dana BOS (biaya operasional sekolah), politik praktis dan sebagainya.

Padahal syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala sekolah di antaranya adalah memiliki sertifikat pendidik; memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam dua tahun terakhir dan berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah; serta memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Kelima, uniknya pengawas sekolah. Pengangkatan pengawas sekolah juga memiliki ciri khas yang unik di Aceh. Banyak pengawas sekolah diangkat dari kepala sekolah yang bermasalah, ataupun pejabat-pejabat yang ingin memperpanjang masa pensiunnya, salah satu kasus yang terjadi di Disdik Aceh. Disdik Aceh hanya mengelola tiga sekolah, yaitu SMA Modal Bangsa di Aceh Besar, SMA Modal Bangsa Arun di Lhokseumawe dan SMK Penerbangan di Banda Aceh.

Namun data menyebutkan bahwa jumlah pengawas sekolah melebihi jumlah sekolah yang diawasi. Akibatnya terjadi anomali bahwa banyak pengawas provinsi yang akhirnya mencaplok sekolah-sekolah di kabupaten/kota. Dampak tumpang tindihnya pengawasan dan banyak menghabiskan biaya perjalanan untuk membiayai perjalanan dinas para pengawas provinsi di kabupaten/kota, padahal kabupaten/kota telah memiliki pengawas mereka sendiri.

Keenam, tren APK dan APM menurun. Pakar pendidikan biasanya dalam menggambarkan ketercapaian akses pendidikan Aceh dilihat dalam dua indikator, yaitu melalui APK (angka partisipasi kasar) dan APM (angka partisipasi murni). Sejak 2015, tren APK dan APM pada level SD menurun, akibatnya akan terjadi anomali pada tren APPK dan APM pada level SMP dan SMA. Menurunnya APK dan APM ini karena banyaknya penduduk Aceh (siswa) yang tidak bersekolah di SD, sehingga tidak mungkin melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA. Anomali pendidikan Aceh ke depan adalah ruang sekolah banyak, tapi siswanya tidak ada.

Akhirnya, interkoneksitas untuk memahami kompleksitas fenomena pendidikan Aceh tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kualitas lulusan sekolah di Aceh, harus dirancang oleh sistem tata kelola di Disdik dengan kolaboratif dan transparan. Supaya suatu kebudayaan sosial yang beradab (civilized) di Aceh terwujud. Semoga!

* Mukhlisuddin Ilyas, Peneliti di SAHIRA Institute, berdomisili di Lamgugob, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id