Presiden: Pemekaran Masih Moratorium | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Presiden: Pemekaran Masih Moratorium

Foto Presiden: Pemekaran Masih Moratorium

REMBELE – Presiden RI, Jokowi menegaskan bahwa di seluruh Indonesia saat ini agenda pemekaran daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) masih berstatus moratorium (penghentian sementara).

“Soalnya, memekarkan suatu daerah tidak hanya berkaitan dengan masalah politik, tetapi juga (kebutuhan) anggaran yang tidak kecil. Jadi, kalau satu dibuka, yang lain juga harus dibuka,” ujarnya menanggapi isu pemekaran yang ditanyakan wartawan seusai meresmikan Bandar Udara (Bandara) Rembele di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Rabu (2/3).

Sementara itu dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemekaran Provinsi Aceh bukan diusulkan oleh pemerintah pusat, melainkan diusulkan oleh masyarakat Aceh sendiri.

“Kalau ada usulan provinsi baru, bukan pusat yang usulkan. Yang usulkan adalah masyarakat Aceh,” kata Mendagri dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, di Komoleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).

Mendagri mengatakan hal itu menjawab pertanyaan senator asal Aceh, Fachrul Razi MIP yang menentang adanya pemekaran Provinsi Aceh. Mendagri mengatakan, dirinya sangat paham dan tahu betul MoU Helsinki yang merupakan “kitab sucinya” Aceh.

Fachrul Razi dalam kesempatan itu mempertegas kembali penolakan dirinya terhadap pemekaran Aceh. “Karena itu, bertentangan dengan MoU Helsinki dan semangat perdamaian Aceh,” tukas Fachrul.

Penolakan Fachrul Razi disampaikan dalam bentuk surat yang diserahkan langsung kepada Mendagri. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Desain Besar Penataan Daerah, sampai 2205 Indonesia akan menambah 21 provinsi lagi. Salah satunya penambahan provinsi di Aceh karena alasan strategis nasional.

Dalam kesempatan itu Mendagri Tjahjo Kumolo juga sempat menyinggung tentang rencana pembangunan rumah sakit regional berasal dari pinjaman luar negeri.

“Tapi masalahnya belum ada kesamaan pandangan tentang lokasi rumah sakit. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju,” kata Tjahjo. Termasuk juga mekanisme pembayaran pinjaman, apakah dipotong dari dana Otsus atau dari APBN, belum disepakati.

Menurut Mendagri, rapat mengenai rencana pembangunan rumah sakit itu sudah berulang kali dilaksanakan. Seperti diberitkan sebelumnya, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah sejak lama sudah mengusulkan pembangunan rumah sakit regional di lima daerah di Aceh. Pembiayaannya berasal dari Jerman.

Sebelumnya, Senator Aceh, Fachrul Razi MIP menyerahkan sepucuk surat berisi penolakannya terhadap rencana pemekaran Provinsi Aceh. Surat tersebut diterima langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada rapat kerja Komite I DPD dengan Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin.

Surat itu terdiri dari enam poin. “Memekarkan Aceh sekarang berarti melanggar MoU Helsinki dan UUPA. Dalam UUPA secara tegas disebutkan perjanjian damai adalah untuk satu Provinsi Aceh,” kata Fachrul Razi.

Masih dalam UUPA, setiap kebijakan administratif terhadap Aceh harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Gubernur Aceh. “Kami menolak secara tegas adanya penambahan satu provinsi di Aceh dalam RPP Desain Besar Penataan Daerah serta menolak sikap pemerintan pusat untuk memekarkan Aceh. Hal ini bertentangan dengan semangat perdamaian antara Pemerintah RI dengan GAM, dalam perjanjian perdamaian MoU Helsinki dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” demikian Fachrul Razi yang merupakan mantan juru bicara Partai Aceh. (my/fik)


(uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id