Azman Didakwa Korupsi Rp 88 M | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Azman Didakwa Korupsi Rp 88 M

Foto Azman Didakwa Korupsi Rp 88 M

BANDA ACEH – Mantan bupati Aceh Timur, Drs Azman Usmanuddin MM, didakwa melakukan korupsi kas daerah dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank BPD Aceh (sekarang Bank Aceh) Cabang Langsa atas nama daerah sejak 2002-2004. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 88.512.415.456.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Aceh, Suhendra SH Cs, membacakan dakwaan ini dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kamis (21/7). Azman didakwa melanggar Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman penjara peling lama 20 tahun sampai hukuman mati.

Perkara ini merupakan pengembangan terdakwa Jufri yang kini sudah divonis enam tahun penjara dan Sumijo yang telah bebas. Dalam sidang diketuai Ainal Mardhiah SH MH, terdakwa Azman Usmanuddin didampingi pengacaranya, Syahrul Rizal SH MH.

Suhendra antara lain mengatakan, pada 2002, Azman mengajukan pinjaman atas nama daerah kepada Bank BPD Aceh Cabang Langsa Rp 3 miliar yang rencana peruntukkan untuk penanggulangan biaya berbagai kepentingan rutin/pembangunan. Pinjaman sama juga diajukan pada 2003 sebesar Rp 10 miliar, tapi pihak bank hanya menyetujui Rp 7 miliar.

Ternyata, pinjaman atas nama daerah itu tidak pernah diajukan Azman dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dan dianggarkan dalam APBK Aceh Timur. Bahkan pinjaman tersebut juga tidak digunakan untuk kepentingan daerah, melainkan kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak pernah masuk ke rekening daerah.

“Untuk menutupi atau membayar kembali pinjaman tersebut, terdakwa selaku Bupati Aceh Timur telah membuat surat kuasa tanggal 28 Maret 2003 yang ditandatangani terdakwa kepada PT Bank Aceh Cabang Langsa untuk mendebet langsung pembayaran dari Rekening Kas Daerah Pemkab Aceh Timur untuk pelunasan pinjaman tersebut,” baca jaksa.

Azman juga memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah (BUD) saat itu, Sumijo, membayar pinjaman terdakwa dengan menggunakan cek tunai. Pembayaran dengan anggaran daerah dalam tahun berjalan itu tidak dilakukan pembukuan oleh Sumijo, sehingga laporan pembukuan kas daerah Aceh Timur pada tahun anggaran 2004 terdapat SILPA Rp 17.543.444.228.

Sebelum persoalan itu selesai, jabatan Sumijo digantikan oleh Jufri SH MM pada akhir 2004. Kepada Jufri, Azman memerintahkan membayar 81 surat perintah membayar (SPM) beserta PPN/PPH tahun 2014 semasa Sumijo dengan menggunakan dana bagi hasil migas triwulan IV tahun 2004 yang masuk pada Februari 2005 dan penerimaan tahun 2005. Akibat perbuatannya bersama dengan Jufri, telah terjadi selisih kas daerah yang menyebabkan negara rugi Rp 88.512.415.456.

Menanggapi dakwaan tersebut, terdakwa Azman bersama pengacaranya, Syahrul Rizal SH MH akan mengajukan eksepsi (nota keberatan terhadap dakwaan) pada sidang lanjutan, Jumat 5 Agustus 2016.

Sebelum sidang ditunda, Syahrul meminta permohonan penangguhan penahanan kliennya kepada majelis hakim. Menurut pengacara, selama ini kliennya koorperatif dan kondisi kesehatannya menurun. (mas) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id