Warga Protes Rekrutmen PPS Pidie | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Warga Protes Rekrutmen PPS Pidie

Foto Warga Protes Rekrutmen PPS Pidie

* Tak Diumumkan Lulus Administrasi, Tetapi Dilantik

SIGLI – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie, Rabu (20/7), melantik 2.190 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di GOR Alun-Alun Sigli. Namun pelantikan itu menimbulkan protes dari warga karena perekrutannya dinilai curang. Beberapa anggota PPS yang dilantik diketahui tidak termasuk dalam daftar peserta yang lulus seleksi administrasi.

Protes antara lain disampaikan oleh Junaidi Razali (34), warga Gampong Kule, Kecamatan Batee, yang secara khusus menghubungi Serambi. Dia menuding KIP Pidie tidak jujur dalam perekrutan PPS di gampongnya. Sebab mereka yang dilantik tidak terdapat dalam daftar calon PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana yang ditempelkan di kantor camat.

Sementara dari tujuh orang yang diumumkan lulus administrasi, ternyata tidak ada satupun di antaranya yang dilantik menjadi anggota PPS. “Kami heran dengan sistem perekrutan KIP Pidie. Bagaimana kita menciptakan pemilu yang jujur jika perekrutan PPS saja berselemak masalah,” pungkas Junaidi.

Pihaknya mengaku telah menjumpai anggota KIP Pidie, Heri Saputra, meminta agar pelantikan PPS asal Kulee ditunda. Tetapi pihak KIP tetap memaksa menggelar pelantikan. “Kita kan tahu pilkada itu sebagai wadah media bagi rakyat dalam memilih jagoannya. Siapa saja yang dipilih kita tidak boleh intervensi. Untuk itu, KIP sejak awal harus lebih transparan bekerja,” ujar Junaidi.

Protes juga datang dari warga Kecamatan Kembang Tanjong, Safrijal. Ia mengungkapkan bahwa peserta yang lulus menjadi anggota PPS justru yang tidak ikut tes wawancara. Apalagi metode wawancara yang dilakukan menurut hanya dalam bentuk ceramah kepada peserta.

Selain itu, sambungnya, KIP juga semestinya memprioritaskan calon PPS yang direkomendasi oleh keuchik. “Kami kecewa perekrutan PPS tidak transparan. KIP seharusnya mempulikasikan bobot nilai bagi peserta yang lulus. Sebab tes wawancara yang dilakukan model ceramah. Kita ingin tahu bagaiman cara KIP menilai peserta kalau tes model itu,” kata Safrizal.

Safrijal mengaku ikut dalam rekrutmen calon PPS, tetapi protes yang ia sampaikan bukan karena dirinya dinyatakan tidak lalus. “Saya protes ini bukan karena saya tidak lulus. Tetapi kita menyayangkan peserta yang lain yang telah mempersiapkan persiapan jauh-jauh hari, ternyata perekrutan PPS tidak sehat,” pungkas dia di Biro Serambi Sigli.

Terkait pelantikan PPS yang tidak diumumkan lulus administrasi, anggota KIP Pidie, Heri Saputra, menjelaskan bahwa itu terjadi karena ada berkas calon PPS di dalam satu amplop yang terselip, sehingga tidak ditempelkan di kantor camat.

Pihaknya mengetahui berkas itu terselip setelah nama ketujuh calon PPS yang lulus administrasi resmi diumumkan. “Saat kami periksa ulang, berkas calon PPS yang terselip dalam satu amplop itu ternyata lebih berhak dinyatakan lulus adminitrasi. Tetapi nama mereka tidak kita tempelkan lagi di kantor camat,” jelasnya.

Menurut Heri, warga tidak mempersoalkan masalah tersebut, kecuali satu orang dari Gampong Kule. “Kami sudah minta kepada mereka yang merasa dirugikan supaya membuat laporan atau menggugat secara tertulis. Nantinya KIP akan menjawab secara tertulis. Tapi sampai hari ini tidak datang ke KIP,” ujar Heri.

Ketua Pokja Rekrutmen PPK dan PPS KIP Pidie, T Samsul Bahri, juga membantah tudingan bahwa ada peserta yang lulus tetapi tidak mengikuti tes wawancara. Dia memastikan bahwa semua calon PPS telah mengikuti tes wawancara. “Kita membuka pintu bagi peserta untuk tes wawancara dari 10 sampai tanggal 18. Jadi semua PPS mengikuti tes wawancara, tidak ada yang fiktif,” tegasnya.

Samsul juga menyampaikan bahwa rekomendasi keuchik tidak menjadi prioritas bagi KIP untuk meluluskan calon PPS. Rekom tersebut dikeluarkan keuchik untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai warganya. “Semua calon PPS harus ada rekom keuchik sesuai aturan KPU nomor 3 Tahun 2015. Semua yang lulus PPS ada rekom keuchik,” pungkas T Samsul.

Selain di Pidie, pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga berlangsung di sejumlah daerah lainnya di Aceh. Di Bireuen, KIP melantik 1.827 anggota PPS dari 609 desa. Pelantikan berlangsung di dua tempat, yakni di Aula Ampon Chik Umuslim Peusangan dan Aula UPTD BPM Aceh di Cot Batee Geulungku, Pandrah Bireuen.

Sekretaris KIP Bireuen, Saifuddin, mengatakan, usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan rapat kerja membahas tugas dan tanggung jawab anggota PPS. “Bimbingan teknis ini berlangsung satu hari penuh, begitu selesai, mereka langsung bertugas di desanya masing-masing,” kata Saifuddin.

Pelantikan juga dilakukan terhadap 966 anggota PPS Aceh Barat, yang berlangsung di Aula Akper Meulaboh. Pelantikan dilakukan oleh Ketua KIP Aceh Barat, Bahagia Idris SH MH. “Harapan kita kepada PPS agar bekerja optimal, jaga sikap dan kerja sesuai petunjuk,” katanya.

Di Sabang, sebanyak 54 anggota PPS dilantik di Aula KIP Sabang. Ketua KIP Sabang, Zainal Faizin, menegaskan akan langsung memberhentikan anggota PPS yang kedapatan dan terbukti melanggar kode etik, seperti memihak kepada salah satu calon.

Terpisah, KIP Subulussalam juga melantik 246 orang PPS dan 25 orang PPK. Pelantikan digelar di Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kota Subulussalam.

“Jangan ada yang terlibat politik praktis. Anda harus netral, itu wajib,” tegas Ketua KIP Kota Subulussalam, Syarkawi Nur, kepada anggota PPK dan PPS yang dilantik.

Ketua KIP Aceh Singkil, Yarwin Adi Darma, Rabu (20/7), melantik 348 orang anggota PPS yang tersebar di 116 desa. Pelantikan berlangsung di Gedung Serba Guna Pulau Sarok, Singkil.

Dalam kesempatan itu, Yarwin juga menyebutkan bahwa anggaran pilkada untuk Aceh Singkil dialokasikan sebesar Rp 15 miliar. Anggaran itu dicairkan dalam dua tahap, masing-masing tahap pertama sebesar Rp 12 miliar, sedangkan sisanya Rp 3,1 miliar akan ditampung dalam APBK Perubahan 2016.

Di Nagan Raya, KIP setempat juga melantik 669 anggota PPS dan 50 orang anggota PPK. Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua KIP Nagan Raya, Muhammad Yasin, disaksikan Bupati Teuku Zulkarnaini serta unsur muspida.

Yasin dalam pidatonya menegaskan kalau pihaknya siap mencopot anggota PPK dan PPS yang terbukti memihak. “Ada ratusan petugas PPS dan puluhan petugas PPK cadangan yang kita siapkan untuk menggantikan setiap petugas yang melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

Pelantikan juga dilakukan terhadap anggota PPS Gayo Lues yang berlangsung secara serentak di sejumlah tempat. “Pelantikan anggota PPS Galus berlangsung di enam tempat dan kecamatan yang dilakukan secara serentak,” kata Ketua KIP Galus, Alfin Anhar, melalui Kasubag Data, Sunanda.(naz/yus/riz/edi/lid/az/de) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id