Menguji Integritas Pengawas Pilkada | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menguji Integritas Pengawas Pilkada

Foto Menguji Integritas Pengawas Pilkada

Oleh Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi

DALAM diafragma sistem politik demokrasi di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang sedang try and error dalam praktik sistem demokrasi sejati tatkala berlangsungnya pesta kedaulatan rakyat, baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif mulai tingkat presiden, gubernur, dan bupati/wali kota, pengawasan tahapan dan proses berlangsungnya pemilihan tersebut sangat diperlukan. Pilkada maupun pemilihan umum pileg dan pilpres adalah instrumen politik untuk memilih rezim baru dalam rangka menancapkan kekuasaan atas rakyatnya. Para kompetitor atau tim suksesnya tidak jarang akan melakukan apa pun demi meraih suara mayoritas, kendati harus menggunakan rumus dan strategi politik Machiavelli, menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.

Sejatinya, dalam menentukan penguasa di Republik ini yang mayoritas penduduknya muslim, cara-cara yang gentlmen seharusnya menjadi budaya sakral sebagai pedoman utama meskipun Indonesia bukan negara Islam. Politik santun dan penuh hikmah dalam merebut hati masyarakat seharusnya menjadi asas tak ternafikan bagi setiap calon atau kandidat tertentu termasuk tim suksesnya dalam bertarung merebut kekuasaan. Bukankah Rasulullah saw selalu berpesan agar menjadi manusia yang paling baik bagi orang lain. Berbuat baik bagi orang lain, sesungguhnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri, dan juga sebaliknya. “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri.” (QS. Al-Isra:7). “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Akumulasi kekecewaan
Reformasi merupakan akumulasi klimaks kekecewaan masyarakat atas kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto. Kooptasi penguasa semakin terasa di setiap sudut politik Indonesia, khususnya pada saat akan digelarnya pemilu. Oleh karena itu, muncul tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan independen yang kemudian bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sisi lain Panwaslak juga berganti nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Lahirnya UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi tonggak penting dalam mereformasi dan mengevaluasi sistem kepemiluan di Indonesia. UU ini mengatur bahwa perlu membentuk lembaga adhoc yang terlepas dari struktur KPU yang diberi nama Panwaslu mulai tingkat pusat hingga kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara untuk Aceh namanya Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), tugas dan wewenangnya tetap sama dengan Bawaslu atau Panwaslu. Bawaslu termasuk Panwaslih dikuatkan melalui UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Di mana pembentukan hingga sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Karena Aceh daerah khusus, maka diatur kembali melalui Qanun No.7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Hal ini merupakan amanah UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk mengakomodir tuntutan zaman, kemudian lahir Qanun No.5 Tahun 2012 tentang Pilkada.

Karena dianggap masih kurang mandiri dalam tugas dan wewenangya, Bawaslu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No.22 Tahun 2007, di mana rekrutmen anggota pengawas pemilu sepenuhnya kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Kendati MK menyetujui kewenangan rekrutmen pengawas pemilu oleh Bawaslu, dinamika terus berjalan, bahkan ketika UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu disahkan, dinamika politik masih tetap terjadi. Akan tetapi secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan dengan dibentuk lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu yang didukung oleh unit kesektariatan eselon I.

Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pilkada atau di Aceh disebut Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilih) berdasarkan amanat UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan tugas-tugas sbb: (1) mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis dalam hal mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu; (2) mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu; (3) mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan; (4) mengawasi mengelola, memelihara, dan marawat arsip/dokumen; (5) memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu; (6) mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu; (7) evaluasi pengawasan pemilu; (8) menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu; dan (9) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang panwaslih
Sementara wewenang Panwaslih adalah: (1) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu; (2) menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang; (3) menyelesaikan sengketa pemilu; (4) membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah, dan (5) melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban Panwaslih adalah: (1) bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; (3) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu; (4) menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan (5) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Satu syarat utama menjadi anggota Panwaslih adalah memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Secara etimologi, integritas atau aletheia berarti kebenaran atau keadaan menjadi benar (Gunche Lugo, 2008:19). Sementara secara terminologi integritas adalah ketaatan yang kuat pada sebuah kode, khususnya nilai moral atau nilai artistik tertentu (Adrian Gostik dan Dana Telford, 2006:13-14).

Seorang komisioner Panwaslih dituntut selain profesional dan memiliki kemampuan di bidangnya, ia harus menunjukkan sikap bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan oleh negara. Tidak sedikit yang terjebak dengan nilai pragmatisme sesaat sehingga dengan sangat berani integritas dikorbankan. Dari 23 kabupaten/kota komisioner Panwaslih yang jumlahnya mencapai 115 orang ditambah Provinsi Aceh 5 orang yang dilantik oleh Bawaslu Pusat pada 24 Mei 2006 silam, mayoritas mereka adalah aktivis-aktivis kampus yang vokal dan intens menyuarakan kebenaran ketika masih di bangku kuliah.

Kini saatnya dibuktikan kepada publik bahwa idealisme Panwaslih tidak sanggup diganti dengan nilai pragmatisme alias memihak kepada salah satu kandidat. Urusan “rekomendasi” sebelum terpilih itu urusan lain, tetapi profesionalitas dan integritas menjadi taruhan, dan hal ini berimplikasi kepada masa depan komisioner Panwaslih itu sendiri. Pilih happy moment atau always happy, hanya komisioner sendiri yang menentukan.

Antonius Atosokhi Gea, 2006:23) berkata, “Orang yang memiliki integritas tidak mudah lepas kontrol atas berbagai tindakannya, terutama untuk hal yang memiliki dimensi etis (soal baik-buruk). Dia berlaku dan bertindak seakan-akan sedang diawasi, bukan saja oleh beberapa pasang mata tetapi juga oleh mata batinnya sendiri dan bahkan mata Tuhan yang merupakan hakim, yang senantiasa menjatuhkan penilaian pada dirinya dan pada apa yang dilakukannya.”

* Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, SHI, MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli. Email: thebeeislam@ymail.com (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id