Bupati Tamiang Temui Komisi VII DPR RI | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Bupati Tamiang Temui Komisi VII DPR RI

Foto Bupati Tamiang Temui Komisi VII DPR RI

* Terkait Pengelolaan Sumur Minyak

KUALASIMPANG – Bupati Aceh Tamiang bersama Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Tamiang Raya, kemarin masih berada di Jakarta untuk menemui sejumlah anggota Komisi VII DPR RI, untuk mengklarifikasi isi surat yang dikirim oleh sebuah LSM di Aceh yang mengompori PT Pertamina dan Pemerintah Pusat, bahwa jika pengelolaan sumur minyak tua di kabupaten ini diserahkelolakan (KSO) ke PT Petro Tamiang Raya, akan menimbulkan konflik masyarakat di Aceh Tamiang.

Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati, Rabu (2/3) mengatakan, ia bersama Direktur PT Petro Tamiang Raya, Armand Muis, menjumpai Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan, untuk membantah surat tersebut. “Isu ini harus kami klarifikasi, sehingga pengelolalan sumur tua di Tamiang bisa berjalan tanpa hambatan. Dalam hal ini, Komisi VII lebih percaya kepada Pemkab dari pada LSM,” ujar Bupati.

Sehari sebelumnya, ratusan warga Aceh Tamiang yang mengatasnamakan Rakyat Indonesia Bersatu Untuk Tenaga Kerja (Ribut), menggelar aksi demo ke Kantor Bupati dan Gedung DPRK Aceh Tamiang, mendesak Pemkab setempat serius dalam melimpahkan kewenangan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sumur minyak tua di Aceh Tamiang, demi terserapnya tenaga kerja dari warga lokal.

Humas PT Pertamina EP Rantau, Jufri, mengatakan bahwa sumur minyak tua yang akan dikelola BUMD Aceh Tamiang itu, terdapat di beberapa titik sumur, yang selama ini dikelola PT Aseba dengan sistim kerjasama operasi (KSO). “Pengelolaan oleh PT Aseba sudah habis kontrak. Saat ini, beberapa perusahaan juga menyatakan berkeinginan mengelola sumur tersebut, termasuk Pemkab Tamiang melalui BUMD-nya,” ujar Jufri.

Berbeda dengan Aceh Tamiang, untuk sumur minyak yang ada di Kabupaten Aceh Timur, PT Pertamina sudah menyerahkan pengelolaan sumur minyak tua di Kecamatan Rantau Pereulak –yang sebelumya dikelola PT Asamera– kepada Pemkab Aceh Timur sejak tahun 2013. “Penyerahan hak kelola ini sesuai surat dari Direktur PT Pertamina hulu kepada Pemkab Aceh Timur. Namun hingga saat ini operasional di lapangan tidak berjalan,” ujarnya.

Menurut Jufri, BUMD milik Pemkab Aceh Timur tidak siap mengelola sumur minyak yang sudah diserahkan kepada Pemkab. Dampaknya, sampai saat ini kegiatan pengeboran tak berizin (illegal drilling) masih berlangsung tanpa ada yang melarang. “Di lahan tersebut, tanah dibor sendiri oleh warga untuk mengambil minyak. Padahal aktifitas tersebut tidak dibolehkan. Selain merusak lingkungan, juga mengancam keselamatan warga. “Kami sudah menyurati Pemkab Aceh Timur untuk mencegah pengeboran ilegal itu, karena mestinya Pemkab Aceh Timur melarangnya,” ungkap Jufri, sambil berharap hal ini tak terulang di Aceh Tamiang.(md) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id