Solidaritas Nalar untuk Perubahan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Solidaritas Nalar untuk Perubahan

Foto Solidaritas Nalar untuk Perubahan

Oleh Teuku Kemal Fasya

TRADISI berlebaran pada dua tahun belakangan ini telah beralih, dari mengirimkan SMS dan status di facebook kepada penggunaan media sosial baru, yaitu melalui WA (WhatsApp) dan BBM (BlackBerry Messenger). Belasan tahun lalu kita masih menggunakan telepon secara langsung dan berkirim kartu lebaran. Kini tradisi itu sudah punah.

Tapi lupakan dulu meratapi perubahan, penggunaan WA juga banyak untungnya. Salah satunya ketika kami, lulusan Madrasah Aliyah (Program) Khusus (MAPK/MAK) Banda Aceh; sebuah program prestisius rancangan Menteri Agama Munawwir Sadzali –bercerita tentang pengalaman bersilaturahmi. Sampai pada satu titik perbincangan menuju tentang kisah guru yang sakit. Seorang guru yang sangat berpengaruh dan membekas di ingatan ialah Drs H Razali Umar.

Akhirnya tebersit ide untuk membuka pos dana membantu meringankan biaya pengobatan orang terkasih di masa lalu itu (tabarru’). Hanya dalam dua hari pengumpulan dana mencapai Rp 10 juta. Setelah itu ide berkembang untuk membantu guru-guru lainnya yang juga sedang sakit keras. Akhirnya dengan diskusi yang sehat dan bersahabat, bantuan yang masuk dibagi kepada beberapa guru.

Energi perubahan
Saya sendiri cukup takjub dengan energi perubahan yang bisa dihasilkan hanya dari sebuah komunikasi di sebuah grup WA. Sebelumnya juga pernah terjadi penggalangan dana untuk seorang aktivis muda, Zulfikar Muhammad di WA juga. Dari obrolan tentang nasib sakitnya, muncul ide penggalangan dana. Hanya dalam waktu seminggu terkumpul Rp 50 juta untuk membantu operasi ginjalnya yang didiagnosis telah parah.

Model pengumpulan dana seperti ini bisa terjadi dengan pelbagai alasan. Bisa karena alasan kemanusiaan, politik, advokasi, ideologis, atau sentimentil. Secara umum pola komunikasi di WA lebih didominasi obrolan basi-basi atau gosip (arbeit), tapi sesungguhnya juga bisa menjadi komunikasi berdaya-guna (die Aktion).

Jika memakai konsep filsuf Jerman modern, Juergen Habermas di dalam The Theory of Communicative Action, era (pos)modern seperti sekarang ini membuka peluang terciptanya ruang-ruang publik (public spheres) dari kekuatan komunikasi.

Ruang publik yang tersedia, baik di koran, televisi, ruang seminar, café, dan sekarang media sosial mampu merangsang daya kritis masyarakat untuk menggalang perubahan. Publik sekarang pun tidak melulu menginduk sebagai massa. Mereka bisa menjadi warga yang berbeda, berkumpul, dan memunculkan protes. Siapa sangka, di tengah pengeluaran sedang berdarah-darah pascalebaran masih banyak teman yang tergerak berderma, bukti semangat altruisme masih ada.

Jika diimajinasikan kaum terdidik di Aceh hanya 1%, yaitu kaum yang terasah pikiran dan nuraninya kepada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemajuan, maka tidak kurang 50 ribu orang bisa menjadi pemain utama bagi perubahan dan pembangunan. Sebanyak 50 ribu warga terdidik itu adalah sel utama memajukan daerah. Mereka mungkin selama ini menolak tunduk pada semua kesesatan, kejumudan, dan “kebahlulan”. Mereka masih suka pada pikiran bersih dan anti pikiran-pikiran borjuis yang memberhalakan dan memperbudak. 1% Itu bisa memengaruhi 99% lainnya.

Namun sayangnya, sebagian besar kaum terdidik itu belum menjadi kekuatan yang menyilaukan, padahal buruknya pemerintahan lokal akibat salah urus tatakelola dan ular-ular nepotisme (bad governance and dirt government) sudah lebih dari kasat mata. Mungkin sebagian masih sibuk dengan pelbagai hal mikro dan domestik. Sebagian lainnya nyaman dengan status politik, sosial, ekonomi, dan akademik yang dimilikinya tanpa mau mengemban tanggung-jawab kultural untuk menyajikan perubahaan terhadap semesta dan sesama.

Solidaritas nurani
Jika melihat data-data statistik kemunduran Aceh seperti pertumbuhan ekonomi melambat dan terendah se-Sumatera pada 2015 (4,25%), agak aneh jika dinamika politik publik masih berjalan secara santai. Data-data kedukaan itu tidak semakin surut di tahun-tahun menjelang Pilkada 2017, malah semakin kelam.

Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf tidak mampu mendongkrak banyak inisiatif dan kebaikan politik. Pada 2016 Aceh menjadi provinsi keempat paling banyak pengangguran se-Indonesia (8,13%), jauh di atas rata-rata Nasional yaitu 5,5% (www.ideas-aceh.org).

Demikian pula penduduk miskin masih bertahan pada 17,11%, jauh di atas rata-rata Nasional, 11% (Serambi, 15/4/2016), dan jauh dari janji pemerintahan “Zikir” menurunkan 1% tiap tahun seperti terbaca pada rencana pembangunan lima tahun. Kemiskinan makin menyemut ketika anggaran pembangunan semakin meraksasa (“DIPA 2016 untuk Aceh Mencapai 47 T”, www.acehprov.go.id). Kesesatan apalagi yang lebih besar dibandingkan kemiskinan dan ketidakadilan?

Dengan kondisi serba buruk seperti ini, ketika kesenjangan politik dan ekonomi semakin terbuka, kaum terdidik seharusnya menghidupkan alarm tanda bahaya bagi Aceh. Kerusakan pembangunan saat ini bukan kesalahan pihak ketiga (salah Jakarta, ekonomi global melesu, efek Brexit, atau merajalelanya “bandit-bandit Medan”) tapi memang strategi, desain, dan perencanaan pembangunan Aceh secara fundamental telah salah arah.

Bagi para elite, kebebalan pasti ditonjolkan, tapi kaum terdidik tak bisa membiarkan hal itu berlangsung terus. Penguasa segagal apapun pasti masih berhasrat maju lagi, kaum terdidik harus memiliki strategi untuk menghadang. Komunitas satu persen harus memunculkan pilihan dan memberikan harapan bagi 99% lainnya dan menolak kaum 0,01% (jika dilihat elite seluruh Aceh hanya sekitar 500 orang saja paling sejahtera dan bahagia dari pembangunan).

Jika elite menggunakan iklan untuk membentuk citra diri sebagai pemimpin masa depan, padahal di masa sekarang dan masa lalu pun tak bisa berbuat apa-apa, maka kaum terdidik harus menggunakan kanal-kanal wicara untuk menangkis komunikasi laksana propaganda yang halusinatif itu.

Jika tidak, kita akan menerima situasi seperti dikatakan ekonom Amerika Serikat peraih Nobel, Joseph Eugene Stiglitz di The Price of Inequality; ketika ketidakadilan dan kerusakan ekonomi terlalu besar tidak diperbaiki dengan pola-pola demokratis, bersiaplah menerima kutukan elite yang akan meninggalkan warisan ketidakadilan lebih dalam lagi. Saat ini rakyat menderita oleh keserakahan dan keberadaan pemimpin bermental sklerotische; tidak punya kepekaan sosial, gagal beradaptasi pada perubahaan, hanya mencari untung, dan memuja pemikiran sendiri. Kaum terdidik harus keluar dari kotak lama, memilih sosok terbaik untuk calon gubernur/bupati/walikota, mengganti sirkular kekuasaan lama, menuju masa depan Aceh baru. Benar-benar baru tanpa retorika.

Hal itu hanya terjadi jika ada solidaritas nalar dari kaum terdidik mendesak perubahan, menghentikan perdebatan kecil dan pertengkaran tidak perlu. Terbukti dalam skala-skala kecil kita bisa berkomunikasi membuat perubahan dan sukses. Kenapa tidak levelnya ditingkatkan dan membentuk sejarah dengan berkeringat demi Nanggroe tercinta?

* Teuku Kemal Fasya, dosen antropologi FISIP Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe. Email: [email protected] (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id