Mencari Kambing Hitam Sebenarnya Dalam Dana Videotron | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mencari Kambing Hitam Sebenarnya Dalam Dana Videotron

Foto Mencari Kambing Hitam Sebenarnya Dalam Dana Videotron

Program pengadaan perangkat teknologi videotron (billboard dengan media gambar film atau video digital) oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh senilai Rp 8,5 miliar, dan sudah masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2016, tiba tiba mendapat sorotan.

Kalangan penyorot juga berdalih program itu tak tepat, bahkan secara lebih lugas dikatakan, tidak memberikan dampak positif yang luas bagi peningkatan mutu pendidikan di Aceh.

Penyorotan yang terkesan personal mendalihkan, program videotron Pemerintah Aceh itu hanya untuk kepentingan pencitraan pejabat terkait dan kepala daerah, dengan menampilkan film atau video acara seremonial. Yang menurut para penyorot, tak memberikan dampak apapun bagi kepentingan pendidikan di Aceh. Program itu sendiri sudah melalui proses pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), khususnya Komisi V yang juga membidangi pendidikan.

Entah ada kaitan atau tidak, sorotan justru mengemuka menjelang Komisi V DPRA menjadwalkan rapat kerja dengan Disdik Aceh, Kamis (14/7) kemarin. Bukan hanya itu, sorotan juga mengemuka ketika paket Rp 8,6 M tersebut mendekati titik titik pelelangan.

Sejauh ini Pemerintah Aceh dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Drs Hasanuddin Darjo MM, yang berusaha dihubungi oleh media ini, terkesan belum mau angkat bicara, seputar sorotan terhadap program videotron melalui Disdik itu.

Seperti diakui Mohd Alfatah SAg yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), paket videotron sudah masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), bahkan sudah siap untuk dilelang dan sudah lolos pembahasan di DPRA.

Secara kasat mata kita mengetahui, proses lolosnya sebuah paket program melalui dana APBA, telah melewati prosedur standar secara berlapis. Tidak seperti memuat barang atau pasir dalam gerobak. Dan itu melibatkan tim anggaran eksekutif, legislatif yang juga melibatkan tim pakar.

Dalam pembahasan itu juga telah mencakup satuan harga secara detil serta anggaran pendamping lainnya. Nah, jika pun di kemudian hari muncul polemik, yang menanggung dosa, bukanlah lembaga teknis tempat dana itu dijangkar. Tapi juga tuan tuan di lembaga dewan, serta tim anggaran eksekutif secara keseluruhan.

Jika mengacu kepada prosedur di atas, sangatlah naif seandainya paket videotron itu kemudian hari dikatakan ‘lolos’ dan lalu muncul kesan mubazir. Yang muncul justru seharusnya tudingan, apakah tuan tuan pembahas itu tidur atau ‘ditidurkan’ saat paket videotron itu dibahas tim anggaran terpadu di gedung dewan.

Memang seperti dikatakan Mohd Alfatah, bukan berarti paket videotron itu tak bisa dtinjau ulang kalau memang ada potensi masalah. Namun publik juga masih ingat, betapa dana ‘jalan jalan’ anggota dewan hingga Eropa yang sudah dianggarkan dan disorot secara bergemuruh oleh publik tahun lampau, tetap saja direalisasikan. Kesannya yang muncul adalah anjing menggonggong kafilah berlalu.

Kita sangat setuju jika sorotan itu bermuasal dan berlatarbelakang kepentingan atau dikaitkan dengan urgensi kemajuan pendidikan di Aceh, seperti yang disuarakan oleh Ghufran ST MT, seorang Dosen Fakultas Sain dan Teknologi UIN Darussalam, yang sedikit banyak justru lebih paham menyangkut videotron secara teknis. Toh masih banyak dibutuhkan pembenahan secara fundamental terhadap dunia pendidikan Aceh yang kini terpuruk, di tengah anggaran yang melimpah.

Namun di sisi lain, kita sangat tak setuju jika sorotan soal proyek videotron itu justru untuk kepentingan personal, kelompok, atau bahkan dikait kaitkan dengan isu politik. Terlebih dikaitkan dengan isu perburuan jabatan oleh pihak tertentu dan menjadikan pihak lain sebagai kuda tunggang. Inilah yang perlu diwaspadai! (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id