Honor Ketua Panwaslih Aceh Rp 9,9 Juta/Bulan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Honor Ketua Panwaslih Aceh Rp 9,9 Juta/Bulan

Foto Honor Ketua Panwaslih Aceh Rp 9,9 Juta/Bulan

* Untuk Kab/Kota Rp 6,8 Juta

BANDA ACEH – Asisten I Setda Aceh, Dr Muzakkar A Gani MSi mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) telah menyepakati bahwa jumlah honorarium Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mengikuti besaran honor Ketua dan Anggota Bawaslu Aceh, yakni Rp 9,9 juta untuk ketua dan Rp 8,250 juta untuk anggota/bulan.

“Kesepakatan tentang besaran honor Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh itu akan kita tuangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan diterbitkan minggu ini,” kata Asisten I Setda Aceh, Muzakkar A Gani kepada Serambi, Senin (11/7), di ruang kerjanya seusai Apel Senin yang dipimpin Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah.

Dasar hukum penetapan besaran honor bagi Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh itu, kata Muzakkar, merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2013 itu besaran uang kehormatan untuk Ketua Bawaslu Provinsi ditetapkan Rp 9,9 juta/bulan, sedangkan anggota Rp 8,250 juta/bulan. Itu karena, tugas dan fungsi Panwaslih Aceh hampir sama dengan tugas Bawaslu Aceh, yaitu mengawasi jalannya tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan di Aceh. Dengan demikian, acuan honor bagi Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh mengacu kepada besaran uang kehormatan yang diberikan pemerintah pusat kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Aceh berdasarkan Perpres Nomor 43 Tahun 2013.

Sebelum TAPA menetapkan besaran uang honor Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh setara dengan besaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Aceh, kata Muzakkar, pihaknya sudah lebih dulu melakukan konsultasi kepada Bawaslu Pusat. Selain itu, pihak Sekjen Bawaslu Pusat menyarankan kepada TAPA agar dalam pemberian honor ketua dan anggota Panwaslih Aceh untuk lebih amannya mengacu kepada Perpres Nomor 43 Tahun 2013 tersebut.

Alasannya, menurut Sekjen Bawaslu Pusat, tugas dan fungsi Panwaslih dan Bawaslu hampir sama, yaitu sama-sama mengawasi tahapan pemilihan. Bawaslu mengawasi tahapan pemilihan anggota legislatif dan presiden, sedangkan Panwaslih Aceh mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut Sekjen Bawaslu Pusat, acuan pembayaran honor Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh bukan mengacu kepada Perpres Nomor 11 Tahun 2016 seperti yang disampaikan Ketua Panwaslih Aceh kepada Gubernur Aceh. Kalau untuk pembayaran honor Ketua dan Anggota KIP boleh merujuk ke Perpres Nomor 11 Tahun 2016 itu, tapi untuk pembayaran besaran honorPanwaslih Aceh tetap merujuk kepada Perpres Nomor 43 Tahun 2013.

Ditanya apa dasar hukum yang digunakan untuk penetapan besaran honor ketua panwaslih dan anggota kabupaten/kota, Muzakkar mengatakan, kalau untuk panwaslih kabupaten/kota rujukan besaran penetapan pembayaran honor ketua dan anggotanya juga sudah ada, yaitu SK Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016. SK ini mengatur tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam SK itu, sebut Muzakkar, untuk ketua panwaslih kabupaten/kota ditetapkan Rp 6,8 juta dan anggota Rp 6 juta/bulan.

Setelah rujukan dasar penetapan besaran honor bagi Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh maupun kabupaten/kota, sudah ada pedomannya, menurut Muzakkar, untuk mempercepat penerbitan Pergub hari ini, Selasa (12/7), di ruang rapat Sekda Aceh, TAPA akan memfinalkan narasi draf Pergub mengenai perihal penetapan besaran honor untuk ketua dan anggota Panwaslih Aceh maupun kabupaten/kota yang telah dibuat Biro Tata Pemerintahan bersama Biro Hukum Setda Aceh.

Setelah TAPA dan bagian pemerintah bersama bagian hukum setuju dengan isi draf pergub tersebut, baru dibawa ke Sekda untuk diparaf, kemudian ditandatangani gubernur. Diperkirakan pada 15 Juli atau paling lambat 18 Juli, Pergubnya sudah terbit. Setelah itu, baru Panwaslih Aceh diundang kembali untuk menyusun rencana kerja dan anggarannya yang didasarkan pada Pergub yang telah diterbitkan.

Penerbitan pergub itu, kata Muzakkar, sudah mendesak, apalagi bulan ini sedang berjalan tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan lainnya yang dilakukan KIP Aceh maupun kabupaten/kota. Bulan depan, 3 Agustus 2016, sudah masuk tahapan penyerahan dukungan fotokopi KTP bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang naik melalui jalur perseorangan kepada KIP selaku penyelenggara pilkada. Panwaslih perlu segera bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebelumnya, Panwaslih Aceh sempat mengusulkan agar honor ketuanya Rp 20 juta per bulan. (her) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id