KPK Panggil 25 Anggota Agara, MaTA: Potensi Suap Rekrutmen Komisioner KIP di Aceh Sangat Terbuka

oleh

Uri.co.id, BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan sangat terbuka potensi suap ketika berlangsungnya rekrutmen komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh.

Untuk itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa secara menyeluruh anggota DPR di Aceh.

“Pemanggilan terhadap 25 anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara oleh deputi bidang penindakan KPK terkait kasus indikasi suap menjadi babak awal dalam pengungkapan indikasi pidana korupsi dalam rekrutmen Komisioner KIP di Aceh,” katanya kepada Uri.co.id, Jumat (17/5/2019).

Sebelumnya diberitakan KPK tengah membidik dugaan suap di DPRK Agara terkait rekrutmen Komisioner KIP yang sempat menimbulkan polemik.

Sebanyak 25 dari 30 Anggota DPRK dan beberapa staf PNS dipanggil untuk diperiksa dalam waktu dekat ini.

Untuk diketahui, proses rekrutmen Komisioner KIP Agara menjadi polemik menyusul sikap DPRK Agara yang tidak terima dengan hasil seleksi Komisi A dan memutuskan mengulang proses rekrutmen tersebut. Untuk proses tersebut, Ketua Komisi A juga diganti, dari sebelumnya dijabat Supian Sekedang dialihkan kepada Bustami Aceh.

Supian pun membawa perkara ini ke PTUN Banda Aceh karena menurutnya proses seleksi yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Protes juga muncul dari peserta yang lulus cadangan.

Isu tak sedap pun beredar, bahwa ada indikasi suap menyuap dalam proses rekutmen tersebut.

Cuma belum diketahui pasti apakah indikasi suap itu terjadi dalam proses rekrutmen pertama atau yang kedua.

Menurut Alfian, pemanggilan ke 25 anggota DPRK Agara oleh KPK tersebut sebagai babak baru dalam pengungkapan indikasi pidana korupsi dalam rekrutmen Komisioner KIP di Aceh.

“MaTA percaya kepada KPK untuk menelusuri dan menyidik kasus tersebut,” katanya.

Pengungkapan secara utuh menjadi sistem dalam penyelidikan dan penyidikan oleh KPK selama ini.

Oleh karena itu, MaTA menilai penting pengungkapan kasus tersebut secara utuh, artinya siapa pun yang terlibat atau menerima suap dapat dijadikan tersangka sehingga adanya kepastian hukum.

“MaTA juga memandang KPK perlu mengembangkan kasus tersebut. Pemanggilan 25 anggota DPRK Agara menjadi awal dan ini dapat menjadi landasan kasus awal dalam menilai terhadap rekrutmen komisioner di kabupaten/kota yang lain termasuk di level KIP Aceh,” ungkap dia. (*) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!