Dugaan Suap Perekrutan Komisioner KIP Agara, KPK Diminta Telusuri Aliran Dana Gratifikasi

oleh

Dugaan Suap Perekrutan Komisioner KIP Agara, KPK Diminta Telusuri Aliran Dana Gratifikasi

Uri.co.id, KUTACANE- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana gratifikasi pada kasus dugaan suap perekrutan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Agara periode 2018-2023.

Bupati LIRA Agara, M Saleh Selian, kepada Uri.co.id, Jumat (17/5/2019) mengatakan, penyidik KPK harus lebih jeli untuk menelusuri sumber dana aliran dana terhadap adanya indikasi suap (gratifikasi) dalam perekrutan komisioner KIP Agara.

“Kita menduga dalam perekrutan anggota KIP Agara sarat kepentingan partai politik dan para caleg pada pemilihan legislatif (Pileg) 17 April 2019,” kata Bupati LIRA, M Saleh Selian kepada Uri.co.id, Jumat (17/5/2019).

Apalagi, kata Saleh, sempat terjadi tarik menarik dalam perekrutan komisioner KIP Agara di kalangan legislatif (DPRK).

Ada dua versi komisioner yang dihasilkan dalam prerekrutan, namun yang diputuskan adalah hasil akhir oleh pimpinan DPRK.

“Kita menduga adanya praktik suap jabatan dalam perekrutan komisioner KIP Agara 2018. Jadi, kita berharap penyidik KPK menelusuri para pihak yang terlibat dalam dugaan suap tersebut,” kata Saleh.

LIRA Agara, sangat mendukung kerja KPK dalam mengungkap kasus dugaan korupsi gratifikasi suap perekrutan komisioner KIP Agara.

Ini juga merupakan pintu masuk terhadap objek-objek lain yang berpotensi terjadinya korupsi berjamaah.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK tengah membidik dugaan suap di DPRK Aceh Tenggara (Agara) terkait pemilihan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang sempat menimbulkan polemik.

Sebanyak 25 dari 30 Anggota DPRK dan beberapa staf PNS dipanggil untuk diperiksa dalam waktu dekat ini.

Untuk diketahui, proses rekrutmen Komisioner KIP Agara menjadi polemik menyusul sikap DPRK Agara yang tidak terima dengan hasil seleksi Komisi A dan memutuskan mengulang proses rekrutmen tersebut.

Untuk proses tersebut, Ketua Komisi A juga diganti, dari sebelumnya dijabat Supian Sekedang dialihkan kepada Bustami Aceh.

Supian pun membawa perkara ini ke PTUN Banda Aceh karena menurutnya proses seleksi yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Protes juga muncul dari peserta yang lulus cadangan.

Isu tak sedap pun beredar, bahwa ada indikasi suap menyuap dalam proses rekutmen calon anggota KIP Agara tersebut.

Cuma belum diketahui secara pasti apakah indikasi suap itu terjadi dalam proses rekrutmen pertama atau yang kedua.(*) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!