Bireuen Kekurangan Ratusan Guru SD

oleh

BIREUEN – Bireuen masih kekurangan guru SD berstatus PNS di sejumlah sekolah. Minimnya tenaga pengajar meliputi guru kelas, Pendidikan Agama Islam (PAI), dan penjas.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bireuen, Drs M Nasir MPd kepada Serambi secara terbuka mengatakan, jumlah SD di kabupaten setempat mencapai 228 unit yang tersebar di 17 kecamatan. “Jangan heran ketika mulai bertugas, anda mendapati satu SD hanya ada dua, tiga atau empat guru berstatus PNS, sementara belasan lainnya masih status honor,” ujar Kadisdikpora ketika melakukan pertemuan dengan 220 guru baru di aula dinas setempat, Selasa (14/5).

Disebutkan, kurangnya guru SD disebabkan ada ratusan cekgu memasuki masa pensiun mulai 2018 sampai 2022. Di mana jumlahnya ratusan orang setiap tahun, sedangkan penambahan guru berstatus PNS belum ada setiap tahunnya. Sehingga, jumlah guru PNS terus berkurang. “Data terakhir kita, angka kekurangan guru SD di Bireuen mencapai 600 orang lebih,” ujarnya.

Kekurangan tenaga pengajar, tambah M Nasir, tentu saja harus disikapi dengan baik dan saling koordinasi. Sementara di sisi lain, adapun guru tambahan tahun ini untuk SD berjumlah 187 orang. Sementara guru baru untuk SMP sebanyak 33 orang.

Kadisdikpora mengungkapkan, bahwa tiap SD walaupun jumlah yang mengajar mencapai belasan orang, mereka umumnya tenaga honor. Kebijakan yang ditempuh selama ini guna mengantisipasi kekurangan guru dengan melakukan pemberdayaan guru (K2) honor dan guru bakti. Di mana mereka selama ini sudah lama mengabdi di setiap sekolah.

Ratusan guru honor dan bakti yang sudah cukup lama mengabdi, lanjutnya, kesejahterraan mereka tidak mencukupi standar hidup dan sangat memprihatinkan. Seorang guru bakti, honor dan guru K2 hanya menerima honor bervariasi antara Rp 200 ribu, Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan. Di mana honor mereka ini bersumber dari dana BOS.

Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Bireuen, Dr Tgk Muntasir A Kadir MA menyebutkan, kekurangan ratusan guru SD merupakan permasalahan yang harus segera dicari solusi tepat. Diantaranya melakukan pendataan akurat, meminta pemerintah pusat menambah formasi guru SD tahun depan.

Kekurangan guru, katanya, tentu menjadi kendala bagi sekolah. Guna menutupi kekurangan biasanya kepala sekolah meminta jasa orang yang memiliki kualisifikasi pendidikan dan kemampuan untuk mengajar, namun belum tentu ditopang dengan finansial.

Kepada Pemkab, sebut Tgk Muntasir, harus cukup peduli untuk mengatasi kekurangan guru. Misalnya, meminta pemerintah pusat merekrut guru baru. Kemudian, Pemkab bila memungkinkan mengangkat mereka sebagai guru honor daerah.(yus) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!