Kuasa Hukum Presiden Hadirkan Saksi Fakta

oleh

* Sidang Gugatan PNS Aceh

JAKARTA – Sidang lanjutan perkara pembatalan Keppres Pensiun Ir Muslim, pegawai Disnaker dan Mobduk Aceh, mendengarkan keterangan saksi fakta Dwi Yantoro, Kepala Seksi Pertimbangan Pensiun PNS Non Kementerian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta.

Sidang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (14/5). Perkara tersebut terdaftar di PTUN Jakarta No. 8/G/2019/PTUN-Jkt.

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Rahman,SH, MH didampingi hakim anggota Dyah Widiastuti, SH, MH dan Umar Dani, SH, MH.

Saksi Fakta Dwi Yantoro, yang dihadirkan tim kuasa hukum tergugat, Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa dirinya mengetahui persis bahwa Surat Keputusan Presiden tentang Pemberian Pensiun atas nama Ir. Muslim diterbitkan karena ada data yang tidak dilampirkan oleh instansi pengusul yaitu vonis MA yang telah inkracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap dan pasti).

Disebutkan, belakangan info dari Kantor Regional Xlll BKN Aceh memberitahukan bahwa Ir. Muslim pernah dihukum, barulah Keputusan Presiden tentang Pemberian Pensiun itu dibatalkan kembali.

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Ir. Muslim, Husni Bahri Tob dari Kantor Hukum HUSNI BAHRI TOB, SH & Associate Banda Aceh, apakah ketidaklengkapan informasi tersebut merupakan kesalahan yang dapat ditimpakan kepada pribadi Ir. Muslim sebagai PNS ataukah merupakan kesalahan dari instansi pengusul? Menurut saksi, bahwa itu adalah kesalahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Tergugat Presiden Joko Widodo, disamping mengajukan saksi fakta juga mengajukan satu alat bukti tambahan berupa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Hadir pada sidang tersebut yang mewakili Presiden adalah Jaksa Pengacara Negara, Yanti Widya, Citra Diah Ambarwati, dan Mario Firman Mangapul.(fik) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!