Aceh Termasuk Daerah Rawan Bencana, Rektor Unsyiah: Perlu Ada Pengawas Bangunan Milik Masyarakat

oleh

Aceh Termasuk Daerah Rawan Bencana, Perlu Ada Pengawas Bangunan Milik Masyarakat 

Uri.co.id, BANDA ACEH – Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Samsul Rizal MEng menilai, masih banyak bangunan, terutama rumah milik pribadi di Aceh yang dibangun tanpa mempertimbangkan kondisi Aceh yang rawan bencana lantaran berada di jalur cincin api (ring of fire).

Rumah-rumah yang tak memperhitungkan aspek kebencanaan inilah yang apabila terjadi gempa dengan skala tertentu sering rusak bahkan ambruk. Kerugiannya besar.

Untuk itu, Prof Samsul mengusulkan agar Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota perlu membentuk tim pengawas yang bertugas memantau proses pembangunan rumah atau bangunan-bangunan lainnya milik pribadi agar memenuhi standar ketahanan terhadap gempa, tsunami, likuefaksi, dan banjir.

“Ini semata-mata untuk meminimalisasi kerugian fisik dan nyawa akibat runtuhnya bangunan ketika terjadi bencana, terutama pada saat gempa atau banjir bandang,” kata Rektor Unsyiah saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan di Ruang Balai Senat Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Selasa (14/5/2019).

Sebagaimana pernah diberitakan, sejak dua tahun lalu Unsyiah berinisiatif merancang draf Rancangan Qanun (Raqan) Pendidikan Kebencanaan.

Dimulai dari penyusunan naskah akademik hingga rampungnya pekan ini penyusunan draf raqan tersebut setelah melewati beberapa kali diskusi dan FGD.

Selasa pagi hingga siang, draf raqan tersebut dibahas lagi dalam FGD yang melibatkan sekitar 40 peserta mewakili kalangan akademisi, pegiat lingkungan hidup, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB), perwakilan komite dan pengawas sekolah, jurnalis, dan tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Rektor Unsyiah mengatakan bahwa pascatsunami 2004 bangunan-bangunan milik pemerintah di Aceh umumnya dibangun dengan pengawasan yang ketat sehingga kualitasnya lebih baik dan lebih tahan gempa.

Tapi, rumah-rumah dan bangunan lainnya milik masyarakat dibangun tanpa pengawasan yang memadai, sehingga ketika terjadi gempa dengan skala yang tidak terlalu besar langsung rusak atau ambruk.

“Untuk itulah kita perlukan tim pengawas bangunan milik masyarakat, seperti halnya ketika gedung-gedung milik pemerintah dibangun. Ini semata-mata untuk memperkecil risiko bencana,” kata Samsul.

Ia juga menyebutkan bahwa sejak 2016 Unsyiah sudah mewajibkan setiap mahasiswa baru ikut mata kuliah dasar umum Pendidikan Kebencanaan dan Lingkungan (PKL). Bobotnya 2 satuan kredit semester (SKS).

Tujuan PKL ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada generasi Aceh terdidik tentang kondisi Aceh dan Indonesia pada umumnya yang rawan bencana, terutama gempa, tsunami, likuefaksi, longsor, banjir, banjir bandang, kebakaran permukiman, maupun kebakaran lahan dan hutan.

Beranjak dari kesadaran itu, Unsyiah kemudian menggagas perlunya diajarkan pendidikan kebencanaan untuk setiap jenjang pendidikan di Aceh, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.

Untuk itu perlu dibuat qanun sehingga setiap peserta berhak mendapatkan pendidikan kebencaan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang tanggap dan siaga bencana.

Draf raqan tersebut dipresentasikan oleh salah satu legal drafter-nya, yakni Dr Yanis Rinaldi MHum dari Fakultas Hukum Unsyiah dan diberikan masukan serta saran pendapat oleh para peserta. Termasuk oleh Kepala Pelaksana BPBA, Teuku Ahmad Dadek SH. (*) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!