PPP Pijay Tanggapi Kasasi MA

oleh

* Kasus T Mulya Fikri

MEUREUDU – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pidie Jaya (Pijay) menanggapi putusan Kasasi MA No 88K/Pdt-Sus Parpol/2019 tentang sengketa antara T Mulya Fikri SE dengan DPW PPP Aceh. Hal itu berdasarkan c/q DPC PPP Pijay yang membatalkan putusan PN Sigli No: 10/Pdt.G/2018 merupakan kesalahan, karena kewenangan mahkamah partai.

Wakil ketua I DPC PPP Pijay, Husni Johan, Senin (13/5) menjelaskan Kasasi MA terhadap DPC PPP Pijay patut memberikan penjelasan agar tidak memunculkan multi tafsir terhadal gugatan PAW ketua DPC A Hamid AW yang dilakukan oleh DPRK.

“Pertama, amar putusan kasasi MA No 88K /Pdt-sus parpol /2019 harus diterjemahkan secara utuh dan menyeluruh, tidak diterjemahkan secara parsial atau setengah-setengah,” sebutnya.

Selanjutnya, dalam putusannya MA telah membatalkan putusan PN Sigli No: 10/Pdt.G /2018 Atas dasar pertimbangan PN Sigli telah salah menerapkan hukum. Menurut Husni Johan, dimana sengketa atau anggota partai politik berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik sepenuhnya masih merupakan kewenangan mahkamah partai politik.

Jadi, sebutnya, MA mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard). “Inilah yang menjadi subtansi dari putusan Kasasi MA tersebut,” jelasnya.

Dengan Putusan niet Ontvankelijke Verklaard (NOV) dari MA seperti tersebut maka surat nomor 005/SK/DPW/IV/2018 dan Surat Nomor 28/DPC/PPP – PJ/V/2018 Tentang pemberhentian dan PAW saudara T Mulya Fikri SE dan juga termasuk Nazaruddin Ismail SPdI tetap sah dan berlaku sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi, jika memang saudara T Mulya Fikri SE tidak puas terhadap putusan partai (PAW), maka silakan mengajukan ke mahkamah dan selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Meureudu,” ujarnya.

Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya (Pijay) periode 2014-2019, T Mulya Fikri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait pemecatannya sebagai anggota partai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sekaligus dari anggota DPRK setempat.

“Kasasi MA itu tertuang dalam Putusan Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019 Tanggal 21 Februari 2019. Dalam amar putusan menyebutkan Mengabulkan permohonan kasasi dari para dua pemohon kasasi yaitu T Mulya Fikri,”sebut Kuasa Hukum T Mulya Fikri SE, Mustari Muktar SH pada Minggu (12/5).

Dengan dikabulkan kasasi tersebut, maka membatalkan Putusan Negeri Sigli No.10/Pdt.G/2018/PN Sgi tanggal 14 Agustus 201. Sehingga, putusan kasasi yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim H Hamdi SH M Hum dengan hakim Anggota Dr H Panji Widagdo SH MH dan Sudrajad Dimyati SH MH.

Menurut Mustari Muktar, MA dalam putusannya mengatakan setelah meneliti memori Kasasi tanggal 3 september 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti. Dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN) Sigli telah salah menerapkan hukum yang kemudian berujung kepada legalisasi pemecatan T Mulya Fikri sebagai anggota partai sekaligus anggota dewan, ujarnya.

Atas perihal ini pihaknya segera memasukkan surat kepada pemerintah Aceh guna meminta kepada pihak Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah guna mencabut SK pemberhentian serta membatalkan A Hamid AW sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW). “Pada dasarnya, seiring keluarnya putusan MA ini maka A Hamid AW dengan sendirinya PAW batal demi hukum,” jelasnya.

Sejatinya, pemerintah dalam hal ini pihak DPRK tidak boleh mengambil kebijakan melakukan pelantikan PAW sebelum adanya keputusan tetap. Karena dalam kasus ini masih ada tahapan upaya kasasi yang dilakukan oleh klain itu ke MA dan dalam hal ini-pun pihak MA sejak 24 Apr lalu mengabulkan atau memenangkan kasasi T Mulya Fikri SE.

Karenanya dalam waktu dekan ini pihak T Mulya Fikri akan segera melakukan upaya-upaya hukum baik kepada pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten Pijay. “Karena semua langkah hukum ini diatur dalam undang,”ujarnya.

Sebelumnya, T Mulya Fikri terhitung sejak Maret 2018 lalu diberhentikan sebagai kader sekaligus dari keanggotaan dewan dari partai berlambang Kakbah (PPP). Pihak DPC kubu Romi (Romahur Murzi) yang diketahui oleh A Hamid AW mengelurakan surat resmi setelah lima bulan ke depan persisnya pada Agustus 2018 terhadap pemecatan T Mulya Fikri.

Lalu, pihak partai melakukan PAW dengan menunjuk A Hamid AW, sehingga pada 27 Maret 2019 yang bersangkutan dilantik menjadi anggota DPRK Pijay dalam sidang paripurna. Pelantikan ini berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor :171.3/320/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya atas nama T Mulya Fikri SE.(c43) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!