Aktivis Kebudayaan Aceh Minta Plt Gubernur Ubah Rancangan Pergub, MAA Itu Mitra bukan Bawahan

oleh

Aktivis Kebudayaan Aceh Minta Plt Gubernur Ubah Rancangan Pergub, MAA Itu Mitra bukan Bawahan

Uri.co.id, BANDA ACEH – Aktivis kebudayaan Pusat Kebudayaan Aceh-Turki (PuKAT), Thayeb Loh Angen, meminta Plt Gubernur Aceh mengubah Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Majelis Adat Aceh (MAA).

“Pergub itu harus disesuaikan dengan Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Majelis Adat Aceh,” kata Thayeb Loh Angen kepada Uri.co.id, Senin (13/5/2019).

Thayeb memperingatkan bahwa MAA itu adalah mitra gubernur, bukan bawahannya. 

Hal ini, lanjut Thayeb, sesuai dengan Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa MAA merupakan lembaga otonom sebagai perangkat daerah yang merupakan mitra gubernur.

Namun, dalam draf rancangan Pergub yang tengah dirancang menempatkan MAA semacam SKPA di bawah gubernur.

“Saya minta Plt Gubernur Aceh dan siapapun petugasnya yang merancang draf pergub MAA tersebut untuk segera mengubahnya. Hendaknya, kalau tidak bisa mengangkat adat dan budaya Aceh lebih tinggi, setidaknya jangan mengganggu yang telah ada. Itu berbahaya,” kata Thayeb.

Thayeb meminta, siapa pun yang bermain dengan MAA sebaiknya segera menghentikannya sebelum pertentangan ini semakin menghangat.

“Kita orang-orang yang beradab dan beradat. Kami sebagian besar para seniman dan pegiat budaya tengah membentuk Majelis Seniman Aceh untuk menjadi perangkat daerah seperti MPD dan MAA. Maka, begitu melihat ada upaya pengkerdilan terhadap MAA, itu ironis. Ini masalah sensitif. MAA itu lembaga semi politis, jangan diganggu itu, akan banyak orang yang menjadi musuh Anda,” kata Thayeb, yang juga penulis buku novel ‘Teuntra Atom’ dan ‘Aceh 2025’.

Sebelumnya Thayeb meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengingatkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk tidak melampaui kewenangan dengan mencampuri urusan Majelis Adat Aceh (MAA) karena bisa berakibat buruknya Partai Demokrat di mata orang Aceh.

Seperti diberitakan, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menilai proses pelaksanaan Musyawarah Besar (mubes) Majelis Adat Aceh (MAA) cacat hukum sehingga menunda pengukuhan ketua terpilih, Badruzzaman lsmail MHum.

Setelahnya, Nova dilaporkan ke Ombudsman RI Pewakilan Aceh oleh Ketua Steering Committee (SC) Mubes MAA, Mohd Daud Yoesoef, pada Senin 25 Februari 2019.

Ombudsman minta Plt Gubernur Aceh dan pengurus MAA hasil mubes duduk bersama.

Namun rekomendasi itu tidak membuahkan, sehingga Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah membuat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).

Ketua MAA terpilih hasil Mubes MAA Oktober 2018, Badruzzaman Ismail MHum, akhirnya mengajukan gugatan terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Rabu 24 April 2019.

Gugatan yang didaftarkannya itu terkait pengangkatan Drs Saidan Nafi SH sebagai Plt Ketua MAA yang berada di luar kewenangan Plt Gubernur Aceh, serta Plt Gubernur Aceh tidak mengakui Badruzzaman Ismail selaku ketua MAA hasil Mubes 2018.(*) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!