Pleno Tingkat Provinsi Tuntas

oleh

* Penetapan Perolehan Kursi di KPU RI

BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh berhasil menuntaskan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 di 23 kabupaten/kota lewat rapat pleno terbuka penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat Provinsi Aceh di Gedung DPRA, Minggu (12/5). Dua kabupaten terakhir yang membaca rakapitulasi kemarin adalah KIP Aceh Timur dan KIP Aceh Besar.

Untuk diketahui, rapat pleno KIP Aceh sudah berlangsung lebih kurang enam hari sejak 7-12 Mei. Kemarin, rapat pleno terbuka yang dipusatkan di ruang utama Gedung DPRA ini akhirnya berhasil menetapkan rekapitulasi perolehan suara 23 kabupaten/kota, masing-masing untuk pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan calon anggota DPRK, DPRA, DPR RI, dan calon anggota DPD RI asal Aceh.

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KIP Aceh, Dr Samsul Bahri, dikoordinir oleh komisioner Munawarsyah dan didampingi oleh semua komisioner lainnya, Tarmizi (wakil) dan komisioner Agusni AH, Ranisah, Akmal Abzal, dan Muhammad. Rapat dimulai sejak pagi dan baru berakhir hingga pukul 24.00 WIB tadi malam.

KIP Aceh Timur dan KIP Aceh Besar yang mendapat giliran rekapitulasi hari terakhir kemarin memunculkan banyak protes dan interupsi berkaitan dengan proses, tahapan penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara, karena terdapat perbedaan antara rekap di PPK tingkat kecamatan dengan KIP Aceh Besar dan Aceh Timur di tingkat kabupaten.

“Kendati adanya hujan interupsi dan protes saat sidang berlangsung, tapi forum rapat pleno tetap berjalan dengan baik. Banyak complain terkait berbeda jumlah perolehan suara antara di kecamatan dengan kabupaten yang angkanya menjadi berubah,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh, Agsuni AH, seusai rapat pleno kemarin.

Menurut Agusni, sedikitnya ada empat partai lokal (parlok) yang saksinya keberatan terhadap hasil dan mengisi form DB4 di KIP Aceh Besar, yakni PNA, SIRA, PDA, dan PA. Para saksi keberatan terhadap perolehan suara sehingga pihak parpol meminta agar dilakukan rekapitulasi atau penghitungan ulang di sejumlah TPS.

Seperti diketahui, rapat pleno KIP Aceh Besar memang memunculkan protes luar biasa dari para saksi sejumlah partai lokal. Bahkan, karena kecewa terhadap KIP Aceh Besar, massa pendukung sempat ricuh dalam setiap kali digelar rapat pleno. Massa meluapkan kemarahannya dengan merobohkan dan membakar tenda, kursi, dan sehari kemudian memecahkan kaca Gedung DPRK Aceh Besar.

Protes massa pendukung parpol mencuat karena mereka kecewa terhadap KIP Aceh Besar lantaran tidak merespons permintaan sejumlah partai politik—sebagaimana rekomendasi Panwaslih Aceh Besar—yang meminta dilakukan penghitungan ulang suara pada 220 TPS di 15 kecamatan.

Demikian pula halnya yang terjadi di KIP Aceh Timur, rapat pleno terbuka di tingkat kabupaten tersebut mengalami kendala dalam proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat Provinsi Aceh.

Menurut Agusni AH, dua kecamatan, yakni Pante Bidari dan Simpang Ulim dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur terindikasi ada penggelembungan suara untuk salah satu caleg DPRA dari PPP. Selain perbedaan perolehan hasil antara PPK dan KIP kabupaten/kota juga adanyapenggunaan surat suara melebihi data C7 yang merupakan daftar hadir. “Nah, dalam proses penyelesaian case dimaksud semuanya dituangkan dalam DC2 untuk selanjutnya ditelaah lebih rinci dengan mencari akar dan duduk persoalan,” ujar Agusni AH.

Agusni mengatakan, KIP Aceh selanjutnya akan membawa data hasil penghitungan dan rekapitulasi dari seluruh kabupaten/kota di Aceh ke Jakarta untuk proses rekapitulasi tingkat nasional di KPU RI. “Rencana kami berangkat Senin, tapi jika tidak sempat akan berangkat Selasa. Di KPU RI, rekapitulasi sudah mulai sejak Jumat kemarin. Jadi, siapa yang sudah sampai langsung mulai,” demikian Agusni AH.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Aceh, Munawarsyah mengatakan, meski pihaknya sudah menuntaskan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di Aceh dari semua kabupaten/kota, tapi pihaknya tetap tidak menetapkan perolehan kursi untuk DPRA, DPR RI, dan DPD RI.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 dan Nomor 4 Tahun 2019, pihaknya hanya menetapkan rekapitulasi perolehan suara saja.

“Perolehan suara di setiap kabupaten/kota yang tertuang dalam DB1 akan kami tuangkan dalam DC1. Yang kami tetapkan hanya perolehan suaranya, sedangkan perolehan kursi di setiap dapil untuk DPRA, DPR RI, dan DPD itu semua akan ditetapkan KPU RI berdasarkan rekapitulasi,” ujarnya.

Munawar tak menampik memang bahwa berdasarkan hasil pleno itu sudah diketahui siapa-siapa saja yang lolos sebagai wakil rakyat. “Kan sudah banyak di media, itu mereka hitung sendiri berdasarkan rekapitulasi,” pungkas Munawarsyah. (dan) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!