PA Tolak Hasil Rekap Aceh Besar

oleh

DEWAN Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) menolak hasil pleno penghitungan dan rekapitulasi suara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar, meski sudah diplenokan dalam Rapat Pleno KIP Aceh di Gedung DPRA, Minggu kemarin.

Atas sikap penolakan tersebut, PA yang diwakili oleh para saksi mereka kemarin telah mengisi form keberatan model DC2-KPU dan menyerahkannya kepada KIP Aceh.

Wakil Sekjen DPA PA, Suadi Sulaiman atau Adi Laweung yang menjadi saksi PA dalam rapat pleno mengungkapkan, PA menolak hasil pleno rekapitulasi KIP Aceh Besar karena menemukan kecurangan-kecurangan dan pelanggaran yang dianggap cukup terstruktur, sistematis, dan massif, mulai dari tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), pemungutan suara, bahkan tahapan pleno di tingkat PPS dan PPK.

“Karena telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, maka atas penetapan pleno KIP Aceh Besar kami nyatakan penolakan kami sebagaimana tertuang dalam DC-2 KPU,” kata Adi Laweung saat membacakan sikap PA di hadapan pimpinan sidang dan para saksi lainnya.

Dia nyatakan, ada beberapa kecurangan yang didapati pihaknya di Aceh Besar. Pertama, diduga terjadi penggelembungan daftar pemilih, di mana pemilih tetap se-Aceh Besar awalnya adalah 266.700 jiwa. Namun, setelah ada perbaikan, jumlah pemilih Aceh Besar yang ditetapkan dalam DPTHP-2 sebanyak 266.005 pemilih. Jumlah itu, menurut Adi Laweung, belum menyertakan daftar pemilih khusus sebanyak 695 orang.

“Berdasarkan analisis rekapitulasi daftar pemilih, daftar penggunaan surat suara sah dan tidak sah untuk tingkat DPRA berdasarkan hasil pleno PPK se-Aceh Besar kami menemukan jumlah suara pemilih melebihi DPT sebesar 273.530,” kata Adi Laweung.

Sementara itu, berdasarkan PKPU Nomor 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang jumlah surat suara yang dicetak untuk Aceh Besar sebanyak 271.890 lembar sebagaimana pengajuan DPT sebanyak 266.005 pemilih. “Maka dapat kami simpulkan telah terjadi kecurangan dalam penggunaan jumlah pemilih yang melebihi sebanyak 273.530,” simpul Adi Laweung.

PA juga menemukan kejanggalan dan pelanggaran dalam rekapitulasi suara calon anggota DPRA dapil I di Aceh Besar. Seperti dalam rekapitulasi di Kecamatan Seulimuem, pihaknya menemukan perbedaan jumlah surat suara yang digunakan pada DA-1 DPRA sejumlah 12.512, sedangkan dalam DB-1 DPRA sejumlah 13.730. “Terdapat selisih 1.218 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh KIP Aceh Besar,” ujar Adi Laweung.

Selanjutnya, kata Adi, dalam pleno di tingkat kabupaten, Panwaslih Aceh Besar telah merekomendasikan untuk merekap ulang delapan kecamatan karena ditemukan adanya perbedaan perolehan suara yang tak didapat dalam DA-1 yang dipegang oleh saksi. “Selain itu juga ditemukan adanya pergeseran suara antarcalon dan suara partai yang tidak sesuai,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Adi Laweung, dalam pelaksanaan pleno KIP Aceh Besar pihak PA menemukan perubahan DA-1 kecamatan yang diubah tanpa diketahui saksi partai lainnya sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Seulimuem, Kuta Cot Glie, Peukan Bada, dan sejumlah lainnya. “Maka atas beberapa kecurangan itu kami menolak hasil pleno ini dan meminta panwaslih yang hadir dan mengikuti pleno ini untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang terungkap dalam sidang rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Besar,” pungkas Adi Laweung. (dan) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!