MA Kabulkan Kasasi Mulya Fikri

oleh

* Plt Gubernur Diminta Cabut SK Pemberhentian

MEUREUDU – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan anggota DPRK Pidie Jaya (Pijay) periode 2014-2019, T Mulya Fikri, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait pemecatannya sebagai anggota DPC partai sekaligus dari anggota DPRK Pijay.

“Kasasi MA itu tertuang dalam Putusan Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019 tanggal 21 Februari 2019. Dalam amar putusan menyebutkan, mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi yaitu T Mulya Fikri,” sebut Kuasa Hukum T Mulya Fikri SE, Mustari Muktar SH kepada Serambi, Minggu (12/5).

Dengan dikabulkan kasasi tersebut, maka membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No.10/Pdt.G/2018/PN Sgi tanggal 14 Agustus 2018. Putusan kasasi diketuai Ketua Majelis Hakim H Hamdi SH M Hum dengan hakim anggota Dr H Panji Widagdo SH MH dan Sudrajad Dimyati SH MH.

Menurut Mustari Muktar, MA dalam putusannya mengatakan, setelah meneliti memori kasasi pada 3 September 2018 dan kontra memori kasasi padal 17 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, PN Sigli telah salah menerapkan hukum yang kemudian berujung kepada legalisasi pemecatan T Mulya Fikri sebagai anggota partai sekaligus anggota dewan.

Terkait hal ini, pihaknya segera memasukkan surat kepada pemerintah Aceh guna meminta kepada pihak Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, mencabut SK pemberhentian serta membatalkan A Hamid AW sebagai anggota dewan Pengganti Antar Waktu. “Pada dasarnya, seiring dengan keluarnya putusan MA ini, maka PAW yang bersangkutan batal demi hukum,” jelasnya.

Dikatakan, sejatinya pemerintah dalam hal ini pihak DPRK tidak boleh mengambil kebijakan melakukan pelantikan PAW sebelum adanya keputusan tetap, karena dalam kasus ini masih ada tahapan upaya kasasi ke MA. Dikatakan, dalam waktu dekat T Mulya Fikri akan segera melakukan upaya-upaya hukum, baik kepada pemerintah Aceh maupun Pemkab Pijay.

Sebelumnya, T Mulya Fikri terhitung sejak Maret 2018 diberhentikan sebagai kader sekaligus dari keanggotaan dewan partai berlambang kakbah itu. Pihak DPC kubu Romi (Romahur Muzi) yang diketuai oleh A Hamid AW kemudian mengeluarkan surat resmi.

Lalu, pihak partai melakukan PAW dengan menunjuk A Hamid AW, sehingga pada 27 Maret 2019 A Hamid AW dilantik menjadi anggota DPRK Pijay dalam sidang paripurna. Pelantikan ini berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor :171.3/320/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya atas nama T Mulya Fikri SE.

Hanya Jalankan Perintah
Katua DPRK Pijay, Armia Harun, kepada Serambi, Minggu (12/5), mengatakan, proses pelantikan dan pengambilan sumpah PAW terhadap A Hamid AW ini berdasarkan surat perintah Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT. “Karena perintah itulah kami melakukan sidang paripurna PAW terhadap A Hamid AW,” jelasnya.

Dikatakan Armia, untuk gugatan ini sangat tepat dilakukan terhadap Plt Gubernur Aceh itu, karena yang bersangkutan lebih tepat untuk diminta pertanggungjawaban dalam persoalan ini. “Selaku pimpinam dewan di Pijay, tentu kami menjalankan sesuai dengan perintah dari yanglebih tinggi,” katanya.(c43) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!