Kasus Monografi Desa Tertahan di Inspektorat

oleh

KUTACANE – Tindaklanjut pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan monografi dan profil desa Aceh Tenggara (Agara) tahun 2016/2017 masih belum jelas dan masih tertahan di Inspektorat Agara. Proyek pengadaan tersebut menghabiskan anggaran Rp 7 miliar yang bersumber dari APBN.

“Kasus tersebut sepertinya belum dituntaskan oleh inspektorat,” kata Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Agara, M Saleh Selian, kepada Serambi, Minggu (12/5).

Ia mengaku heran mengapa kasus tersebut masih tertahan di inspektorat, padahal 14 mantan camat telah diperiksa. Semestinya, lanjut Saleh, inspektorat sudah bisa melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Agara. “Kita khawatir, jika kasus ini dibiarkan lama mengendap, bisa memunculkan indikasi permainan,” ucapnya.

Anehnya lagi, pihak rekanan (kontraktor) belum juga diperiksa oleh pihak auditor Inspektorat Agara. Padahal sesuai dengan janjinya, pemeriksaan direncanakan setelah Pemilu selesai. “Ini menunjukkan kalau mereka tidak serius,” ujar Saleh.

Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap 14 camat telah dilakukan inspektorat pada Maret 2019 lalu. Pemeriksaan tersebut berdasarkan surat permintaan audit dari Kejari Agara dengan nomor B-265/N.1.18/Dek.3/02/2019 kepada pihak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), terkait dugaan markup (penggelembungan harga) dalam pengadaan proyek tersebut yang cukup signifikan.

“Kami telah melakukan investigasi dan laporannya akan kami kembalikan kepada Kejari Agara. Paling cepat pada April 2019 sudah dituntaskan pihak APIP,” ujar Sekretaris Inspektorat Agara, Sahrem Spd, kepada Serambi ketika itu.

Sementara terhadap kontraktornya, Inpekstorat juga berencana melakukan pemanggilan yang rencananya setelah Pemilu selesai. “Kita juga akan memanggil pihak kontraktor yang informasinya berasal dari Kota Langsa,”sebut Kepala Inspektorat Agara, Abdul Kariman, April lalu.

Minta Kejari Mengawal
Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Agara, M Saleh Selian, juga berharap Kejaksaan Negeri (Kejari) agar mengawal kasus ini hingga tuntas sampai ke meja hijau.

“Kasus ini harus di tuntaskan oleh Inspektorat Agara sampai ke pengadilan. Apalagi perusahaan kontraktor yang terlibat cuma dua,” tegasnya.

Apabila dalam pemeriksaan nanti terbukti ada korupsi berjamaah, maka ia meminta semua pihak yang terlibat, baik oknum camat, kontraktor, dan pihak-pihak lainnya diseret ke meja hijau.(as) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!