PA Tolak Hasil Rekapitulasi Suara di Aceh Besar, Adi Laweung Ungkap Berbagai Pelanggaran

oleh

Uri.co.id, BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) menolak hasil pleno penghitungan dan rekapitulasi suara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekjen DPA PA, Suadi Sulaiman atau Adi Laweueng yang menjadi saksi PA dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi oleh KIP Aceh di Gedung DPRA, Minggu (12/5/2019).

Adi Laweueng mengungkapkan, PA menolak hasil pleno rekapitulasi KIP Aceh Besar karena menemukan kecurangan-kecurangan dan pelanggaran yang dianggap terstruktur, sistematis, dan massif.

Mulai dari tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), pemungutan suara, hingga pleno di tingkat PPS dan PPK.

“Karena telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, maka atas penetapan pleno KIP Aceh Besar, kami nyatakan penolakan kami sebagaimana tertuang dalam DC-2 KPU,” kata Adi Laweueng saat membacakan sikap PA di hadapan pimpinan sidang dan para saksi lainnya.

Dia mengatakan, ada beberapa kecurangan yang didapati pihaknya di Aceh Besar. 

Pertama, diduga terjadi penggelembungan daftar pemilih, di mana pemilih tetap se Kabupaten Aceh Besar awalnya adalah 266.700 jiwa.

Namun, setelah ada perbaikan, jumlah pemilih Aceh Besar yang ditetapkan dalam DPTHP-2 hanya 266.005 pemilih. 

Jumlah itu menurut Adi Laweueng belum menyertakan daftar pemilih khusus sebanyak 695 orang.

“Berdasarkan analisa rekapitulasi daftar pemilih, daftar penggunaan surat suara sah dan tidak sah untuk tingkat DPRA berdasarkan hasil pleno PPK se-Aceh Besar, kami menemukan jumlah suara pemilih melebihi DPT sebesar 273.530,” kata Adi Laweueng.

Sementara berdasarkan KPU nomor 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/ 2019 tentang jumlah surat suara yang dicetak untuk Aceh Besar sebanyak 271.890 lembar sebagaimana pengajuan DPT sebanyak 266.005 pemilih. 

“Maka dapat kami simpulkan telah terjadi kecurangan dalam penggunaan jumlah pemilih yang melebihi sebanyak 273.530,” kata Adi Laweung.

PA juga menemukan kejanggalan dan pelanggaran dalam rekapitulasi suara calon anggota DPRA dapil I di Aceh Besar.

Seperti hasil rekapitulasi di Kecamatan Seulimuem, pihaknya menemukan perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dalam DA-1 DPRA sejumlah 12.512. Sementara dalam DB-1 DPRA sejumlah 13.730. 

“Terdapat selisih 1.218 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh KIP Aceh Besar,” ujar Adi Laweueng.

Selanjutnya, kata Adi Laweueng, dalam pleno di tingkat kabupaten, Panwaslih Aceh Besar telah merekomendasikan untuk merekap ulang delapan kecamatan karena ditemukan adanya perbedaan perolehan suara yang tidak didapat dalam DA-1 yang dipegang oleh saksi.

“Selain itu juga ditemukan adanya pergeseran suara antarcalon dan suara partai yang tidak sesuai,” katanya.

Selanjutnya, kata Adi Laweueng, dalam pelaksanaan pleno KIP Aceh Besar pihak PA menemukan perubahan DA-1 kecamatan yang diubah tanpa diketahui saksi partai lainnya, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Seulimuem, Kuta Cot Glie, Peukan Bada, dan sejumlah wilayah lainnya. 

“Maka atas beberapa kecurangan, kami menolak hasil pleno ini dan meminta Panwaslih yang hadir dan mengikuti pleno ini untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang terungkap dalam sidang rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Besar,” pungkas Adi Laweueng.(*) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!