TKD: Kekalahan Telak Jokowi-Ma’ruf di Aceh karena Ketiadaan Dana Saksi, bukan karena Money Politics

oleh

TKD: Kekalahan Telak Jokowi-Ma’ruf di Aceh karena Ketiadaan Dana Saksi, bukan karena Money Politics

Uri.co.id, BANDA ACEH – Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin Aceh, Imran Mahfudi mengungkapkan salah satu faktor kekalahan pasangan Capres/Cawapres 01 di Aceh, adalah karena ketidaan dana saksi.

Pernyataan tersebut disampaikan Imran Mahfudi melalui beberapa status Facebook yang diunggah pada, Sabtu (11/5/2019).

“Disamping ada faktor lain, menurut saya ketiadaan dana saksi paslon 01 menjadi penyebab kekalahan telak di Aceh,” tulis Imran.

Pantauan Uri.co.id, pernyataan Imran Mahfudi ini diragukan oleh beberapa temannya di Facebook.

Mereka mengaku tidak percaya jika calon petahana tidak membekali dana saksi untuk mengawal suara hasil pilpres.

Ada juga beberapa warganet yang menyinggung tentang banyaknya alat peraga kampanye dan kegiatan Capres/Cawpres 01 di Aceh.

Menurut mereka hal ini menunjukkan bahwa banyak uang yang digelontorkan oleh calon petahana ini kepada timses di Aceh.

Apalagi, ada beberapa tim sukses yang dibentuk. Selain Tim Kampanye Daerah (TKD) ada juga Sekretariat Bersama (Sekber) Jokowi-Ma’ruf Amin, Komunitas Aceh Jokowi-Amin Kuat (Kajak), GAM Independen, serta Jaman Aceh.

Tangkapan layar status Imran Mahfudi

Tangkapan layar status Imran Mahfudi (Facebook.com)

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu, Imran tetap mengatakan bahwa faktanya memang tidak ada uang saksi untuk mengawal proses rekap suara.

“Mungkin terkesan gak mungkin, tapi faktanya demikian, TKD Aceh sama sekali tidak menerima dana saksi dari TKN,” tulis Imran saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan tentang ketidakmungkinan tersebut.

Ia kemudian mengupdate satu status terbaru untuk menjelaskan hal tersebut.

“Banyak yang kaget dan gak percaya paslon 01 tidak ada dana saksi untuk provinsi aceh, tapi itu fakta,” tulis Imran Mahfudi.

Ditanya tentang kemungkinan kekalahan telak pasangan Jokowi-Ma’ruf di Aceh karena praktik money politics yang massif, Imran Mahfudi membantahnya.

“Terkait dengan Pilpres, tidak mungkin ada money politik di Aceh, saya bisa pastikan itu gak ada, fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa resistensi terhadap pak jokowi sangat tinggi di Aceh, saya kira itu yang perlu dikaji penyebabnya apa,” tulis Imran Mahfudi menjawab pertanyaan Uri.co.id.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal masifnya praktik money politics di Aceh.

Ia menyebut satu keluarga di daerah perkebunan karet di Aceh menerima Rp 1 juta dari lawan politik Jokowi-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019.

Diberitakan beberapa media online, Hasto mengatakan sebenarnya Aceh itu sangat terbuka terhadap kepemimpinan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hanya saja, katanya, ada money politics yang masif sehingga membuat situasi berubah.

Ia menyebut banyak keluarga di daerah perkebunan karet perkebunan sawit itu banyak yang menerima Rp 1 juta.

Berdasarkan hitung cepat, Jokowi-Ma’ruf Amin kalah telak dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Aceh. Ini, menurut Hasto, karena Jokowi-Ma’ruf Amin banyak mendapat fitnah.

Hasto juga menyebut terlalu besarnya fitnah yang ditujukan terhadap Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Aceh.

Komentar pedas Hasto itu kemudian mendapat respon beragam dari berbagai kalangan di Aceh yang diutarakan melalui media sosial.

Hingga kemudian menimbulkan tagar #HastoMemfitnahRakyatAceh dan menjadi trending topic di twitter.

Tanggapan Kubu Prabowo-Sandi

Badan Pemenangan Daerah (BPD) Aceh untuk Prabowo-Sandiaga menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut praktik politik uang (money politics) di Aceh masif.

BPD meminta Hasto membuktikan pernyataannya.

“Pernyataan Sekjen PDIP tentang adanya money politics Rp 1 juta per keluarga yang masif di Aceh adalah statement yang keliru. Tolong ditunjukkan di mana orangnya, lokasi dan sumbernya. Menurut kami, informasi tersebut tidak bertanggung jawab dan antitesis dengan kondisi kekinian di Aceh,” ujar Sekretaris BPD Aceh Prabowo-Sandi, Marzuki AR atau Wen Rimba Raya, Kamis (9/5/2019).

Wen Rimba mengungkapkan selama ini pihaknya selalu berkampanye dengan jujur.

Tak pernah pihaknya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang pada Pemilu 2019 ini.

“Selama memasuki tahapan kampanye, sampai hari ini BPN (Aceh) bekerja dengan dana yang minim, tanpa intimidasi, tidak curang, apalagi menaikkan suara rakyat. Aceh dua kali pilpres tetap mempercayakan amanah kepada Prabowo-Sandi, apalagi merupakan hasil Ijtimak Ulama,” tuturnya.

Politikus Gerindra itu meminta Hasto memahami bahwa rakyat Aceh selalu mengikuti hasil Ijtimak Ulama.

Rakyat Aceh, kata Wen Rimba, percaya pada capres-cawapres hasil Ijtimak Ulama.

“Yang harus dipahami oleh Sekjen PDIP tersebut bahwa rakyat Aceh itu rakyat yang cinta pada ulama, anti-ketidakadilan, anti-pencitraan, anti-kebohongan, dan anti-penista Agama. Rakyat Aceh tidak materialistis, rakyat sangat rasional, sangat tahu mana yang hak dan mana yang batil,” pungkasnya.

“Selama ini kampanye yang jor-joran secara pendanaan adalah justru pihak 01, bahkan dengan melibatkan aparatur negara,” imbuh dia.

Wen Rimba pun membantah tuduhan Hasto yang menyebut Gerindra dan PKS menggerus suara partai lokal di Aceh.

Dia menilai tudingan itu tendensius dan cenderung memecah belah.

“Kepada Saudara Hasto, jangan asal bunyi dan Anda keliru besar dalam menilai kondisi Aceh kekinian. Saudara Hasto telah menghina rakyat Aceh dengan tuduhan money politics. Kami selaku rakyat Aceh mengutuk keras statement keji dan penghinaan tersebut,” tegas Wen Rimba.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak juga ikut merespon tuduhan Hasto tersebut melalui twitter.

“Mas Hasto menebar Fitnah kpd paslon Prabowo-Sandi, serta Rakyat Aceh. Hoax yg dia tebar akan tetap aman tanpa penanganan hukum sama sekali. Keadilan yg mahal. Kedzaliman yg telanjang dipertontonkan terus menerus,” tulis Dahnil.

Ma’ruf Amin Kirim Tim Khusus ke Aceh

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengirim tim khusus ke Aceh untuk mengklarifikasi sejumlah kampanye hitam yang merugikannya dan Calon Presiden Petahana Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Rabu (6/3/2019).

“Pemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Aceh memerlukan kerja sama tidak hanya dengan seluruh parpol Koalisi Indonesia Kerja dan relawan. Dukungan para ulama, tokoh masyarakat, dan kerja sama yang baik dengan seluruh partai lokal Aceh menjadi prioritas,” papar Hasto.

“Karena itulah kami datang membawa pesan khusus Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, bersama dengan KH Lukmanul Hakim, Wakil Ketua MUI, Habib Sholeh, Habib Ali Assegaf, hingga Dr. Zuhairi Misrawi, alumni Universitas Al Azhar, Mesir,” lanjut Hasto.

Hal senada disampaikan Lukmanul Hakim selaku anggota tim pemenangan Ma’ruf.

Ia mengaku diberi tugas oleh Ma’ruf untuk mengklarifikasi sejumlah fitnah yang menyasar pasangan Jokowi-Ma’ruf di Aceh.

Lukman menambahkan fitnah dan kampanye hitam yang ditujukan kepada Jokowi-Ma’ruf sudah sangat masif sehingga diperlukan tim khusus yang terdiri dari sejumlah tokoh agama untuk mengklarifikasinya.

“Ini yang harus kita luruskan karena belakangan ini banyak sekali hoaks yang menyebar dan bahkan fitnah-fitnah yang sudah sangat ekstrem sampai mengatakan bahwa pemilihan ini dimenangkan oleh calon nomor 01 maka agama Islam akan lenyap begitu kan,” papar Lukman.

“Kemudian bahwa LGBT juga akan disahkan, atau semua yang bertentangan dengan agama itu akan menjadi sesuatu yang legal katanya. Itu harus kami luruskan,” lanjut dia.(*) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!