Setelah Menteri Agraria Tarik Sebagian Tanah HGU di Abdya, Manajemen PT CA belum Bersikap

oleh

Setelah Menteri Agraria Tarik Sebagian Tanah HGU di Abdya, Manajemen PT CA belum Bersikap  

 

 

Uri.co.id, BLANGPIDIE– Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, mencabut atau menarik kembali sebagian tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi (PT CA) di kawasan Desa Cot Seumantok dan Simpang Gadeng, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya).

Dari luas 4.864,88 hektare HGU yang diajukan perpanjangan izin itu, hanya 2.002,22  hektare ditambah 960 hektare untuk areal plasma yang disetujui Menteri Agraria.

SK tersebut terbit Maret lalu, namun hingga Minggu (12/5/2019), Manajemen PT CA, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu belum memberikan tanggapan kepada Menteri Agraria.

Sesuai aturan, pihak  manajemen perusahaan harus memberikan tanggapan, menerima atau menolak keputusan tersebut, tentu lengkap dengan alasannya yang disampaikan  dalam jangka waktu 60 hari kepada Menteri Agraria.

Koordinator Kebun PT CA, Agus Marhelis yang dihubungi Uri.co.id, Minggu (12/5/2019) mengaku kalau manajemen perusahaan tersebut sudah menerima SK perpanjangan HGU di Babahrot dari Menteri ATR/Kepala BPN RI.

SK tersebut diterima belum lama ini, dan  Manajemen perusahaan itu dikatakan segera memberi tanggapan melalui surat kepada Menteri Agraria.

“Saya tak tahu isi surat tanggapan dari manajemen, apakah menerima atau menolak. Keputusan seperti itu merupakan kewenangan manajemen,” kata Agus Marhelis.

Jangka waktu memberikan tanggapan, menurut Agus  sesuai ketentuan selama 60 hari sejak dikeluarkan SK perpanjangan HGU, dan bisa diperpanjang 30 hari lagi.  

Koordinator Kebun PT CA tersebut menjelaskan, SK yang diterbitkan Menteri Agraria tersebut adalah SK tentang perpanjangan HGU, dan bukan  Sertifikat HGU.

“Sertifikat HGU baru bisa diproses setelah SK HGU dapat diterima manajemen. Bila bisa diterima, maka Manajemen PT CA segera melapor kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh untuk proses sertifikat,” papar Agus Marhelis.  

Menteri ATR/Kepala BPN RI mengeluarkan Keputusan Nomor: 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 pada akrir Meret 2019 tentang perpanjangan jangka waktu HGU atas nama PT CA di Desa Cot Seumantok dan Simpang Gadeng, Babahrot, Abdya. Perpanjangan jangka waktu 25 tahun sejak berakhir haknya 31 Desember 20017 atas tanah seluas 2.002,22 hektare ditambah 960 hektare untuk pengembangan petani plasma.

Sebelumnya, PT CA mendapat izin sertifikat HGU perkebunan kelapa sawit seluas 7.516 hektare di kawasan Kecamatan Babahrot, dimana sertifikat HGU tersebut berakhir 31 Desember 2017. Dengan perpanjangan jangka waktu atas tanah HGU 2.002,22 hektare, maka dalam SK Menteri ATR/Kepala BPN RI ditegaskan, sebagian tanah HGU sebelumnya seluas 5.513 hektare menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Nagara. 

Seperti dikutip dari harian Kompas edisi 6 April 2019, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil di Banda Aceh mengatakan, baru-baru ini, pihaknya mengambil sebagian tanah HGU milik PT CA terletak di kawasan Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya karena dianggap tidak dikelola.

Dijelaskan menteri asal Aceh tersebut, perusahaan perkebunan itu mengajukan izin perpanjangan HGU 4.864,88 hektare dari luas HGU telah berkahir masa berlaku seluas 7.516 hektare.  

Tetapi, saat itu Menteri Sofyan Djalil menjawab wartawan di Banda Aceh menyebut perpanpanjangan HGU yang disetujui hanya 2.050 hektare. “Ditambah 900 hektare untuk plasma, jika tidak dilakukan (plasma), maka akan ditarik kembali,” ujar Sofyan Djalil.

Sedangkan sisanya, sebut Menteri Agraria, dijadikan Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) yang akan dibagikan kepada warga. Saat ini, mekanisme pembagian tanah kepada warga masih dibahas bersama pemerintah kabupaten setempat.

“Izin perpanjangan kami berikan untuk lahan yang selama ini dikelola, sedangkan yang ditelantarkan diambil kembali oleh negara,” tegas Sofyan Djalil.

Sebelumnya, Koordinator Kebun PT CA, Agus Marhelis menjelaskan, HGU yang dimiliki perusahaan perkebunan tersebut mencapai 7.516 ha yang izin HGU berakhir 31 Desember 2017. Tetapi, yang diusulkan perpanjangan izin HGU  seluas 4.864,88 ha. Itu berarti, selebihnya sekitar 2.652 ha kembali kepada Negara. 

   

Keterangan yang diperoleh Serambi, mengungkapkan kalau Pemkab Abdya menerima dan mendukung keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil yang mencabut sebagian tanah HGU PT CA karena ditelantarkan.

“Memang, kebijakan seperti itu sangat diinginkan masyarakat, yaitu tanah yang ditelantarkan harus ditarik oleh negara,” ucap seorang pejabat di Setdakab Abdya.

Malahan, menurut sumber tersebut Bupati Abdya, Akmal Ibrahim tiga hari lalu menggelar rapat dengan Anggota Forkopimda setempat membahas SK tentang perpanjangan HGU PT CA.

Pertemuan awal tersebut juga dibahas tentang  mekanisme usulan lahan plasma seluas 960 ha. Lahan untuk kebun petani itu diusulkan oleh keuchik, kemudian di-SK-kan oleh Bupati Abdya.(*)  ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!