Pencekalan Kivlan Zen yang Tak Sampai 24 Jam, Kuasa Hukum Minta Pihak Imigrasi Berhati-hati

oleh

Uri.co.id, JAKARTA – Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen dicegah bepergian ke luar negeri pada Jumat (10/5/2019).

Pencegahannya itu berkaitan dengan status Kivlan sebagai saksi dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang sedang diusut oleh Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

“Akan dipanggil sebagai saksi Senin (13/5/2019) besok (atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong. Penyidiknya Mabes Polri, kita gabungan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Jumat.

Namun, pencegahan itu rupanya tak berlangsung lama.

Pada Sabtu dini hari kemarin, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencabut pencegahan terhadap Kivlan.

“Tadi pagi jam 03.00 pagi dikeluarin surat cekalnya dicabut. Sudah diterima oleh (Ditjen) Imigrasi dan dicabut Imigrasi,” kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Sam Fernando, Sabtu siang.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni, menyebut, pihak Imigrasi mestinya berhati-hati sebelum mencegah Kivlan ke luar negeri.

Sebab, ia merasa kliennya dirugikan oleh pencegahan tersebut.

Apalagi, kata Pitra, Kivlan masih diikuti oleh orang yang disebutnya polisi pada Jumat lalu meski Kivlan sudah menerima surat pencegahan.

“Kivlan Zen merasa keberatan dan kecewa akibat oknum kepolisian yang datang menjumpai beliau, bahkan Kivlan Zen menyatakan dikejar-kejar layaknya seorang penjahat,” kata Pitra di Bareskrim Mabes Polri, Sabtu siang.

Lebih lanjut, Pitra membantah bahwa kliennya hendak pergi ke luar negeri pada Jumat lalu.

Ia mengatakan, Kivlan saat itu ingin terbang ke Batam menemui keluarganya.

“Hari ini dia bersama cucu-cucunya dan anaknya, tidak ada penangkapan terhadap beliau, tidak ada (status) tersangka terhadap beliau,” ujar Pitra.

Sementara itu, Sabtu kemarin, Kivlan melaporkan balik orang yang melaporkannya dalam kasus dugaan makar yaitu seorang warga bernama Jalaludin.

Pitra mengatakan, kliennya berniat makar melainkan hanya berunjuk rasa. Menurut dia, unjuk rasa bukan kegiatan terlarang dan sudah dijamin oleh konsitusi.

“Kenapa beliau ingin berpendapat ataupun protes tiba-tiba ada tuduhan makar seperti yang dilaporkan oleh para pelapor sehingga ini membuat tidak adil bagi klien kami Kivlan Zen,” ujar Pitra.

Kepolisian Sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin.

Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/BARESKRIM tertanggal 7 Mei 2019.

Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107.

Ditjen Imigrasi: Pencabutan Cegah Kivlan Zen atas Permintaan Kepolisian

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencabut status cekal terhadap mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Sam Fernando mengatakan, pencabutan pencekalan terhadap Kivlan Zen ini juga atas permintaan pihak kepolisian.

Sam mengatakan, kepolisian mengirim permohonan pencabutan pencekalan lewat bernomor B/ 3248 a -RES 1.1.2/V/2019/BARESKRIM.

Surat itu ditandatangani Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Agus Nugroho atas nama Kepala Bareskrim pada 11 Mei 2019.

Namun, ia enggan menjelaskan alasan pencabutan cekal tersebut.

“Kami hanya meneruskan permintaan kepolisian yang dilayangkan lewat surat resmi,” ujar Sam Fernando saat dikonfirmasi Uri.co.id, Sabtu malam.

Status pencekalan untuk berpergian ke luar negeri ini baru diberlakukan Ditjen Imigrasi pada Jumat (10/5/2019) malam.

Namun, status itu sudah dicabut pada Sabtu (11/5/2019) dini hari.

“Tadi pagi jam 03.00 WIB pagi dikeluarkan, surat cekalnya dicabut. Sudah diterima oleh imigrasi dan dicabut,” kata Sam.

Alasan Polri Minta Status Cekal Kivlan Zen Dicabut

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal membenarkan bahwa kepolisian meminta status pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, dicabut.

Kepolisian mengirim permohonan pencabutan pencekalan lewat surat bernomor B/ 3248 a -RES 1.1.2/V/2019/BARESKRIM.

Surat itu ditandatangani Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Agus Nugroho atas nama Kepala Bareskrim pada 11 Mei.

Menurut polisi, surat permintaan tersebut dilayangkan setelah ada kepastian bahwa Kivlan akan kooperatif.

“Penyidik mendapat info bhw Pak KZ akan koperatif hadir memenuhi panggilan penyidik. Oleh karena itu penyidik memandang tidak perlu melakukan pencekalan lagi,” kata Iqbal dalam pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (11/5/2019) malam.

Sebelumnya, Kivlan Zen dicegah bepergian ke luar negeri Jumat (10/5/2019) kemarin karena diduga telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan makar.

Laporan terhadap Kivlan dilakukan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin tertanggal 7 Mei 2019.

Namun, Direktorat Imigrasi mencabut status Kivlan Zen pada Sabtu (11/5/2019) dini hari.

Uri.co.id “Pencegahan Kivlan Zen yang Tak Sampai 24 Jam” ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!