Politik Uang bukan Penyebab Utama Partai Kehilangan Kursi

oleh

BANDA ACEH – Meski Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hingga saat ini belum mengetuk palu hasil rekapitulasi, namun sudah bisa dipastikan calon-calon yang terpilih hasil kontestasi Pemilu 2019. Sejumlah nama sudah bisa dipastikan akan menjadi wakil rakyat, baik di level DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD RI.

Para petinggi partai pun sudah mengakui, ada yang mendapat tambahan kursi di parlemen, ada yang juga yang mengakui merosotnya perolehan kursi dalam Pemilu kali ini. Alasannya pun bermacam-macam, ada yang menyebut akibat politik identitas hingga masifnya politik uang yang dimainkan oleh partai dan caleg lawan.

Namun, pakar hukum sekaligus pemerhati politik dari Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam, menilai politik uang bukanlah penyebab utama parpol kehilangan kursi. Ada persoalan lain yang menurutnya jauh lebih penting, yakni soal kaderirasi dan militansi kader partai politik.

“Hilangnya kursi parpol juga mungkin ada kaitannya dengan lemahnya kaderisasi dan militansi anggota parpol. Kaderisasi ini berperan penting, karena kader yang bagus, tidak hanya memiliki popularitas, tetapi juga kualitas serta elektabilitas,” tulis Saifuddin Bantasyam dalam keterangannya kepada Serambi kemarin.

Karena itu, partai politik, harus memastikan bahwa yang direkrut adalah sosok-sosok yang mumpuni, yang mau berteguh untuk main bersih, bukan yang saat sedang menjabat anggota dewan, sibuk mengumpulkan uang untuk membayar konstituen jelang pemilihan.

Demikian juga tentang militansi, menurut Dosen Fakultas Hukum Unsyiah ini, parpol perlu memastikan bahwa anggota yang direkrut, termasuk saat sudah jadi anggota dewan, memiliki keinginan untuk membesarkan partai, berlaku amanah dan konsisten, dan dekat dengan masyarakat.

“Jadi, parpol perlu mengevaluasi aspek ini. Jika berkurangnya kursi hanya semata karena politik uang, tanpa memikirkan aspek kaderisasi dan militansi, maka tentu solusinya adalah menumpuk uang sebanyak-banyaknya untuk menyogok pemilih. Ini tentu tidak benar,” jelas Saifuddin Bantasyam.

Pegiat Forum Menulis Aceh (FAMe) ini juga menyebutkan, setiap partai politik juga perlu memikirkan branding image yang sungguh-sungguh. Khusus untuk partai nasional, jika branding secara nasional tak diterima di Aceh, maka pengurus parpol di Aceh harus bekerja keras untuk meyakinkan konstituen di Aceh.

“Selama ini saya melihat bahwa cara dan gaya pengurus parpol di level DPP di Jakarta sering tak memperhitungkan tanggapan masyarakat di daerah-daerah. Semestinya pengurus parpol ini menyadari bahwa di era teknologi informasi saat ini, masyarakat di daerah mengetahui segalanya tentang perilaku elite politik di Jakarta,” katanya.

Hal lain, parpol perlu serius melaksanakan salah satu fungsi penting, yaitu pendidikan politik. Ini dianggap serius oleh Saifuddin dalam arti bahwa parpol perlu membuat perencanaan program dan aktivitas pendidikan politik tersebut, dan kemudian melaksanakan program tersebut.

“Kesimpulan saya, uang memang menjadi faktor yang mungkin membuat pemilih menentukan pilihannya. Tetapi, fakta tersebut jangan sampai membuat parpol melupakan aspek-aspek lain seperti peran parpol sendiri dalam mencegah politik uang, dan juga dalam melakukan kaderisasi, building image, dan pendidikan politik,” demikian Saifuddin Bantasyam.(dan) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!