Pleno KIP Aceh Besar Semakin Memanas

oleh

* Massa Pecahkan Kaca Gedung DPRK

BANDA ACEH – Rapat pleno rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar tak kunjung selesai. Sabtu (11/5) kemarin, rapat pleno di gedung DPRK Aceh Besar di Kota Jantho kembali ricuh, massa bahkan memecahkan kaca gedung DPRK. Sehari sebelumnya, massa yang kecewa dengan KIP Aceh Besar juga merobohkan dan membakar tenda dan kursi di luar gedung.

Informasi yang dihimpun Serambi kemarin, pleno awalnya sempat berjalan beberapa saat, dan para saksi partai politik mulai mengikuti jalannya pleno yang dipimpin oleh Komisioner KIP Aceh Besar. Menurut sumber-sumber Serambi di lokasi, rekapitulasi mulai dilakukan untuk kecamatan Lembah Seulawah untuk level DPRK. Namun baru sesaat dimulainya pleno, sejumlah massa di luar gedung meluapkan kemarahannya.

Masih dengan alasan sebelumnya, massa dari sejumlah partai politik lokal meminta KIP Aceh Besar untuk membuka tong suara dan melakukan penghitungan suara ulang di sejumlah TPS, karena mereka mensinyalir adanya kecurangan-kecurangan. Namun permintaan itu hingga kemarin tidak direspons oleh KIP Aceh Besar, padahal sebelumnya sudah ada rekomendasi Panwaslih Aceh Besar yang meminta dilakukan penghitungan ulang suara di 220 TPS di 15 kecamatan.

Karena itulah, massa kembali meluapkan kemarahannya dan memecahkan kaca sebelah kiri gedung DPRK dengan melemparinya dengan batu. Dalam video yang beredar di sejumlah grup WhatsApp, massa benar-benar marah, bahkan tetap melempari batu walaupun sempat dihalau oleh pihak kepolisian.

Mereka juga berteriak dan menyebutkan kata-kata curang dan kata-kata memihak. Mungkin, kata-kata itu bentuk protes mereka kepada KIP Aceh Besar yang hingga kemarin tidak merespons permintaan mereka.

Ketua KIP Aceh Besar, Cut Agus kepada awak media di sela-sela pleno mengatakan, sebenarnya sejak awal pleno pada tanggal 2 Mei, pihaknya sudah melakukan pleno berjenjang mulai dari pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRK. Saat itu, Cut Agus mengakui, jadwalnya sudah sedikit molor. “Belum kita pleno, kita sudah dihujani pertanyaan saksi terkait masalah pembukaan kotak suara,” katanya.

Namun saat itu, pihaknya tetap melanjutkan, dan Cut Agus bersama komisioner lainnya menjelaskan, bahwa pleno di awal tidak ada kaitan dengan pembukaan kotak suara sebagaimana permintaan para saksi tersebut. “Kami mengatakan mohon dimaklumi, ini tidak terkait. Soal rekomendasi panwaslih akan kita tentukan jelang pleno DPRK,” katanya.

Namun, kekisruhan terus mewarnai proses pleno KIP Aceh Besar sehingga sedikit menggangu jalannya pleno yang berujung pada penundaan pleno, karena saksi dan massa di luar gedung terus meminta KIP Aceh Besar untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang. Namun, saat pleno pada tanggal 7 Mei, pihak KIP Aceh Besar telah menyampaikan kepada para saksi bahwa rekomendasi tersebut ditolak.

“Rekomendasi panwaslih kami tolak karena sudah cacat hukum dan batal. Surat Panwaslih itu meminta kami untuk menunda rapat pleno dari tanggal 2 ke tanggal 4. Surat itu disampaikan ke kami tanggal 2, sedangkan kami secara schedule telah mengundang partai politik dan akan melakukan pleno berjenjang sejak tanggal 2 hingga tanggal 4, sesuai jadwal. Makanya kami tidak bisa menunda lagi,” katanya.

Dalam keterangannya kepada awak media kemarin, Ketua KIP Aceh Besar, Cut Agus, juga mengatakan, meski saat ini KIP Aceh Besar belum mengetuk palu dan mengesahkan hasil penghitungan suara, namun hal itu tidak mengganggu pleno di tingkat provinsi yang sedang dilakukan di gedung DPRA.

“Ini tidak lagi berkait dengan pleno provinsi, karena yang berkaitan dengan provinsi kan untuk level DPRA karena dapil satu itu ada Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar. Nah, untuk rekap DPRA dari Aceh Besar nanti bisa kita serahkan langsung ke mereka (KIP Aceh),” kata Cut Agus.

Dia juga mengatakan, terkait penolakan rekomendasi Panwaslih, itu bukanlah keputusannya sendiri, namun keputusan komisioner KIP Aceh Besar secara collective collegial. “Tadi juga dipertanyakan ini keputusan saya sendiri atau melibatkan orang lain. Saya sudah menjelaskan, KPU atau KIP bekerja secara collective collegial, tidak bisa sendiri. Tetap harus melibatkan empat lagi komisioner,” pungkas Cut Agus.

Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi yang sudah berjalan lima hari masih menyisakan dua kabupaten lagi yang belum selesai diplenokan, yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Besar.

Dua kabupaten itu tidak cukup waktu untuk dituntaskan pada Sabtu (11/5) kemarin dan terpaksa dihentikan dan akan dilanjutkan pada Minggu (12/5) hari ini. Rapat itu akan dimulai dari pukul 08.30 WIB.

Ketua Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni AH menyampaikan sejak hari pertama rapat pleno Selasa (7/5) hingga kemarin KIP Aceh baru menuntaskan 21 kabupaten/kota. “Para saksi parpol dan DPD peserta pemilu tahun 2019 meminta agar rekapitulasi dan penetapan perolehan suara yang tengah dibacakan KIP Aceh Timur itu dilanjutkan esok hari,” katanya.

Menurut Agusni, banyak hal yang perlu diperbaiki termasuk keberatan saksi berkaitan dengan perolehan suara. “Sehingga kami memandang tak elok jika forum pleno dipaksakan untuk menyelesaikan proses rekap dimaksud hingga malam hari,” ujar dia.

Sedangkan Kabupaten Aceh Besar hingga petang kemarin belum bisa menghadiri rapat pleno di tingkat provinsi lantaran pleno di kabupaten masih menemui jalan buntu.

“Teman-teman komisioner KIP Aceh Besar sedang menyelesaikan proses rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat DPRK, sedangkan hasil pemilu untuk capres/wacapres, DPR RI, DPD RI, DPRA sudah ditetapkan beberapa hari lalu. Kita berharap komisioner KIP Aceh Besar bisa menyelesaikan dengan baik,” ungkap dia.(dan/mas) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!