PPK Dilaporkan ke Panwaslu

oleh

* Gelembungkan Suara Caleg DPRA dari PA

IDI – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Peureulak Kota dan Peureulak Timur kembali dilaporkan ke Panwaslu Aceh Timur, Jumat (10/5). Caleg DPRA nomor urut 4 dari Partai Aceh (PA) Aceh Timur, Muhammad Yusuf atau Panglima Ucok, melaporkan dengan dugaan penggelembungan suara caleg DPRA nomor urut 5 dari partai yang sama.

“Kami datang ke Panwaslu Aceh Timur, melaporkan PPK Peureulak dan Peureulak Timur, dengan dugaan telah melakukan penggelembungan suara kepada caleg DPRA nomor urut 5, juga dari Partai Aceh,” ujar M Yusuf, kepada wartawan pada Jumat (10/5) sore.

M Yusuf didampingi Ketua Tim Komunikasi dan Data, Munajir Arani membawa dokumen bukti dugaan pelanggaran, yang diserahkan kepada staf Panwaslu Aceh Timur, Maulidin. Munajir mengatakan PPK Peureulak Kota diduga telah melakukan penggelembungan suara caleg DPRA nomor urut 5 pada formulir DA1 hasil pleno di kecamatan.

Munajir menyebutkan, PPK Peureulak,diduga telah tiga kali mengeluarkan formulir DA1 hasil pleno kecamatan dengan hasil yang berbeda. Yang pertama jelas Munajir, sesuai dengan data pada form C1, caleg DPRA nomor 5, memperoleh sebanyak 3.089 suara. Tapi dalam Form DA1 hasil pleno, yang dikeluarkan PPK Peureulak berubah menjadi 3.804.

Kemudian, pleno tingkat kabupaten oleh KIP Aceh Timur, diketahui hasil perolehan suara untuk caleg nomor 5 berubah lagi menjadi 4.086 suara. Padahal, data DA1 hasil pleno PPK Peureulak, yang dimiliki tim pemenangan Panglima Ucok, hanya data DA1 yang kedua dengan jumlah suara caleg nomor 5 sebanyak 3.804 suara.

“Jadi form DA1 yang pertama, dan form DA1 ketiga yang dikeluarkan PPK Peureulak tidak ada sama kami. Form DA1 yang ketiga diduga dikeluarkan PPK Peureulak secara sembunyi. Kami terkejut, mengetahui hasil pleno tingkat kabupaten, suara caleg nomor urut 5 menjadi 4.086 suara,” jelas Munajir.

Setelah mengetahui adanya dugaan penggelembungan suara caleg nomor 5 oleh PPK Peureulak, pihaknya mengumpulkan seluruh C1 yang ada pada saksi. “Lalu data pada form C1 dari saksi itu kami rekap, dan diketahui hasil ril yang diperoleh caleg DPRA nomor urut 5 di Peureulak sebanyak 3.089 suara. Jadi ada penggelembungan suara di Peureulak untuk caleg nomor 5 sebanyak 997 suara,” jelas Munajir.

Dugaan penggelembungan suara caleg nomor urut 5 tidak hanya dilakukan oleh PPK Peureulak, tapi juga diduga dilakukan oleh PPK Peureulak Timur. Munajir menjelaskan di Peureulak Timur, sesuai data salinan C1 yang ada pada pihaknya, caleg DPRA nomor urut 5 memperoleh suara sebanyak 1.632 suara.

“Tapi dalam form DA1 hasil pleno yang dikeluarkan PPK Peureulak Timur menjadi 1.674 suara. Sedangkan, setelah pleno tingkat kabupaten menjadi 2.123 suara. Jadi di Peuruelak Timur, penggelembungan suara caleg nomor 5 sebanyak 491 suara, sehingga totalnya di kedua kecamatan tersebut sebanyak 1.488 suara,” jelasnya.

Berdasarkan hal itu, pihaknya melaporkan kedua PPK ini yaitu PPK Peureulak Kota dan PPK Peureulak Timur, kepada Panwaslu Aceh Timur. Munajir menyatakan jumlah suara kedua caleg itu jadi masalah saat rekap tingkat kabupaten, dimana M Yusuf memperoleh sebanyak 9.594 suara, sedangkan caleg nomor urut 5 memperoleh sebanyak 9.767 suara.

“Jadi caleg nomor 5 lebih unggul sebanyak 173 suara akibat dari penggelembungan ini. Karena itu, kepada Panwaslu Aceh Timur, agar menindaklanjutinya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,” harap M Yusuf.

Sebelumnya, pada Minggu 28 April 2019, PPK Peureulak juga dilaporkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Daerah Aceh (PDA) DPW Aceh Timur, Tgk Ridwan M Dahlan, kepada Panwaslu Aceh Timur. Diduga terjadi penggelembungkan suara terhadap salah satu caleg DPRA dari partai lokal.

Kemudian Panwaslu Aceh Timur, telah memutuskan perkara ini melalui putusan nomor:008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019, tertanggal 3 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Ketua dan Majelis Pemeriksa, Iskandar Agani, M Jafar, Musliadi, Maimun, dan Saifullah, yang memerintahkan KIP Aceh Timur, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan ini telah dieksekusi oleh KIP Aceh Timur, saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilpres, dan Pileg Tingkat Kabupaten Aceh Timur, oleh KIP Aceh Timur pada 4 Mei 2019 lalu.

Namun, Tim Bappilu PDA Aceh Timur, keberatan dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan tingkat kabupaten.

Tim PDA Aceh Timur, menganggap eksekusi tersebut tidak sesuai dengan petunjuk rekapitulasi ulang yang diatur dalam PKPU nomor 4 tentang teknis, rekapitulasi di kabupaten kota.

Keberatan dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, juga disuarakan oleh caleg DPRA no urut 6 dari PPP, Darmawan. Dia juga keberatan, sehingga para caleg DPRA ini, masing-masing menempuah upaya hukum di Panwaslih Aceh.

PPK Peureulak tidak hanya dilaporkan oleh caleg DPRA ke Panwaslu Aceh Timur, tetapi juga dilaporkan oleh Said Mansur caleg DPRK dari Dapil 2 Partai PKS pad pada 1 Mei 2019 lalu.

Said Mansur, caleg DPRK nomor urut 1 dari Dapil 2 mewakili delapan caleg DPRK lainnya dari Dapil dan partai yang sama, melaporkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) Ranto Peureulak, dan PPK Kecamatan Peureulak ke Panwascam masing-masing.

Diduga oknum PPK telah menggeserkan suara caleg dan suara Partai PKS kepada caleg nomor urut 4 dari PKS dengan inisial S. Artinya, sejauh ini PPK Peureulak, sudah dilaporkan tiga kali ke Panwaslih Aceh Timur. Dua kali oleh tim pemenangan anggota DPRAd dan satu kali dilaporkan oleh caleg DPRK dari PKS.(c49) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!