PLTU Dinilai tidak Peka

oleh

* Terkait Ganti Rugi Korban Debu Batu Bara

SUKA MAKMUE – Penderitaan warga yang menjadi korban debu batu bara di Dusun Geulang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, kini tergantung pada sikap PLTU. Soalnya, dua perusahaan lain, seperti PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari (BEL) sudah menyatakan kesiapan melakukan ganti rugi. Sedangkan PLTU sendiri terkesan tak setuju atas keinginan warga itu dengan segala macam argumen.

“Kini tinggal PLTU yang kurang peka terhadap keluhan warga. Sebab, mereka belum bersedia melakukan ganti rugi tanah warga disamping PLTU itu. Sedangkan PT Mifa dan BEL sudah bersedia dan sudah berkomitmen dengan tim 19 Nagan Raya, siap melakukan ganti rugi,” kata Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra kepada Serambi, Sabtu (11/5).

GeRAK meminta pihak PLTU punya hati nurani dengan berupaya membebaskan penderitaan warga dari pencemaran debu batu bara bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan area produksi batubara PLTU itu sendiri. Sehingga warga pun punya hak hidup dan menikmati lingkungan dan kualitas udara yang bersih.

“Kita mendesak PLTU Suak Puntong segera berkomitmen membayar ganti rugi tanah warga sebagaimana pihak PT Mifa dan PT BEL yang sudah bersedia membayar ganti rugi tanah warga. Kesediaan itu sudah tertuang dalam notulen rapat Tim 19 pada 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya,” jelas Edy Syah Putra.

Dia juga meminta Plt Gubernur Aceh untuk segera memanggil pimpinan manajemen atau manager PLTU Suak Puntong dan para pihak lainnya, terkait ganti rugi tanah dan bangunan warga di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong. Dia meyakini bahwa warga tentu tidak akan berdiam diri dalam keadaan terjepit saat ini. Setiap hari menghirup debu batu bara.

Dikatakan, saat ini pembangunan mesin 3-4 sedang berjalan di area permukiman warga Dusun Geulanggang Meurak tanpa sepengetahuan warga setempat. Celakanya lagi, pembuangan limbah milik PLTU Suak Puntong berada dalam kawasan permukiman warga dan milik warga desa setempat. Hal ini berakibat banyak ikan yang mati seperti kejadian pada April 2019 lalu. Kejadian tersebut diduga sudah berulang kali sebagaimana disampaikan warga Dusun Geulanggang Meurak.

“Kita kawatir jika masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut, mengakibatkan konflik besar antara warga dengan pihak perusahaan. Itu sebab pihak PLTU kita minta peka terhadap kondisi ini,” harap Edy Syah Putra.

Manajer PLTU Nagan Raya Harmanto yang dikonfirmasi Serambi beberapa waktu lalu menjelaskan, terkait masalah ganti rugi tanah warga, harus ada kajian komprehensif yang lebih mendalam apakah layak untuk dilakukan ganti rugi atau tidak. Selain itu, Harmanto mengaku dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah bisa dilakukan ganti rugi tanah warga atau tidak.

Saat ditanya siapa yang berhak memutuskan di PLTU Nagan Raya terkait ganti rugi tanah warga di Dusun Geulanggang Meurak, Harmanto mengaku masih ada induk di Medan dan PLN pusat yang bisa memutuskan. “Saya tidak bisa memutuskan masalah ganti rugi tanah, karena bukan wewenang saya, sebab kami ada induk di Medan dan di PLN pusat,” jelas Harmanto secara singkat.(c45) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!