BPKA Sebut Kas Pemerintah Aceh tidak Kosong, Ini Jumlah Dana yang Tersedia Saat Ini

oleh

BPKA Sebut Kas Pemerintah tidak Aceh Kosong, Ini Jumlah Dana yang Tersedia Saat Ini

Uri.co.id, BANDA ACEH – Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menyatakan, kas Pemerintah Aceh tidak kosong seperti yang diduga oleh sekelompok kontraktor pelaksana proyek dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019.

“Dana silpa atau sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang belum dipakai nilainya mencapai 2,9 triliun rupiah. Ditambah penerimaan lainnya, yang sudah masuk, nilainya sudah di atas Rp 3 trilliun lebih. Bagaimana pihak SKPA dan kontraktor bisa secepat itu menyimpulkan dana di kas pemda kosong,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), Bustami Hamzah melalui Kabid Perbendaharaan Safaruddin, Sabtu (11/5/2019).

Penolakan pembayaran kegiatan yang terjadi, kata Safaruddin, bukan pada pos anggaran kegiatan dan program APBA 2019, tapi pada pos anggaran DAK Fisik 2019 yang bersumber dari APBN 2019 yang dananya diditipkan di pos APBA.

Menteri Keuangan, ungkap Safaruddin, sampai kini belum menyalurkan dana DAK Fisik 2019 itu untuk Aceh maupun 23 kabupaten/kota, sehingga jika ada tagihan kegiatan dari dana DAK 2019, belum bisa dilakukan pembayaran.

Dana silpa APBA 2018, kata Safaruddin, tidak boleh dibayarkan untuk pembiayaan kegiatan dan program DAK Fisik 2019.

Alasannya, jika pihak SKPA, dalam pelaksanaan program dan kegiatan DAK Fisik 2019, belum memenuhi persyaratan, pusat tidak akan membayaranya dan hangus. Kalau dananya hangus, maka yang akan rugi kas pemda.

“Karena itu, kita tidak berani membayarnya, dengan alasan itu tadi, takut dananya tidak disalur, sementara kita sudah menalangi dari dana daerah. Ini sangat berbahaya, makanya jika ada penarikan dana DAK Fisik 2019, kita belum layani, sebelum dananya di transfer ke Pemda Aceh,” katanya.

Tahun ini, Aceh dapat dana DAK Fisik 2019 senilai Rp 300 miliar lebih, tersebar di 16 SKPA.

Tapi karena transfer dananya belum ada dari pusat, kita belum bisa membayarnya.

“Kita harapkan para SKPA dan rekanan, bersabar. Tolong dibantu, tanyakan kepada pemerintah pusat, kapan dana DAK Fisdik 2019 itu, bisa disalurkan,” ujar Safaruddin.

Kontraktor kelimpungan

Seperti diberitakan sebelumnya, para kontraktor di Aceh kelimpungan menyusul belum keluarnya amprahan pencarian proyek 2019 yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam foto dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang salinannya diterima Uri.co.id, pihak Bendahara Umum Daerah menolak menerbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana dengan alasan belum tersedianya dana DAK di rekening Bendahara Umum Aceh (BUA).

Seorang kontraktor, Iwan, mengaku, sudah beberapa kali SPM yang diajukan pihaknya ditolak dengan alasan yang sama. “Kas Pemerintah Aceh kosong sejak akhir Maret kemarin,” katanya kepada Uri.co.id, Sabtu (11/5/2019).

Kekosongan kas yang terjadi ia sebutkan, tidak hanya terhadap paket-paket yang bersumber dari DOKA, tetapi juga DAK. Baik itu di tingkat provinsi, maupun di kabupaten/kota.

Pihaknya berharap persoalan ini bisa secepatnya diatasi Pemerintah Aceh, apalagi lebaran juga sudah semakin dekat. “Saat ini bulan puasa, sebentar lagi sudah Lebaran,” keluh Irwan.(*) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!