Jalan Tembus dari Pelabuhan Ulee Lheue ke Gampong Jawa Sudah Dapat Dilewati

oleh

Jalan Tembus dari Pelabuhan Ulee Lheue ke Gampong Jawa dan Pande Sudah Dapat Dilewati

 

 

Uri.co.id, BANDA ACEH – Bagi anda yang ingin menuju ke Gampong Jawa atau Gampong Pande, via Ulee Lheue Banda Aceh, atau sebaliknya, kini sudah dapat melewatinya dengan dibukanya jalur dari Pelabuhan Ulee Lheue, menuju ke dua gampong tersebut dan sebaliknya.

Hal tersebut diungkapkan Kadishub Kota Banda Aceh, Drs Muzakkir Tulot MSi yang dihubungi Uri.co.id, Sabtu (11/5/2019). 

“Oh ya, sudah sekitar seminggu yang lalu sudah bisa dilewati oleh kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor,” kata Muzakkir Tulot.

Hanya saja, lanjutnya jalan pelabuhan yang sudah dibuka tersebut belum diaspal. 

Tapi, pengerasan sudah dilakukan dan telah bisa dilewati oleh kendaraan, baik mereka yang datang dari Ulee Lheue ingin ke Gampong Jawa atau ke Gampong Pande, begitu juga sebaliknya kini sudah dapat dilewati, ungkap Muzakkir Tulot.

“Alhamdulillah, sudah dapat dilewati oleh kendaraan. Itu yang selama ini menjadi prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga masyarakat sudah dapat merasakan kenyamanannya waktu menikmati sore bersama keluarga atau rekan-rekan,” ungkap Kadishub Kota Banda Aceh ini.

Setelah bisa dilewati kendaraan, perlahan-lahan, tamdan secara bertahap jalan yang dibuka melalui pelabuhan itu akan terus dibangun dan dibenahi, ungkap Muzakkir Tulot yang dari awal mengawasi pembukaan jalur alternatif dari Pelabuhan Ulee Lheue sampai dapat dilewati.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, akhirnya memilih membuka jalan alternatif di dalam kompleks Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, setelah upaya negosiasi pembebasan sebidang tanah (persil) dengan pemilik yang selama ini tanahnya tidak dapat dilintasi dan berada di depan pagar UPTD Pelabuhan Ulee Lheue, menemui jalan buntu.

Penegasan itu sebelumnya disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.

Menurutnya, pembukaan jalur alternatif menggunakan tanah milik pelabuhan, merupakan solusi yang harus dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh, setelah pemilik tanah bersikukuh dengan harga yang diinginkan, yakni Rp 4 juta per meter.

Harga yang diinginkan pemilik tanah tersebut sangat tinggi dan jauh dari ketetapan harga yang dinilai oleh tim penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni Rp 1,6 juta per meter persegi.

Sementara pemilik tanah itu tetap bersikukuh pada pendiriannya, baru mau melepaskan tanah miliknya itu dengan harga Rp 4 juta per meter.(*)

  ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!