Kebijakan Jokowi Menaikkan Gaji PNS Berbuntut pada Pelaporan Dugaan Menyalahgunakan Kekuasaan

oleh

Uri.co.id, JAKARTA – Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2019 ini menimbulkan pro dan kontra.

Satu di antaranya adalah dugaan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi selama masa kampanye pilpres 2019.

Terkini juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Islamiati Fatwa, melaporkan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (10/5/2019).

Dian Islamiati Fatwa menilai, selama masa kampanye pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin patut diduga menyalahgunakan kekuasaan.

Salah satunya terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Dugaan pelanggaran lain, yakni terkait pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN semasa kampanye.

“Undang-undangnya jelas mengatur, pejabat negara tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu,” ujar Dian Islamiati Fatwa melalui keterangan tertulis, Jumat (10/5/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Dian Islamiati Fatwa, paslon nomor urut 01 itu melakukan pelanggaran terkait politik uang, menaikkan gaji PNS, dan membagikan THR yang dipercepat.

Pasal yang dilanggar ialah Pasal 286 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu (UU Pemilu) jo Pasal 1 Ayat 28 dan 29 Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Selain itu, Dian juga melaporkan dugaan tindak pidana umum Pasal 515, 523, dan 547 UU Pemilu terkait kematian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam jumlah yang sangat besar.

Sebelumnya, pemerintah memastikan kenaikan gaji untuk PNS tahun ini ditambah dengan gaji ke-13 dan ke-14.

Rata-rata kenaikan gaji dan pensiun pokok ditetapkan sebesar 5 persen sesuai rancangan anggaran yang ada.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangani peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji PNS tersebut.

“Menyangkut pertama keputusan kenaikan 5 persen itu sendiri sesuai dengan UU APBN 2019,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Kebijakan Jokowi

Diberitakan sebelumnya, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

Atas Pertimbangan tersebut, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015. Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 1.560.800, sebelumnya Rp 1.486.500.

Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp 5.901.200 dari sebelumnya Rp 5.620.300.

Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp 2.022.200, sebelumnya Rp 1.926.000, tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 sebelumnya Rp 3.638.200.

Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp 2.579.400, sebelumnya Rp 2.456.700, tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 sebelumnya Rp4.568.000.

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 3.044.300 sebelumnya Rp 2.899.500, dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp 5.901.200 sebelumnya Rp 5.620.300.

Kenaikan Gaji Dirapel

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan kenaikan gaji PNS sejak Januari hingga April (dirapel) dibayarkan April 2019.

“Gaji PNS, alokasi sudah dilakukan. Kemarin mulai tanggal 1 April ini sebagian besar dari K/L menyerahkan dalam bentuk dokumen untuk pembayaran gaji yang masih belum masuk rapelnya,” jelas Sri Mulyani di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Menurut Sri Mulyani, alasan kenaikan gaji PNS itu belum cair karena pengajuan rapel gaji di sebagian kementerian/lembaga terlalu mepet dengan awal April, mengingat K/L perlu waktu untuk merivisi gaji PNS-nya.

“Maka sekarang yang kita bayarkan masih gaji yang sama, belum naik,” ucapnya.

Namun, PNS tak perlu khawatir. Kementerian lembaga, kata Sri Mulyani, sudah menyiapkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk mengalokasikan kenaikan gaji dari Januari-April 2019.

THR Cair Tanggal 24 Mei

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan para aparatur sipili negara (ASN) akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2019.

Selain bagi para ASN, meliputi PNS, TNI dan Polri, THR juga diberikan pada para pensiunan.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan, kepastiannya pembayaran THR bagi para ASN dilakukan pada Jumat, 24 Mei mendatang.

“Menurut Pak MenPAN-RB THR akan dibayarkan pada 24 Mei 2019 dengan besaran sama dengan take home pay (THP) per bulan,” kata Mohammad Ridwan saat dihubungi Uri.co.id, Rabu (8/5/2019).

Ia menjelaskan, besaran THR bagi ASN tak hanya berupa gaji pokok.

Melainkan ada tambahan tunjangan keluarga, tunjangan struktural (jika ada), dan tunjangan kinerja (jika ada penerapannya).

Bahkan untuk pengalokasian dana THR bagi ASN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 20 triliun.

Setelah THR bagi PNS cair, para abdi negara ini kembali ketiban untung dengan mendapatkan gaji ke-13.

Pencairan gaji ke-13 bagi PNS dijadwalkan cair pada pertengahan tahu atau setelah Lebaran.

“Nanti untuk gaji ke-13 baru kami bayarkan pada pertengahan tahun karena itu adalah membantu biaya sekolah anak para ASN,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Bila PNS pasti mendapatkan THR dan gaji ke-13, bagaimana dengan nasib para CPNS 2018?

Lewat akun Twitter resmi, @@BKNgoid, BKN memberikan jawaban saat ditanyai netter soal apakah CPNS 2018 akan menerima THR dan gaji ke-13.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) komplek Widya Chandra, Jakarta, Jumat (10/5/2019). (Uri.co.id/ Seno Tri Sulistiyono)

“@BKNgoid kami yg CPNS 2018 ikutan dapat atau gak ya mimin THR dan 13, mohon kepastian nya biar gak terlalu ngarep,” tanya seorang netter.

Admin Twitter BKN pun menjawab, CPNS 2018 tidak akan menerima.

“Untuk kepastian di hatimu, lebih baik mimin sampaikan TIDAK TERIMA.”

“Begitu saja koq bingung, tak perlu berhayal. Kamu cukup bekerja dg baik & benar. Rejeki tak khan ke mana,” tulis BKN.

Jawaban dari admin akun Twitter BKN tersebut lantas dibalas netter lain yang meminta agar tidak membuat blunder atau kesalahan.

“Mimin yg terhormat, kalo ndak tau atau tidak yakin lebih baik bilang tidak tau. Jgn buat blunder,” tulis netter.

Komentar tersebut dibalas akun Twitter BKN yang menyebut, jika permasalahan masing-masing CPNS 2018 berbeda-beda.

Jika sampai Juni 2019, para CPNS 2018 belum mendapatkan SK CPNS, maka tidak berhak atas THR yang dicairkan pada 24 Mei mendatang.

“Mimin tahu. Tapi case kalian beda2. Jika sampai Juni 2019 blm terima SK CPNS, masa berhak atas THR yg dikeluarkan 24 Mei? Common, be smart.”

“Kamu tak perlu berandai2, bekerja saja sebaik2nya. Hindari diri dr pikiran2 blunder,” jawab BKN.

Libur Lebaran 11 Hari

Selain mendapat kepastian pencairan THR dan gaji ke-13, berkah Ramadan 2019 bagi PNS lainnya adalah sudah mendapat kepastian libur Lebaran 2019.

Pada Lebaran 2019, PNS akan mendapatkan total libur Lebaran selama 11 hari.

Dikutip dari Kompas.com, awal libur Lebaran dimulai pada Kamis, 30 Mei 2019.

Hari tersebut merupakan hari libur Nasional memperingati Kenaikan Isa Almasih.

Dilanjutkan pada Jumat, 31 Mei yang kemungkinan akan dijadikan cuti bersama.

Lantas, tanggal 1 dan 2 Juni 2019 merupakan libur akhir pekan, Sabtu dan Minggu.

Tanggal 3 (Senin) dan 4 Juni (Selasa) 2019 merupakan cuti bersama.

Tanggal 5 dan 6 Juni (Rabu dan Kamis) merupakan hari H Idulfitri 2019.

Tanggal 7 Juni (Jumat) akan dijadiikan cuti bersama.

Sementara 8 dan 9 Juni merupakan hari libur akhir pekan, Sabtu dan Minggu.

Sehingga Senin tanggal 10 Juni 2019, PNS akan kembali masuk kerja.

Dilansir oleh Kompas.com, dibandingkan 2018, libur Lebaran 2019 lebih banyak.

Sebab pada tahun lalu, libur Lebaran untuk PNS hanya 10 hari yakni dari tanggal 11-20 Juni 2018.

Dari total 10 hari libur Lebaran 2018, 7 hari di antaranya merupakan cuti bersama.

Awalnya pemerintah hanya memberikan empat hari cuti bersama, tapi kemudian dengan berbagai pertimbangan ditambah tiga hari. (Kompas.com/Kristian Erdianto/Uri.co.id/Sri Juliati/Tiara)

Uri.co.id Kebijakan Jokowi Menaikkan Gaji PNS Berujung pada Pelaporan Dugaan Menyalahgunakan Kekuasaan ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!