Massa Parpol Mengamuk

oleh

* Di Pleno KIP Aceh Besar

BANDA ACEH – Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar yang berlangsung di gedung DPRK Kota Jantho, Jumat (10/5), kembali berakhir ricuh. Massa yang disulut emosi mengamuk hingga akhirnya merobohkan tenda dan membakar kursi di depan gedung DPRK.

Rapat rekapitulasi perolehan suara kemarin adalah rapat ketiga kali yang digelar oleh KIP Aceh Besar. Rapat sebelumnya pada Selasa (7/5) juga berakhir ricuh. Rapat pleno itu ricuh, karena KIP setempat diduga tidak merespons permintaan sejumlah partai politik sebagaimana rekomendasi Panwaslih Aceh Besar yang meminta dilakukan penghitungan ulang suara di 220 TPS di 15 kecamatan.

Rapat pleno kemarin dimulai sejak pagi. Informasi yang dihimpun Serambi, rapat berulang kali harus diskors, karena terjadi perdebatan alot sepanjang rapat pleno antara perwakilan sejumlah partai politik dengan komisioner KIP Aceh Besar. Agenda rapat pleno itu menjadi riuh dan menjadi ajang debat para peserta di dalamnya.

Rapat yang dimulai sebelum Jumat diskors tanpa ada hasil. Kemudian dilanjutkan setelah pelaksanaan shalat Jumat yang kembali harus diskors karena tida ada titik temu. Rapat kembali dilanjutkan setelah shalat Ashar yang juga tidak ada hasil.

Saat itulah, massa dari sejumlah partai politik yang berada di luar gedung berang. Apalagi mereka tidak dizinkan masuk ke dalam ruangan untuk mengikuti rapat tersebut, ditambah lagi komisioner KIP Aceh Besar yang tidak mengakomodir permintaan sejumlah parpol–sebagaimana rekomendasi Panwaslih Aceh Besar–untuk dilakukan penghitungan ulang suara di 220 TPS di 15 kecamatan.

Dalam sebuah video yang beredar dan dikirim ke pihak Serambi kemarin, sejumlah massa yang tidak diketahui dari partai mana, tampak marah dan melupakan kemarahan mereka dengan merusak tenda dan kursi. Sambil berteriak, massa merobohkan tenda lalu membakar sejumlah kursi. Kejadian itu juga ditonton oleh sejumlah orang lainnya seperti terlihat dalam video itu.

Informasi yang dihimpun Serambi, kawasan gedung DPRK Aceh Besar di Kota Jantho sejak pagi memang dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Bahkan untuk masuk ke dalam arena rapat pleno tidak bisa sembarangan, aparat kepolisian mengawal dan menjaga ketat mulai dari pintu gerbang hingga pintu masuk.

Dalam rapat pleno kemarin, KIP Aceh Besar, bersikeras dan tidak bisa mengakomodir permintaan untuk membuka tong suara dan melakukan penghitungan ulang suara. Bahkan komisioner KIP Aceh Besar menyarankan partai yang merasa keberatan agar menempuh jalur hukum, termasuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Hingga berita ini diturunkan tadi malam, Serambi tidak tersambung dengan Ketua KIP Aceh Besar, Cut Agus. Nomor yang biasa digunakannya juga tidak aktif. Bahkan saat Serambi mengonfirmasi hal itu kepada Komisioner KIP Aceh, Agusni AH, dia juga tidak mengetahuinya. “Itulah, kami juga belum tersambung, nomor mereka (komisioner KIP Aceh Besar tidak aktif),” pungkas Agusni AH.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman SE, yang dikonfirmasi Serambi membenarkan ada aksi massa yang merusak tenda dan membakar kursi di depan gedung DPRK Aceh Besar lantaran kecewa. Dia juga mengatakan, pleno yang dilakukan kemarin tidak ada hasil apapun.

“Pleno tidak jalan, beberapa kali diskors dan akhirnya ricuh. Massa kesal karena permintaan untuk menghitung ulang tidak diakomodir. Saya juga heran kenapa bisa begini, saya harap KIP Aceh Besar bisa menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana. Mungkin pleno akan dilanjutkan lagi besok,” ucapnya.

Sementara itu, KIP Aceh saat ini masih menanti KIP Aceh Besar untuk menuntaskan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dan segera bergabung dengan KIP Aceh di gedung DPRA untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi.

Menurut Komisioner KIP Aceh, Agusni AH, apapun persoalan, bagaimana pun kondisinya, rapat pleno di tingkat kabupaten harus disegerakan mengingat jadwal dan tahapan terus berlangsung. “Terlepas dalam kondisi apapun, rekapitulasi di tingkat kabupaten harus segera diselesaikan. Pleno Aceh Besar yang sudah tertunda harus segera dilanjutkan dengan segala konsekuensi karena mereka juga harus ikut pleno di provinsi,” kata Agusni.

Dia mengatakan, saat ini KIP Aceh terus melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi dan diprediksi akan selesai Sabtu atau Minggu. KIP Aceh selanjutnya akan bertolak ke Jakarta pada Senin 13 Mei, guna mengikuti rekapitulasi tingkat nasional. “Makanya saya sampaikan, pleno di Aceh Besar harus disegerakan. Tidak boleh tertunda lagi. Kita sudah menuntaskan sekitar 18 provinisi, besok seharusnya juga jatah KIP Aceh Besar,” ujarnya.

Agusni meminta KIP Aceh Besar agar berkoordinasi dengan Panwaslih Aceh Besar terkait rekomendasi yang sudah dikeluarkan Panwaslih sebelumnya. Agusni tidak tahu apakah sudah ada rekomendasi baru terkait persoalan Aceh Besar atau masih berkutat dengan rekomendasi awal yang dikeluarkan Panwaslih Aceh Besar sebelumnya.

“Bagaimana kemudian berkomunikasi dengan baik, musyawarah dengan Panwaslih Aceh Besar. Mencari formula. Terlepas ada rekomendasi atau tidak. Rapat pleno harus disegerakan, KIP Aceh Besar juga harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk pengamanan, intinya pleno di tingkat kabupaten harus dilakukan,” ujar Agusni AH.(dan) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!