Oknum Pejabat Selingkuh Terancam 30 Kali Cambuk

oleh

BLANGPIDIE – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Barat Daya (Abdya) memastikan Rd (38), oknum pejabat eselon IV yang dipergoki selingkuh di parkiran belakang Kantor Bupati Abdya dengan Id (37), staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) setempat, tetap diproses hukum.

Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP dan WH Abdya, Riad SE, melalui Penyidik Delvan Arianto SIP kepada Serambi, Jumat (10/5), menanggapi telah dicopotnya oknum pejabat tersebut oleh Bupati Akmal Ibrahim. “Iya, meski sudah dicopot oleh Bupati dan diberikan sanksi disiplin PNS, keduanya tetap diproses hukum,” tegas Penyidik Satpol PP dan WH Abdya, Delvan Arianto SIP.

Bahkan, kata Delvan, dalam waktu dekat, berkas Rd dan Id akan dilimpahkan ke pengadilan. “Insya Allah, Senin ini, berkasnya kita serahkan ke jaksa untuk tahap pertama (P-19),” terangnya.

Ia menjelaskan, Rd dan Id yang merupakan pernah satu kantor di DPMP4 Abdya terancam dijerat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. “Keduanya dijerat dengan Pasal 25 ayat (1) Qanun Hukum Jinayah dengan ancaman hukuman cambuk maksimal 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara maksimal 30 bulan, jika terbukti melakukan ikhtilath,” ungkapnya.

Arti ikhtilath itu sendiri, terang Delvan, adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka.

“Memang dari beberapa kali pemeriksaan, ada beberapa bukti dan keterangan saksi yang bisa menjerat mereka dengan beberapa pasal dalam Qanun Jinayah. Namun, kita tunggu saja petunjuk selanjutnya dari jaksa,” tukasnya.

Pada bagian lain, Delvan memaparkan, hingga saat ini kedua PNS itu berstatus wajib lapor ke Kantor Satpol PP dan WH Abdya karena tidak ditahan. Menurutnya, pemberian penangguhan penahanan sesuai dengan Pasal 34, 35, 36 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Jinayah. “Mereka wajib lapor seminggu sekali selama proses ini dilakukan hingga berkas perkara kita serahkan ke Kejari,” pungkasnya.(c50) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!