Effendi Hasan: Jangan Sampai 17 April 2019 menghancurkan 17 Agustus 1945

oleh

Effendi Hasan: Jangan Sampai 17 April 2019 menghancurkan 17 Agustus 1945

Uri.co.id, BANDA ACEH – Terjadinya pro kontra tentang penghitungan hasil pemilu tentu melahirkan polemik, terdapat beberapa pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu meragukan netralitas dan integritas KPU sebagai institusi penyelenggara.

Muncul berbagai wacana untuk melakukan upaya penolakan terhadap hasil pemilu dari pihak yang merasa dirugikan.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik yang digelar oleh Prodi dan Laboratorium Ilmu Politik Fisip Universitas Syiah Kuala dengan tema Menjaga Kualitas Demokrasi Indonesia: Legitimasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu pada Kamis (9/5/2019) di Aula Fisip Universitas Syiah Kuala.

Effendi Hasan, pengamat politik dan pemerintahan, menjadi salah satu pemateri mengungkapkan, bahwa Pemilu yang sudah berlangsung pada 17 April lalu masih menyisakan sejumlah persoalan ke publik, seperti banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal sebanyak 544 orang, meragukan netralitas KPU hingga menggulirkan isu people power sebagai suatu tekanan politik.

 “Kita memaklumi KPU menjadi lembaga yang selalu disalahkan oleh peserta pemilu terutama oleh pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil yang diperoleh dalam konstestasi,” terangnya.

 Menurut Effendi, jika memang terjadinya kecurangan dan ada pihak yang merasa dirugikan maka ada mekanisme secara konstitusi yang dapat ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi.

  

“Kalau misalnya ada gerakan people power yang hendak menghantam KPU, saya pikir terlalu dini dan harus dibuktikan terdahulu melalui MK,” tambahnya.

 Effendi Hasan mengatakan, Pemilu yang telah diselenggarakan 17 April jangan sampai merusak persatuan kita yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

 “Kita wajib untuk menunggu proses jalannya pemilu sampai keluarnya penetapan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU selaku lembaga penyelenggara yang telah diberi mandat secara undang-undang untuk melaksanakan pemilu,” katanya.

  

Lebih lanjut, Dosen Prodi ilmu Politik Fisip Unsyiah mengharap semua pihak terutama pendukung kedua paslon untuk mengedepankan positif thingking terhadap proses rekap yang sedang dijalankan oleh KPU.

 “Tentunya KPU akan berdiri tegak sebagai lembaga yang akan memutuskan hasil Pilpres secara netral dan adil tanpa memihak kepada paslon manapun. KPU sangat menyadari kondisi sekarang ini di mana integritas dan profesional KPU akan dipertaruhkan untuk menciptakan stabilitas politik yang kondusif pascapenetapan hasil Pilpres 2019,” pungkas Effendi. (*) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!