Pencabutan Qanun Spin Off Bank Aceh Syariah sudah Final | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pencabutan Qanun Spin Off Bank Aceh Syariah sudah Final

Pencabutan Qanun Spin Off Bank Aceh Syariah sudah Final
Foto Pencabutan Qanun Spin Off Bank Aceh Syariah sudah Final

* Hari Ini, Mulai Diparipurna

KOMISI III DPRA yang ditugasi Pimpinan DPRA untuk membahas pencabutan Qanun Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah melalui Spin Off atau Pemisahan, sudah menyelesaikan tugasnya. Hal ini ditandai dengan diserahkannya hasil pembahasan pencabutan qanun tersebut oleh Ketua Komisi III Jainuddin SE kepada Wakil Ketua III DPRA, Dalimi, SE Ak di ruang kerjanya, Senin (27/6).

Penyerahan dokumen hasil pembahasan pencabutan qanun Nomor 4 tahun 2014 kepada Pimpinan Dewan, juga dihadiri Wakil Ketua Komisi III, Ir Alaidin Abu Abbas, Sekretaris Sulaiman SE MSM, anggota Kautsar SHI, Dr Hj Mariati MR MSi, Iberamsyah, Drs Yunardi Natsir MM, Ir Hj Liswani, H Musanif SE, dan Drs Asib Amin.

Sementara dari pihak eksekutif, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Prekonomian Azhari Hasan, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan M Jafar SH Mhum, pakar Hukum Unsyiah Dr Mawardi Ismail SH MHum. Sementara dari Direksi Bank Aceh, hadir Direktur Syariah dan SDM Haizir Sulaiman, dan lainnya.

Setelah Wakil Ketua III DPRA Dalimi SE Ak menerima penyerahan dokumen hasil pembahasan pencabutan Qanun Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh melalui Spin Off, dari Ketua Komisi III Jainuddin, dokumen tersebut diteruskan ke Sekretaris DPRA A Hamid Zein, untuk dimasukkan ke dalam daftar agenda rancangan qanun yang akan diparipurna pada hari ini, Selasa (28/6).

Dalimi mengatakan, sebagai Pimpinan Dewan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Komisi III DPRA dan tim pembahas pencabutan Qanun Nomor 4 tahun 2014 dari pihak eksekutif yang sudah bekerja cepat. Dalam waktu dua minggu, tanpa mengenal lelah dan capek, pembahasan pencabutan Qanun Nomor 4 tahun 2014 tersebut bisa difinalkan, dan hari ini langsung masuk dalam agenda rancangan qanun yang akan diparipurna.

Percepatan pembahasan pencabutan Qanun Nomor 4 tahun 2014 itu, menurut penilaian Dalimi, didasari oleh semangat dan tekad bulat Komisi III DPRA, dalam menyikapi keinginan masyarakat Aceh dan eksekutif, pembentukan Bank Aceh Syariah itu harus dilakukan secara utuh dan kaffah.

Kalau melalui Spin Off atau pemisahan, masih ada Bank Aceh yang beroperasi konvensional atau riba, sementara qanun syariah yang sudah disahkan jauh hari sebelumnya, memerintahkan semua transaksi keuangan di Aceh wajib menggunakan sistem syariah. Atas dasar itu, seluruh anggota DPRA, setuju Bank Aceh dikonversikan ke syariah secara total, yaitu dengan konversi.

Percepatan proses pencabutan Qanun nomor 4 tahun 2014 itu, tidak hanya karena ingin memenuhi permintaan pihak eksekutif, Bank Aceh dan OJK, tapi lebih dari itu. Seluruh anggota DPRA, sangat menginginkan, Bank Aceh itu secepatnya menerapkan sistem syariah dalam pelaksanaan operasionalnya.

Dalimi mengatakan, tekad DPRA untuk mensyariahkan seluruh lembaga keuangan Aceh, bukan hanya ditujukan kepada Bank Aceh, tapi juga kepada seluruh lembaga keuangan milik Pemerintah Aceh.

Misalnya BPR Mustaqim, yang kini masih melaksanakan sistem konvensional, segera diajukan perubahan qanunnya untuk dikonversikan. “Kita harus komit, kalau qanun syariahnya sudah memerintahkan, semua transaksi keuangan di Aceh wajib menggunakan sistem syariah, maka itu wajib kita jalankan,” ujar Dalimi.(***) (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id