Ulama Kecam Kontes | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ulama Kecam Kontes

Foto Ulama Kecam Kontes

* Semua Hotel Harus Diultimatum

* Pintu Masuk LGBT
* Gebrakan Pemko Banda Aceh Diapresiasi

BANDA ACEH – Ketua Tanfidziyah PWNU Aceh, Tgk H Faisal Ali mengecam keras kegiatan kontes model bertajuk Indonesian Hunt 2016 yang diselenggarakan secara tertutup di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Minggu (28/2). Kegiatan yang akhirnya dibubarkan oleh Wali Kota Banda Aceh itu dinilai telah melecehkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya di Banda Aceh.

Lem Faisal, begitu sapaan akrab Tgk H Faisal Ali meminta Pemko Banda Aceh tidak hanya sekadar menggerebek dan menghentikan kegiatan itu. Namun, Pemko Banda Aceh didesak segera memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam acara tersebut.

“Pemko harus menegur pihak Hotel Grand Nanggroe, harus ada teguran keras karena membiarkan kegiatan itu berlangsung. Kemudian, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Lem Faisal.

Pimpinan Dayah Mahyal ‘Ulum Al Aziziyah Sibreh, Aceh Besar itu juga meminta sanksi yang dijatuhkan nanti dipublis agar menjadi bahan evaluasi bagi pihak penggelar acara sehingga tidak digelar lagi di Banda Aceh atau daerah lain di Aceh. Ke depan, sebut Lem Faisal, semua hotel harus diultimatum untuk tidak membuat acara seperti itu. “Jika masih memberi izin untuk melaksanakan kegiatan seperti itu, cabut saja izin operasi mereka di Kota Banda Aceh,” tegas Lem Faisal yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Lem Faisal mengaku sangat kecewa kepada pihak penyelenggara acara Indonesian Hunt 2016, terutama pihak hotel karena acara sedemikan rupa bisa terlaksana di Kota Banda Aceh. “Padahal mereka tahu acara seperti itu tidak boleh dilaksanakan di Aceh, tapi tetap juga dibuat. Ini pelecehan keras terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” pungkas Lem Faisal.

Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar kepada Serambi mengatakan, Pemko Banda Aceh harus segera mengambil sikap tegas, termasuk menyelidiki dan memantau pihak-pihak agency model di Banda Aceh. “Jangan menjual Aceh untuk kepentingan bisnis, tentunya ada beberapa pihak di belakang acara itu, makanya harus diselidiki,” ujar Farid.

Politisi PKS Banda Aceh itu juga menyebutkan, Pemko Banda Aceh harus waspada dengan kegiatan-kegiatan modeling seperti itu. Menurut penelusuran pihaknya bersama ormas Islam, ditemukan fakta bahwa salah satu jenis kampanye komunitas LGBT (lesbian, gay, bisexual, dan transgender) di Indonesia melalui kegiatan modelling school (acting, modelling, dancing, dan presenter) management artist, dan talent development.

“Ini harus diwaspadai, kita tentunya sangat kesal dengan kegiatan kemarin karena kita sedang giat-giatnya memberantas LGBT. Namun kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh,” kata Farid Nyak Umar.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRA, Asrizal Asnawi juga menanggapi kasus itu. Menurutnya, jika kegiatan fashion show atau modeling dianggap haram, maka penyedia fasilitas untuk kegiatan itu harus diberi tindakan.

Menurutnya, kegiatan itu sangat melecehkan Aceh sebagai provinsi yang melaksanakan syariat Islam. “Padahal belum satu minggu kita dilecehkan di ajang Miss Indonesia melalui satu peserta yang mengklaim mewakili Aceh, sekarang malah di tanah kita sendiri kita dilecehkan,” ujar Asrizal.

Ia mengapresiasi apa yang dilakukan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Ia berharap, tindakan itu bukan sekadar pencitraan menjelang Pilkada 2017, namun harus dibuktikan dengan pemberian sanksi yang setimpal. “Bila perlu cabut izin operasional tempat acara itu berlangsung. Jika tidak, ke depan akan ada lagi penyedia tempat lain yang mencoba-coba mengadakan acara serupa,” demikian Asrizal.

Front Pembela Islam (FPI) Aceh mengapresiasi langkah Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal yang membubarkan kontes model bertajuk ‘Indonesia Model Hunt 2016’ di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, Minggu (28/2). Pihaknya mendesak pemerintah setempat agar memproses panitia sesuai dengan qanun di Aceh. “Kita sangat mendukung langkah Wali Kota Banda Aceh tersebut,” tulis Ketua FPI Aceh, Tgk Muslem At-Thahiri, dalam rilisnya yang diterima Serambi Lhokseumawe, Senin (29/2).

FPI juga mendesak agar pihak hotel dapat bertanggungjawab. “Kami mohon kepada Wali Kota Banda Aceh untuk mencabut izin usahanya,” tegas pernyataan itu.

Tanggapan tak kalah tegas disuarakan Anggota DPD RI Ghazali Abbas Adan. “Kita apresiasi gebrakan Wali Kota Banda Aceh membubarkan acara ‘Indonesian Model Hunt 2016’ di Hotel Grand Nanggroe, Minggu (28/2).

“Banda Aceh sebagai Kota Madani yang dipersepsikan sebagai kota berbudaya modern dan beradab berbasis syariat Islam. Acara kontes itu mengumbar aurat dan jelas merupakan perilaku primitif yang tidak berbudaya, sebagaimana doktrin syariat Islam. Ini sungguh tidak bisa ditolerir,” kata Ghazali.

Dia berharap peserta kontes tidak mengikuti ajang umbar aurat. “Kalau pun berkeinginan dan punya bakat untuk ikut kontes kecantikan dan kecerdasan, boleh saja ikut serta dalam pemilihan Agam-Inong Aceh yang jelas berkarakter Aceh, yang diadakan setiap tahunnya,” ujar putra Aceh yang pernah menjadi Abang Jakarta pada 1979 itu.

Menurutnya, sanksi kepada para penyelenggara dan manajemen hotel tidak cukup hanya dengan peringatan. “Saya curiga, kalau eksperimen kali ini berhasil, di masa yang akan datang akan digelar kembali acara kontes yng lebih vulgar. Sanksi tegas tersebut niscaya menimbulkan efek jera bagi mereka,” tandas Ghazali Abbas.(dan/fit/bah/rel) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id