Distamben Stop 5 Stone Crusher | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Distamben Stop 5 Stone Crusher

Foto Distamben Stop 5 Stone Crusher

KUALASIMPANG – Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Aceh Tamiang menghentikan operasi lima unit usaha pemecah batu (stone crusher) yang selama ini beroperasi tanpa izin di Tamiang. Lanjutan dari aksi ini, Pemkab Tamiang juga akan melakukan moratorium izin usaha pemecah batu selama satu tahun ke depan, sambil mengevaluasi perusahaan mana yang layak diberikan izin.

Kadis Pertambangan dan Energi Tamiang, Muhammad Zein, Rabu (8/6) mengatakan, perusahaan pemecah batu tersebut sudah setahun beroperasi secara ilegal tanpa memiliki izin dari pemerintah. Padahal batu kerikil yang dihasilkan dijual hingga ke luar daerah untuk menyuplai material pembangunan jalan dan konstruksi lainnya.

Namun dari sejumlah perusahaan pemecah batu yang ada di Tamiang, Pemkab memberi pengecualian kepada PT Bahtera Karang Raya dan PT Dharma Aceh Raya. “Alasannya, karena perusahaan ini sudah berdiri sebelum adanya Kabupaten Aceh Tamiang, dan saat ini mereka sedang dalam proses mengurus izin,” kata Muhammad Zein.

Menurutnya, alasan dikeluarkannya kebijakan moratorium izin untuk usaha pemecah batu ini, karena setahun terakhir telah tumbuh usaha pemecah batu secara besar-besaran. Dari sebelumnya hanya dua unit, pada tahun 2015 berkembang menjadi tujuh unit.

“Kami khawatir akan terjadi eksplotasi besar-besaran terhadap bahan Galian C di daerah ini. Sehingga akan berdampak berkurangnya ketersediaan bahan baku Galian C di Tamiang. Jika ini dibiarkan akan menyulitkan pembangunan di kabupaten ini,” ujarnya.

Kadistamben Aceh Tamiang, Muhammad Zein menambahkan, dampak negatif lain dari menjamurnya usaha pemecah batu (stone crusher) di daerah itu, yakni terjadinya eksplotasi besar-besaran yang akan berdampak buruk bagi kondisi alam khususnya sungai di Aceh Tamiang.

Karena batu kerikil yang dihasilkan, selain menyuplai pasokan material di Aceh Tamiang, juga dijual ke luar daerah tanpa ada pengawasan. “Mereka sudah dua kali diberikan teguran, dan sejak bulan Mei lalu sudah distop operasionalnya,” kata Muhammad Zein.

Ia menegaskan, jika perusahaan-perusahaan ini tetap membandel, maka akan dikenai sanksi sesuai UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 158, yaitu setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.(md) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id