KA Aceh tak Masuk Daftar Proyek Strategis 2016 | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KA Aceh tak Masuk Daftar Proyek Strategis 2016

Foto KA Aceh tak Masuk Daftar Proyek Strategis 2016

* Anggarannya Turun Jadi Rp 100 M

BANDA ACEH – Program pembangunan ruas jalan Kereta Api (KA) Aceh dari Tamiang ke Kota Banda Aceh sepanjang 460 km, ternyata tidak masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2016 yang peraturan presidennya, yakni Perpres Nomor 3 Tahun 2016, sudah diteken Presiden Jokowi.

Dalam Perpres itu hanya tercantum lima proyek bendungan untuk Aceh, yaitu Paya Seunara (Sabang), Rajui dan Rukoh, Tiro (Pidie), Keureto (Aceh Utara), dan satu proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe.

Sedangkan proyek kereta api Aceh yang sebelumnya telah masuk dalam daftar proyek kereta api lintas Sumatera, tidak masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional 2016.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM menyebutkan hal itu pada acara pertemuan dengan Komite II DPD RI di Gedung Promosi Produk Unggul Daerah di Kantor Gubernur Aceh, Senin (29/2).

Dermawan mengatakan, tidak masuknya proyek KA Aceh ke dalam Proyek Strategis Nasional, sangat mengejutkan. “Ini bisa membuat masyarakat Aceh kecewa lagi dengan janji-janji yang pernah diucapkan pemerintah pusat untuk Aceh,” ulasnya.

Janji pertama yang diucapkan pemerintah pusat bahwa akan membangun kembali jalur KA Aceh yang baru, setelah distop tahun 1974, disampaikan Presiden BJ Habibie, setelah Presiden Soeharto langser tahun 1998.

Pada tahun 2000, pembangunan jalur KA dimulai. Tapi karena alokasi anggarannya sangat kecil, sehingga sampai tahun 2016 yang telah selesai dibangun cuma 11 km. Pada saat Jokowi terpilih menjadi Presiden RI, ia juga berjanji akan menuntaskan pembangunan jalur KA Aceh yang baru dan akan selesai dalam waktu tak terlalu lama.

Pada tahun pertama menjabat, Presiden Jokowi mulai merealisasikan janjinya, dengan mengalokasikan anggaran untuk penambahan jalan KA di Aceh yang baru ada 11 km, menjadi 100 km, dengan mengalokasikan dana tahun 2015 sekitar Rp 800 miliar. Anggaran yang dialokasikan tahun lalu belum habis, pada tahun ini anggarannya diturunkan menjadi Rp 100 miliar.

Sementara, untuk menyelesaikan pembangunan jalur KA Aceh sepanjang 460 km tadi diperkirakan butuh dana Rp 22 triliun. “Kalau anggaran yang direalisasikan tahun 2016 ini hanya Rp 100 miliar, mau berapa tahun lagi, jalur kereta api itu diselesaikan?” tanya Sekda Aceh kepada Komite II DPD RI.

Selain itu, ungkap Sekda Aceh, masih ada satu lagi proyek pembangunan bendungan Irigasi Lhok Guci di Aceh Barat yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena target aliran airnya di atas 3.000 ha, yaitu mencapai 17.000 ha. Tapi proyek ini juga tak masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2016.

Pada saat berkunjung ke Aceh Barat meninjau lokasi proyek Irigasi Lhok Guci, Presiden Jokowi berjanji akan menuntaskan proyek ini dalam waktu yang tak terlalu lama, yakni sekitar tiga tahun. Untuk percepatan pembangunan proyek bendungan irigasi itu, Presiden menambah alokasi anggarannya dari Rp 200 miliar menjadi Rp 300 miliar.

Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba yang didampingi anggotanya Rafli asal Aceh mengatakan, sepulang dari kunker ke Aceh, Komite II DPD RI akan memanggil menteri terkait, untuk mempertanyakan kembali mengapa proyek KA Aceh dan proyek Irigasi Lhok Guci, tidak masuk dalam proyek strategis nasional 2016.

Padahal, kata Parlindungan, proyek KA Aceh itu sudah masuk dalam program pembangunan Buku Biru Bappenas tentang Pembangunan Proyek Jalan Kereta Api Lintas Pulau Sumatera. “Ini sangat aneh, jalan kereta api di Riau dibangun, di Sumut terus dilanjutkan, tapi di ujung Pulau Sumatera, pekerjaan pembangunan rel kereta apinya digantung,” ulasnya.

Untuk masalah ini, kata Parlindungan, pihaknya akan membuat rapat khusus dan akan mengundang kementerian terkait dan Pemerintah Aceh untuk membahasnya di Jakarta, kenapa proyek KA Aceh, proyek Irigasi Lhokguci, dan Free Port Sabang, tak masuk dalam proyek strategis nasional. “Perpres Nomor 3 Tahun 2016 itu perlu direvisi,” imbuhnya.

Protes yang sama juga dilontarkan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah kepada Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, saat pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Gubernur meminta Wakil Ketua DPR RI itu mempertanyakan kepada menteri terkait dan Presiden RI mengapa kelanjutan pembangunan Free Port Sabang, KA Aceh, dan Irigasi Lhok Guci tidak masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2016.

Fadli Zon saat itu juga berjanji, sepulang dari Aceh, akan memanggil menteri terkait untuk mempertanyakan apa yang dikeluhkan Gubernur Aceh tersebut. (her) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id