Alhudri: Saya tak Ada Masalah dengan Siapa pun | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Alhudri: Saya tak Ada Masalah dengan Siapa pun

Foto Alhudri: Saya tak Ada Masalah dengan Siapa pun

BANDA ACEH – Ketua Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani, telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden pemukulan yang menimpa Anggota DPRA, Bardan Sahidi di HR Cafe, Takengon, Aceh Tengah, Sabtu (27/2) lalu. Menurutnya, pemukulan itu salah sasaran. Bukan Bardan yang disasar anggotanya, tapi justru Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Aceh, Alhudri. Namun, Kadinsos Aceh, Drs Alhudri MM yang dihubungi Serambi mengatakan, selama ini ia tidak punya masalah dengan siapa pun, baik secara pribadi maupun secara organisasi ataupun instansi pemerintahan.

“Saya tidak ada masalah dengan siapa pun. Saya juga tidak punya masalah dengan Forkab. Sungguh saya belum tahu apa masalahnya, sehingga ada insiden seperti itu,” kata Alhudri saat diwawancarai Serambi via telepon, Senin (29/2) pagi.

Saat dihubungi, Alhudri masih berada di Takengon, Aceh Tengah, mendampingi kunjungan Gubernur Zaini Abdullah ke kabupaten penghasil kopi itu. Pagi kemarin, sekitar pukul 10.00 WIB, Alhudri juga mengaku ikut dalam rapat dengan Tim Paspampres di Takengon, menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke kabupaten itu dan Bener Meriah besok.

Ditanya apakah sebelumnya Alhudri pernah diancam seorang atau sekelompk orang, ia mengatakan tak ada yang mengancam dirinya selama ini. Ia tegaskan bahwa selama ini ia tak pernah ribut dengan siapa pun di Takengon. Termasuk dengan Forkab. “Saya tidak pernah ribut dengan mereka. Itu saja ya, tidak ada penjelasan lain, intinya saya tidak ada masalah dengan siapa pun,” pungkas Alhudri.

Kemudian saat dihubungi Serambi lagi menjelang ia rapat dengan Tim Paspampres kemarin, Alhudri mengklarifikasi bahwa ia tak pernah berjanji apa pun dengan pihak Forkab Aceh Tengah. Jadi, menurutnya, hal itu tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menyasarnya dengan intimidasi bahkan tindak kekerasan.

“Saya tak pernah berjanji pada mereka. Kalau ada, tunjukkan hitam di atas putih. Sampai ke pengadilan pun saya bisa buktikan bahwa saya tak pernah mengumbar janji pada orang-orang Forkab,” kata Alhudri.

Ia juga tak keberatan jika kasus ini harus berakhir ke pengadilan. Namun, ia tak menafikan bahwa niat baik Ketua Forkab untuk meminta maaf kepada Bardan Sahidi dan ingin kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, sebagai solusi yang terbaik. “Nggak perlu lagilah kita perbesar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Koalasi NGO HAM, Zulfikar Muhammad mengatakan, organisasi yang muncul setelah perdamaian seperti Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab), Tim Relawan Aceh (TRA), dan Komisi Peralihan Aceh (KPA) seharusnya pro perdamaian dan pembangunan. Organisasi-organisasi seperti ini pun harus mendapat pembinaan dari pemerintah.

“Jika tak mendapat pembinaan, bisa saja mereka bertindak di luar harapan kita. Dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kader-kader organisasi seperti ini bisa merusak damai Aceh,” kata Zulfikar.

Ia ingatkan bahwa tujuan awal terbentuknya organisasi seperti KPA, Forkab, dan TRA adalah untuk menyelamatkan perdamaian dan mendukung pembangunan. “Mudah-mudahan organisasi yang lahir pada masa transisi ini tidak berubah menjadi organisasi yang bercorak premanisme,” kata Zulfikar menanggapi keterlibatan Forkab dalam kasus pemukulan Bardan Sahidi, Anggota DPRA.

Zulfikar menyampaikan pandangannya dalam Talkshow Cakrawala membedah Salam Serambi Indonesia berjudul “Motif Pemukulan Anggota DPRA Harus Diungkap” di Radio Serambi FM, Senin (29/2) pagi. Ikut hadir dalam bedah Salam itu Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika sebagai narasumber internal dari Serambi.

Menurut Zulfikar, jika sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) tujuan kelahirannya berperan mendukung pemerintah dan pembangunan, tapi kemudian berubah ke arah premanisme, maka patut dicurigai ada masalah di dalam organisasi itu.

Saat ini, kata Zulfikar melanjutkan, seakan sudah menjadi tren di Aceh apabila suatu keinginan orang-orang yang berhimpun dalam organisasi yang dibentuk pada era transisi itu tidak terpenuhi, maka mereka cenderung berlaku kasar. “Bahkan ada yang memukul sampai menculik sasarannya,” ujar Zulfikar.

Bulan lalu, kata Zulfikar, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Setda Aceh, Kamal Bahri yang diculik. Baru dilepas setelah ditebus istrinya Rp 800 juta. “Nah, bulan ini Anggota DPRA, Bardan Sahidi pula yang dipukul pakai kursi. Bulan depan, pejabat mana lagi yang akan menjadi korban?” tanya Zulfikar.

Ia berharap, Pemerintah Aceh melalui Kesbangpol dan Linmas maupun Dinas Sosial harus memberi mereka peran yang cukup dalam mendukung pembangunan, mengingat mereka umumnya orang yang energinya berlebih. “Nah, jika tidak dibina dan diberi porsi yang sesuai dengan energi mereka, maka akan bisa menimbulkan sesuatu yang negatif. Kalau ini terus dibiarkan, maka kelompok organisasi preman seperti IPK yang ada di Medan, juga akan muncul di Aceh,” ujarnya. Di sisi lain, ia berharap polisi harus tegas dalam penegakan hukum, sehingga kejadian serupa tidak terulang. (dan/dik/mun) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id