Banleg Sepakat Isi Pasal 24 Dibahas Ulang | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Banleg Sepakat Isi Pasal 24 Dibahas Ulang

Foto Banleg Sepakat Isi Pasal 24 Dibahas Ulang

* Gubernur akan Disurati

BANDA ACEH – Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan, Badan Legislasi (Banleg) DPRA sepakat untuk membahas kembali isi Pasal 24 Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pilkada.

“Banleg sudah memberikan hasil telahaannya kepada Pimpinan DPRA dan bersedia membahas ulang kembali isi Pasal 24 Qanun Pilkada tersebut sesuai dengan draf awal yang dikirim pihak eksekutif,” ujar Muharuddin kepada Serambi di rumah dinasnya, Senin (30/5).

Menurut Muhar, Banleg sudah mengkaji secara mendalam surat Gubernur Aceh yang menghentikan sepihak pembahasan bersama Perubahan Qanun Pilkada, dengan alasan dituntaskan dulu perbedaan pendapat yang terjadi pada Pasal 24 qanun tersebut. “Setelah dikaji, permintaan Gubernur Aceh itu bisa dipahami. Maka dalam dua hari ini, kita segera surati gubernur agar pembahasan perubahan Qanun Pilkada itu bisa dilanjutkan kembali,” ujar Muhar.

Dalam pandangan Muhar, pihak eksekutif mestinya tak langsung menyetop pembahasan perubahan Qanun Pilkada tersebut. Alasannya, jika ada isi pasal yang belum disepakati dengan pihak legislatif, kan bisa dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk akan dibahas kembali sebelum perubahan qanun disahkan dalam Sidang Paripurna DPRA.

Kata Muhar, memasukkan ke dalam DIM isi pasal yang belum disepakati kedua belah pihak yang membahas, merupakan hal biasa. Dalam pembahasan tujuh qanun yang telah disahkan tahun lalu, hal seperti itu justru dilakukan pihak legislatif dan eksekutif. “Tapi kenapa untuk perubahan Qanun Pilkada ini pihak eksekutif tak mau memasukkan isi Pasal 24 yang belum disepakati kedua belah pihak itu ke dalam DIM. Padahal, pembahasan seluruh pasal yang berjumlah 97 pasal itu, belum tuntas. Tapi kenapa pihak eksekutif terlalau khawatir terhadap perubahan Qanun Pilkada ini,” ujarnya.

Dia ingatkan bahwa dalam pengesahan qanun, satu pihak saja tak setuju, maka qanun yang hendak disahkan dewan, belum bisa dilaksanakan.

Adapun isi Pasal 24 huruf e yang belum disepakati itu, kata Muhar, adalah perihal dukungan kepada calon perseorangan (independen). Menurut Banleg, isinya adalah pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat secara individu, diberi materai, dan mengetahui keuchik setempat atau nama lain. Tapi, pihak eksekutif, minta sesuai usulan yang terdapat dalam draf awal yang mereka ajukan kepada legislatif bahwa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat secara individu atau kolektif, diberi materai, dan mengetahui keuchik atau nama lain.

Muhar mengatakan, Banleg bertahan pada pandangan satu materai bagi dukungan untuk calon perseorangan dengan alasan agar tak ada manipulasi data dan dukungan kepada calon perseorangan. Jadi, bukan untuk memberatkan bagi bakal calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan naik lewat jalur perseorangan.

“Tapi ya sudahlah, karena pihak eksekutif belum setuju dengan gagasan legislatif, maka untuk kelanjutan pembahasan perubahan Qanun Pilkada ini supaya tidak molor, Banleg memenuhi permintaan pihak eksekutif, agar pembahasan kembali diulang ke Pasal 24,” ujar Muhar.

Tujuannya, lanjut Muhar, agar Qanun Pilkada yang sudah tidak sesuai lagi dengan UU Pilkada yang baru dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) itu, bisa cepat selesai. “Dengan demikian, bisa dijadikan pedoman bagi KIP untuk pelaksanaan Pilkada Aceh. Makanya Banleg membuka pintu yang lebar lagi bagi eksekutif,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Aceh, Dr Muzakkar A Gani MSi, selaku Ketua Tim Koordinasi Pembahas Qanun dari Pihak Eksekutif yang dimintai tanggapannya mengatakan, Gubernur Zaini Abdullah setuju perubahan Qanun Pilkda dibahas kembali, jika sepakat dimulai dari isi Pasal 24.

Untuk itu, eksekutif saat ini sedang menunggu balasan surat Gubernur Aceh dari Ketua DPRA. “Prinsip kita, isi Pasal 24 itu harus dikembalikan dulu kepada draf awal yang kita ajukan,” ujarnya.

Untuk perubahan Qanun Pilkada ini, lanjut Muzakkar, pihaknya lebih ekstrahati-hati. “Soalnya, usulan perubahan yang kita buat sudah mengacu kepada aturan terbaru Undang-Undang Pilkada dan sudah ada draf pembanding naskah akademiknya. Jadi, kalau ada yang ingin mengubahnya sedikit saja, kita tolak,” tegasnya. Penolakan itu, lanjut Muzakkar, dimaksudkan untuk kembali ke kittah yang sebenarnya atau dengan istilah lain, kembali ke laptop. (her) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id