Ribut Demo Pemkab Tamiang | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ribut Demo Pemkab Tamiang

Foto Ribut Demo Pemkab Tamiang

* Desak Pengelolaan Sumur Minyak oleh BUMD

KUALASIMPANG – Ratusan warga Aceh Tamiang yang mengatasnamakan Rakyat Indonesia Bersatu untuk Tenaga Kerja (Ribut) menggelar demonstrasi ke Kantor Bupati dan DPRK Aceh Tamiang, Senin (29/2), mendesak Pemkab serius dalam mengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Tamiang Raya, untuk mengelola sumur-sumur minyak tua di Aceh Tamiang, demi terserapnya tenaga kerja dan mengurangi laju pengangguran di kabupaten itu.

Sebelum menuju Kantor Bupati dan DPRK Tamiang, massa berkumpul di depan Istana Karang Baru, kemudian menuju ke kantor bupati. Sesampai ke kantor bupati, mereka disambut Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs Iskandar Zulkarnain, Kadis Pertambangan, M Zein dan Kabag Pemerintahan, Agusliana Devita, serta Direktur BUMD PT Petro Tamiang Raya, Drs Armand Muis.

Perwakilan warga, Syafrudin KS, dalam orasinya mengatakan, rakyat Tamiang meminta bupati dan para anggota dewan agar menemui pimpinan PT Pertamina di Kantor Pusat Jakarta, dan Pemerintah Pusat untuk memberi peluang bagi perusahaan daerah menggarap sumberdaya alam yang ada di Tamiang. “Pemerintah harus memperhatikan nasib rakyat yang butuh kerja untuk menghidupi diri dan keluarga. Aceh Tamiang kaya, tapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan,” ujarnya.

“Kami juga mengingatkan lembaga swadaya (LSM) di Tamiang dan Provinsi Aceh, agar tidak sembarangan melontarkan pernyataan yang menyebutkan akan terjadi kerusuhan di Aceh Tamiang jika sumur minyak tua ini dikelola BUMD,” tambah Haprizal Rozi, orator lainnya.

Wakil Bupati Aceh Tamiang Drs Iskandar Zulkarnain memberikan apresiasi terhadap aksi ini yang mendukung kerja Pemkab Tamiang. “Tuntutan masyarakat hari ini akan menjadi bahan kami untuk menyurati DPR RI, terkait pengelolaan sumur minyak di Tamiang,” ujarnya.

Setelah itu, massa pun bergerak ke gedung DPRK Tamiang. Di sana mereka disambut Ketua DPRK setempat, Ir Rusman bersama Wakil Ketua, Juanda, Ketua Fraksi Tamiang Sekate, Ketua Fraksi Partai Aceh, dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir Rusman didampingi wakil dan anggotanya, mengatakan, bahwa Pemkab Tamiang sudah melahirkan qanun (peraturan daerah kabupaten) tentang pengelolaan sumur minyak tua di Tamiang dan qanun BUMD yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan sumur minyak itu oleh PT Petro Tamiang Raya.

“Sudah dua tahun sejak qanun itu disahkan, Pemkab sudah melakukan penyertaan modal untuk BUMD dimaksud. Karena itu, kami akan terus mendorong agar BUMD ini berjalan dengan baik sesuai tujuan pembentukannya,” ujarnya. Ia juga berpesan, jangan sampai orang luar yang mengelola BUMD Tamiang, tapi harus putra daerah Tamiang.

Direktur PT Petro Tamiang Raya, Drs Armand Muis mengaku, sebelumnya PT Pertamina sudah hampir menyetujui BUMD ini untuk mengelola Migas di Tamiang. “Namun ada sekelompok orang mengatasnamakan LSM, tanpa koordinasi dengan Pemkab, melayangkan surat ke Pertamina Pusat dan DPR RI, menyatakan kalau KSO (Kerja Sama Operasional) diberi kepada BUMD maka akan terjadi konflik sosial di Aceh Tamiang, dan meminta penundaan penyetujuan KSO,” katanya.

Akibat surat tersebut, Pertamina pun menunda kerjasama pengelolaan minyak Migas bersama BUMD dengan alasan adanya persoalan sosial. Padahal, PT Pertamina mendukung BUMD milik Pemkab Tamiang mengelola sumur migas dalam hal eksplorasi dan eksploitasi Migas di Tamiang. “Pemkab Aceh Tamiang juga sudah menjamin tidak akan terjadi kerusuhan sosial jika hal pengelolaan sumur minyak ini dikelola BUMD,” ujarnya.(md) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id