KIP Bisa Jalan Terus | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KIP Bisa Jalan Terus

Foto KIP Bisa Jalan Terus

BANDA ACEH – Mantan komisioner KIP Aceh, Ilham Saputra SSos berpendapat, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tetap bisa melaksanakan pilkada 2017, meskipun pembahasan perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 sudah dihentikan oleh eksekutif. Qanun dimaksud mengatur tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

“Tidak ada alasan penghentian tahapan pilkada, tidak ada kekosongan hukum karena masih ada Undang-Undang Nomor 8/2015 Tentang Pilkada serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU),” kata Ilham menjawab Serambi Sabtu (28/5), terkait berita “Pembahasan Qanun Pilkada Distop”.

Pria yang kini aktif sebagai fasilitator pelatihan teknis bagi komisioner KPU se Indonesia ini berpendapat, meski pembahasan perubahan qanun tersebut dihentikan, bukan berarti pilkada Aceh terhenti. Menurutnya, penyelenggara pilkada tetap bisa jalan terus hingga terpilihnya kepala dan wakil kepala daerah periode 2017-2020. “KIP harus tegas dan independen dalam melaksanakan pilkada,” ujarnya.

Dia menjelaskan, polemik pembahasan regulasi pilkada saat ini sama dengan yang terjadi ketika pilkada 2012 lalu. Jika permasalahan sekarang terkait isi pasal 24 yang kontroversial karena mengharuskan warga membuat pernyataan tertulis di atas materai dan mengetahui keuchik serta ditempelkan di meunasah gampong. Sedangkan persoalan pilkada 2012 terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencoret pasal 256 tentang calon independen hanya boleh maju sekali.

Saat itu, pihak DPR Aceh memprotesnya, tapi KIP Aceh saat itu tetap bersikeras menjalankan putusan MK dengan mengakomodir calon independen bisa maju lebih dari sekali, meskipun pada akhirnya tetap dibuat qanun oleh DPR Aceh. Saat itu, pihak yang bertikai antara Irwandi Yusuf yang ingin maju lewat jalur independen dengan DPR Aceh.

Akibat kebijakan itu, KIP pun mendapat berbagai intervensi dari beberapa pihak, meskipun tidak terpengaruh. “KIP Aceh (saat ini) harus tegas dan independen dalam melaksanakan pilkada. KIP jangan mau diintervensi dan tidak boleh ada yang mengintervensi KIP,” kata dia.

Ilham yang juga aktif sebagai pengiat demokrasi ini menilai isi pasal 24 yang diusul oleh Banleg, bertendensi menjegal calon-calon dari jalur independen. Menurutnya, isi pasal tersebut terlalu memberatkan dan mengangkangi azas pilkada yaitu kerahasiaan. “Jelas ada kepentingan untuk menghentikan calon independen. Siapa calon independen? Yang jelas salah satunya gubernur Aceh (Zaini Abdullah),” ungkapnya.

Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini menyatakan, aturan tersebut telah membajak demokrasi di Indonesia. “Bisa kita bayangkan bagaimana psikologi orang ketika dia memutuskan memilih calon yang bukan pilihan keuchik. Di Bireuen, bahkan keuchik sudah menyatakan dukungannya (untuk Mualem), secara terang-terangan. Itu melanggar aturan,” demikian Ilham.

Sebelumnya diberitakan, tim eksekutif yang diketuai oleh Asisten I Setda Aceh, Dr Muzakkar A Gani SH MSi, secara sepihak menghentikan pembahasan perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dengan Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh.

Penghentian tersebut dilakukan karena tidak ditemukan kata sepakat antara tim eksekutif dan legislatif setelah empat kali mengalami kebuntuan (deadlock) saat pembahasan Pasal 24 tentang syarat bagi calon independen, khususnya pada huruf e dan g yang mengatur tentang bukti dukungan fotokopi KTP dari warga untuk pasangan calon perseorangan.

Pasal 24 huruf e menyebutkan, pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada haruf (d) dibuat secara individu diberi materai dan mengetahui keuchik setempat atau nama lain. Daftar nama pendukung pasangan bakal calon ditempelkan di kantor keuchik/meunasah gampong setempat.

Lalu, pada huruf g disebutkan, dukungan yang diberikan lebih dari satu pasangan calon dinyatakan tidak sah. Apabila dukungan yang diberikan lebih kepada satu pasangan bakal calon, maka dikurangi sejumlah sepuluh lembar KTP dukungan tersebut pada masing-masing pasangan bakal calon.

Aturan itulah yang ditentang tim eksekutif. Muzakkar menegaskan, sulit bagi pihaknya melanjutkan pembahasan, jika pasal tersebut belum ada kejelasan dan kesepakatan. “Apabila legislatif tetap pada usulan yang kami belum sepakati, tapi tetap dipertahankan, maka sebaiknya tak perlu lagi dilanjutkan pembahasan, karena tidak sesuai dengan kajian akademis dan yuridis formal serta aturan lainya yang lebih tinggi,” ujar sarjana hukum ini.(mas) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id