“Eksekutif jangan Ngambek” | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

“Eksekutif jangan Ngambek”

Foto “Eksekutif jangan Ngambek”

SECARA terpisah, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI yang dikonfirmasi Serambi, Jumat (27/5), mengakui bahwa benar ada surat permintaan menghentikan pembahasan perubahan Qanun Pilkada dari eksekutif pada tanggal 20 Mei 2016.

Iskandar menyayangkan sikap dari tim eksekutif yang minta hentikan pembahasan, karena Banleg sudah berkomitmen melakukan pembahasan siang dan malam guna mengejar tenggat tahapan pilkada di Aceh.

“Kita sangat sayangkan sikap ‘ngambek’ eksekutif terkait pembahasan regulasi pilkada ini. Dalam pertemuan terakhir yang berakhir deadlock, juga sudah kami sampaikan bahwa sesuai dengan mekanisme pembahasan, setiap pasal yang mengalami kebuntuan dijadikan DIM (Daftar Inventaris Masalah -red) dan dipending, lalu pembahasan dilanjutkan ke pasal lainnya,” kata Iskandar.

Politikus Partai Aceh ini menjelaskan, apabila dari pasal per pasal ditemukan permasalahan yang sama pada saat pembahasan, maka semua pasal itu akan “dimerahkan” dan itu menjadi bahan konsultasi ke Kemendagri.

Selanjutnya, pasal bermasalah tersebut akan disempurnakan kembali, termasuk menyelaraskannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang saat ini sedang direvisi.

Menurut Iskandar, semua hal yang diperdebatkan itu bisa didiskusikan kembali sebagai jalan terbaik untuk pengawasan dan kontrol, sehingga Pilkada Aceh bakal menghasilkan kepala dearah/wakil kepala daerah yang berkualitas. Tidak dilahirkan dari proses yang tidak benar.

“Sejauh ini kami masih menunggu dan siap bekerja untuk menggenjot pembahasan perubahan Qanun Pilkada tersebut,” ujarnya.

Iskandar berpendapat, gubernur dalam hal ini tidak dapat memosisikan dirinya sebagai Kepala Pemerintahan Aceh yang seharusnya mendorong untuk terlaksanaknya tahapan pilkada yang telah ditetapkan KIP.

Tapi dalam penilaian Iskandar, Gubernur Aceh terkesan berada pada posisi sebagai calon gubernur yang maju melalui jalur perseorangan (independen), sehingga terlalu mencurigai pembahasan Pasal 24 tentang persyaratan bagi calon perseorangan yang dianggap memberatkannya.

Politisi muda ini mengungkapkan, perubahan Qanun Pilkada sangat diperlukan, mengingat regulasi tersebut sudah diamanahkan dalam UUPA. Sedangkan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian dan tidak inline dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

“Mari sama-sama kita diskusikan kembali untuk kepentingan demokrasi Aceh. Eksekutif tak perlu gundah bahwa qanun ini akan dapat ‘dilembaracehkan’ ketika kedua lembaga bersepakat. Maka saya sarankan, pembahasan terus bisa dilanjutkan. Ini saya tamsilkan seperti mengisi soal ujian. Kalau ada soal yang susah, jangan kerjakan dulu, tapi kerjakan yang mudah-mudah. Ini juga demikian, ada pasal yang agak berat, ya dipending dulu, kita bahas yang mudah-mudah,” pungkas mantan wartawan Serambi Indonesia ini. (mas)

perjalanan qanun pilkada
* 8 Oktober 2015, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menyampaikan kepada DPRA Rancangan Perubahan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pilkada.
* 11 April 2016, DPRA bersama eksekutif dan KIP Aceh membahas perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012. Pembahasan berjalan mulus hingga Pasal 24 tentang syarat bagi calon independen.
* 29 April 2016, pembahasan perubahan Qanun Pilkada deadlock saat tim eksekutif meminta Pasal 24 dibahas lagi, karena belum ada kata sepakat. Tapi Banleg bertahan dengan melanjutkan pembahasan ke Pasal 25.
* 29 April hingga 16 Mei 2016 sudah empat kali rapat pembahasan ditunda, karena tak ada kesepakatan.
* 20 Mei 2016, tim eksekutif mengirim surat penghentian pembahasan perubahan Qanun Pilkada kepada DPRA.  

(uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id