DPRK Agara Bahas Dana Desa dan LKPJ | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRK Agara Bahas Dana Desa dan LKPJ

Foto DPRK Agara Bahas Dana Desa dan LKPJ

KUTACANE – Anggota dan pimpinan DPRK Aceh Tenggara membahas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2015 Bupati/Wabup Galus. Pembahasan tidak dilaksanakan di Kutacane, tetapi dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara, sekaligus mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).

“Khusus dana desa, penggunaannya harus dikontrol agar tidak keluar dari sasaran,” jelas Ketua DPRK Agara, Irwandi Desky SP saat membuka acara bimtek. Bimtek diikuti 29 anggota DPRK Agara ini dilangsungkan di Hotel Grand Serela, Medan dari 26 hingga 29 Mei 2016.

Kegiatan ini juga untuk memberikan tambahan pemahaman kepada legislator mengenai proses penggunaan dana daerah, baik tingkat SKPD, SKPK hingga desa. Irwandi Desky berharap agar seluruh anggota dewan mengikuti Bimtek dengan serius, sehingga dapat menelusuri penggunaan dana desa dan pemkab.

“Setelah diluncurkan anggaran desa, kita banyak temui persoalan pada pelaksanaannya. Oleh sebab itu, Bimtek ini bisa menjelaskan bagaimana seharusnya tanggung jawab seorang kepala desa dan hubungan dengan kami sebagai dewan,” kata Irwandi.

Dia tidak menampik, sumber daya manusia (SDM) desa tidak sama, sehingga anggaran desa yang besar menjadi sia-sia. “Kepada eksekutif sudah saya sampaikan, di samping sarana pendukung seperti kantor, SDM juga harus dipersiapkan,” katanya.

Sedangkan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Unsyiah Banda Aceh, Syukri Abdullah, yang menjadi pemateri berharap agar anggota dewan tetap melakukan fungsinya mengawasi keuangan daerah. “Bagaimana mau mengawasi SKPK, kalau kita tidak tahu cara mereka bekerja,” kata Syukri.

Pemahaman mengenai cara kerja SKPK menurutnya sangat penting, karena dalam RKPD, tidak semua Peraturan Bupati disampaikan ke dewan. Bahkan salah satu kabupaten di Aceh baru-baru ini kedapatan tidak memberikan LKPJ yang benar kepada dewan.  

“Ada kasus yang diserahkan bupati bukan LKPJ tapi LPPD. LPPD itu seharusnya laporan untuk pemerintah pusat. Kalau begini kan sudah pasti berbeda antara temuan dewan dengan laporan eksekutif,” tandasnya.(mad/as) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id