Gubernur Minta Camat Tingkatkan Pengawasan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gubernur Minta Camat Tingkatkan Pengawasan

Foto Gubernur Minta Camat Tingkatkan Pengawasan

* Antisipasi Gangguan Keamanan Jelang Pilkada

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, meminta seluruh camat di Aceh agar meningkatkan pengawasan terhadap potensi adanya ancaman gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) menjelang Pilkada 2017.

Hal itu disampaikan Doto Zaini saat membuka Rapat Kerja Camat se-Aceh yang dilaksanakan Biro Tata Pemerintahan Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (25/5).

“Kami menyerukan kepada para camat yang sengaja kami undang dan buat pertemuan ini untuk mewaspadai ancaman gangguan kamtibmas menjelang pilkada,” kata Doto Zaini.

Menurut Zaini, dalam pilkada serentak nanti, kerawanan, gangguan serta gejolak sosial bisa saja muncul seketika karena suhu politik yang meningkat. Apabila hal ini tidak diwaspadai, maka akan menimbulkan konflik, baik antar desa, kecamatan, maupun antar pendukung kandidat kepala daerah.

Oleh karena itu Gubernur berharap para camat dapat berperan dan meminimalisir setiap potensi gesekan yang terjadi ditengah masyarakat. Gubernur juga meminta para camat agar tidak perlu takut menghadapi berbagai ancaman. Camat dikatakannya, adalah presiden di wilayah kecamatannya dan memiliki pelindung, yaitu Polsek, Danramil, dan lembaga terkait lainnya.

Untuk itu, kepada para camat diminta agar terus membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam), stakeholder penyelenggara dan pengawas pilkada, serta kepada pihak terkait lainnya, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan pilkada.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM, menambahkan, ancaman gejolak sosial di kecamatan dan desa bisa muncul tidak hanya karena meningkatnya suhu politik menjelang Pilkada, tapi juga bisa muncul akibat masalah klasik seperti tapal batas antar desa, batas tanah HGU dengan lahan usaha masyarakat, sertifikat tanah ganda dan pembebasan tanah yang belum tuntas.

“Kita minta agar setiap ancaman yang muncul bisa secepatnya dilaporkan ke pemerintah kabupaten/kota untuk dicari solusinya,” kata Dermawan.

Sementara Asisten I Setda Aceh, Dr Muzakkar dalam laporannya menyampaikan, acara rapat kerja camat se Aceh ini diselenggarakan untuk memberikan penjelasan kepada para camat tentang perkembangan terkini tatacara pelaksanaan pemerintahan di kecamatan berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014.

Selain itu, sambungnya, juga untuk memberikan pengetahuan tentang tata laksana pelaksanaan tahapan Pilkada. Karena itu, pihaknya menghadirkan Ketua KIP Aceh dan para pakar pemerintahan daerah dari Pusat.

“Semoga saja, setelah rapat kerja ini selesai, para camat bisa memantau tahapan pelaksanaan Pilkada 2017 di kecamatannya sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan KIP Aceh, sehingga pelaksanaan Pilkadanya bisa berjalan demokratis, damai, tanpa ada teror atau gangguan keamanan lainnya,” ujar Muzakkar.(her) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id