Panwaslih Diminta Netral | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Panwaslih Diminta Netral

Foto Panwaslih Diminta Netral

BANDA ACEH – Gubenur Aceh, dr H Zaini Abdullah, meminta Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) agar bekerja secara profesional, jujur, dan netral (tidak memihak).

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur dalam pidato sambutannya saat acara pelantikan 120 anggota Panwaslih Aceh dan kabupaten/kota yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (23/5).

“Pemilihan pemimpin yang demokrasi dan berkualitas itu baru akan lahir jika penyelenggara dan pengawas serta pesertanya bermain sesuai kaidah dan aturan yang berlaku,” kata Doto Zaini.

Hal yang sama sebelumnya juga disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Prof Dr Muhammad. Dia mengatakan, meski Panwaslih dilahirkan oleh anggota DPRA dan DPRK, tapi dalam melaksanakan tugas, tidak boleh memihak kepada kelompok yang melahirkannya.

Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM Nurlif, yang juga ikut hadir dalam acara pelantikan, mengaku sependapat dengan pernyataan Gubernur Zaini. Anggota Panwaslih, tegasnya, harus memiliki integritas yang tinggi dan bersikap netral. Panwaslih tidak boleh memihak atau membela dan mendukung kelompok tertentu yang telah melanggar aturan main pilkada.

Sebagai pengawas, lanjut Nurlif, Panwaslih harus bersikap independen dan adil supaya peserta pilkada yang telah melakukan pelanggaran bisa dikenakan sanksi. Sanksi sangat perlu untuk menjadi pelajaran bagi peserta lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Meski demikian, Panwaslih juga jangan mencari-cari kesalahan peserta Pilkada. Lihat fakta kasusnya, baru kemudian lakukan pengusutan dan berita acara peristiwa (BAP) untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Ini yang kami harapkan dari parpol (partai politik). Panwaslih itu harus bekerja cepat, cermat dan profesional, tidak pilih kasih dalam pengusutan kasus pelanggaran pilkada,” harap Nurlif.

Gubernur Zaini Abdullah dalam pidato sambutannya juga mengatakan bahwa Panwaslih sudah bisa menyusun jadwal dan tahapan kerja. Untuk biaya operasional, pemerintah aceh dan kabupaten/kota disebutkan telah mengalokasikan anggaran dalam APBA dan APBK.

“Untuk Panwaslih Aceh, jika tidak salah alokasi anggarannya cukup lumayan besar, sekitar Rp 17 miliar,” sebut Doto Zaini.

Namun begitu, sambung dia, dalam penyaluran dana hibah tersebut tetap mengacu kepada aturan yang berlaku saat ini, antara lain Permendagri Nomor 51 Tahun 2015. “Kami berharap pihak Bawaslu dapat mengadvokasi mekanisme penggunaan anggaran tersebut,” ucap Gubernur.

Dalam melaksanakan tugasnya, gubernur juga berharap agar anggota Panwaslih tetap membangun kerja sama yang baik dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau pilkada dalam rangka mendukung kinerja lembaga Panwaslih untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada.

“Sampaikan informasi secara lugas dengan fakta yang lengkap sehingga laporan pengawasan yang disampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh lembaga terkait lainnya,” ucap Zaini.(her) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id