Komisi Penyelesaian Klaim Seharusnya Diwujudkan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Komisi Penyelesaian Klaim Seharusnya Diwujudkan

Foto Komisi Penyelesaian Klaim Seharusnya Diwujudkan

Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh Panggil Martti Ahtisaari. Itulah salah satu judul berita di halaman Politik Harian Serambi Indonesia, Minggu kemarin. Berita ini jadi menarik karena ternyata memuat keinginan PN Banda Aceh untuk menghadirkan dalam sidang lanjutan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initistive (CMI) Finlandia, Martti Ahtisaari, selaku pihak yang memediasi perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005.

Mantan presiden Finlandia itu ternyata diposisikan sebagai tergugat IV oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dalam gugatan sehubungan dengan belum terealisasinya pembentukan Joint Claim Settlement Commission (JCSC) atau Komisi Bersama Penyelesaian Klaim sebagaimana diamanahkan dalam butir 3.2.6 MoU Helsinki, meski usia perdamaian Aceh sudah lebih 10 tahun.

PN Banda Aceh memanggil Martti karena hendak menggelar sidang mediasi atas dasar gugatan YARA terhadap para penanda tangan MoU Helsinki, salah satunya adalah Martti Ahtisaari selaku mediator perundingan. Tergugat lain dalam perkara perdata berdimensi wanprestasi (ingkar janji) ini adalah Gubernur Aceh sebagai tergugat I, Malik Mahmud tergugat II, Pemerintah RI tergugat III, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai tergugat V.

Karena Martti Ahtisaari berdomisi di Finlandia, maka PN Banda Aceh menyuratinya melalui Kementerian Luar Negeri RI c.q. Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu di Jakarta Pusat. Pengadilan meminta bantuan Kemenlu RI untuk memberi tahu Martti agar menghadap hakim mediator PN Banda Aceh, Juandra SH, pada 23 Juni nanti.

Sambil menunggu respons Martti Ahtisaari dan empat tergugat lainnya, kita apresiasi upaya hukum dalam bentuk gugatan yang dilakukan YARA. Kita berharap, gugatan itu akan menyadarkan dan mengingatkan para peneken MoU Helsinki bahwa setidaknya masih ada delapan dari 71 pasal MoU Helsinki yang belum terealisasi. Salah satunya adalah Komisi Bersama Penyelesaian Klaim.

Kedua, kita nyatakan salut kepada hakim mediator PN Banda Aceh yang serius merespons gugatan yang tergolong langka ini. Dengan dikirimnya surat panggilan terhadap Martti selaku mediator perundingan, menunjukkan bahwa PN Banda Aceh memang serius menyikapi gugatan YARA tersebut. Hal ini sangat sesuai dengan sifat dasar pengadilan yang tak boleh menolak perkara yang didaftarkan padanya.

Ketiga, sangatlah penting bagi semua pihak untuk memastikan dan menjadikan perdamaian Aceh sebagai model perdamaian yang terbaik di dunia saat ini, sebagaimana diklaim Wakil Presiden Jusuf Kalla. Oleh karenanya, tak boleh ada satu pun dari butir MoU tersebut yang terbengkalai, tidak direalisasi, atau sengaja tak dilaksanakan karena alasan tertentu.

Sebagaimana kita ketahui, perdamaian Aceh mulai dijadikan rujukan oleh beberapa negara dalam menyelesaikan konflik bersenjata di negaranya, misalnya, oleh Filipina, Thailand, dan Myanmar, meski sejauh ini baru Myanmar yang berhasil menyudahi konflik di negaranya melalui jalur diplomasi damai. Jangan sampai nanti orang luar yang belajar perdamaian ke Aceh malah kecewa karena ternyata perdamaian Aceh saja masih sekitar 10 persen pasal-pasalnya belum terealisasi.

Maka, adalah kewajiban moral bagi semua kita untuk mewujudkan secara total ke-71 butir-butir MoU Helsinki tersebut. Karena itu pula, tak boleh ada satu pihak pun yang wanprestasi atau ingkar janji dalam merealisasikan komitmennya terhadap MoU Helsinki.

Di atas semua itu, kehadiran Komisi Bersama Penyelesaian Klaim memang sangat diperlukan, agar perdamaian Aceh yang dikesankan banyak pihak terlalu elitis, ternyata berpihak juga ke “wong cilik” atau warga kebanyakan yang mengalami kerugian harta benda akibat konflik Aceh. Mereka adalah para korban konflik yang selama ini tak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari BRA atas kerugian besar yang mereka alami. Misalnya, mereka yang bus-bus, mobil, kilang padi, bengkel, atau warungnya dibakar atau dirusak semasa konflik. Nah, karena mereka bukan dari pihak yang bertikai, tapi sudah menderita kerugian yang nyata, maka sangatlah wajar mereka mendapatkan kompensasi melalui Komisi Bersama Penyelesaian Klaim yang akan dibentuk kelak. Dan itu sebab, orang sekaliber Martti Ahtisaari pun perlu dihadirkan dalam sidang mediasi ini. Semoga jadi kenyataan. (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id