DPD RI Uji RUU SPN dengan Unsyiah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPD RI Uji RUU SPN dengan Unsyiah

Foto DPD RI Uji RUU SPN dengan Unsyiah

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan diskusi dalam rangka uji sahih terkait Rencana Undang-Undang (RUU) Sistem Perekonomian Nasional, dengan Universitas Syiah kuala (Unsyiah), Kamis (23/6) di aula Fakultas Hukum Unsyiah.

Anggota DPD RI yang juga Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU), Djasarmen Purba mengatakan, diskusi ini dilakukan untuk menginventarisir materi penyusunan RUU. “Karena setiap lembaga penyusun prolegnas perlu menginventarisir setiap masukan dari stakeholders dan masyarakat, dalam rangka menciptakan sebuah program legislasi yang solutif,” katanya.

Ia menambahkan, Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan panduan umum tentang perekonomian, tetapi penafsiran atas isi pasal tersebut masih beragam. Tidak hanya pada tataran akademik maupun legislasi. “Konsekuensinya, banyak peraturan bidang ekonomi tidak konsisten. Beberapa UU bahkan dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan UU 1945,” katanya.

Kunjungan kerja DPD RI ini dilakukan di setiap Universitas Negeri sebagai rangka sosialisasi berbentuk naskah akademik RUU SPN ini. “Di Aceh kami lakukan di Unsyiah, dan berharap ada masukan dari para akademisi Unsyiah terkait RUU ini,” ujarnya.

Wakil Rektor II Unsyiah, Prof Dr Husni SH MHum menyampaikan, UU SPN ini dirancang karena ada aspirasi dari daerah dengan pertimbangan pendapatan ekonomi masyarakat Indonesia yang masih menengah ke bawah. “pendapatan perkapita belum memuaskan bagi kita semua,” ungkapnya.

Diskusi ini mendapat perdebatan dari dosen Unsyiah yang dipandu oleh M Zuhri SH MH, banyak menuai kritik dan masukan. Salah satunya mengenai ketegasan RUU sistem perekonomian nasional ini.

Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Prof Dr Eddy Purnama SH MHum mengatakan, ia melihat naskah RUU SPN ini seperti ada pesanan dari pelaku usaha. Kemudian penafsiran mengenai ekonomi pancasila, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi campuran juga belum bisa diterjemahkan. “Setelah membaca naskah RUU ini, khususnya Pasal 11 ayat 1, muncul kecurigaan tim ini merupakan tim dari pesanan pelaku usaha,” ujarnya.(rel/yat) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id