Bisnis Haram Pengawet Pangan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Bisnis Haram Pengawet Pangan

  • Reporter:
  • Minggu, Juni 26, 2016
Foto Bisnis Haram Pengawet Pangan

Oleh Mahlinda

ADA yang istimewa di bulan Ramadhan tahun ini, khususnya di Aceh. Selain pemberitaan tentang suasana Ramadhan dengan segala keunikannya, juga dihebohkan dengan berita tentang adanya kandungan bahan pengawet formalin, borak, bleng dan lain-lain dalam bahan pangan olahan seperti mi basah, bakso, tahu dan hasil perikanan. Berita tersebut menjadi trending topic di Aceh beberapa hari yang lalu setelah surat kabar Harian Serambi Indonesia melaporkan secara khusus dan hingga saat ini masih hangat dibicarakan oleh masyarakat awam hingga pejabat di Aceh. Maraknya pemberitaan saat ini tentang penyalahgunaan bahan kimia berbahaya yang ditambahkan kedalam produk pangan dan dikonsumsi oleh manusia telah membuat resah masyarakat Aceh.

Meskipun masuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang oleh negara dan telah difatwa haram oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, namun dalam kenyataannya jumlah peredaran dan pemakaian bahan berbahaya tersebut semakin lama semakin meningkat bahkan ada kecenderungan dilakukan secara terang-terangan dan digunakan dalam jumlah besar. Penggunaan bahan kimia berbahaya ini dilakukan oleh sebagian produsen atau pedagang nakal agar produk mereka lebih awet, lebih menarik dan lebih ekonomis sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan efek negatif dari produk tersebut.

Formalin adalah senyawa kimia formaldehid dengan rumus kimia “H2CO”, pada suhu ruangan berbentuk cairan yang tidak berwarna, mengeluarkan bau yang menyengat, mudah larut dalam air dan alkohol. Formalin umumnya digunakan sebagai bahan pengawet non pangan, anti bakteri atau pembunuh kuman, bahan pembersih lantai, pembasmi serangga dan sebagai bahan penolong di industri kertas dan pengolahan kayu lapis.

Borak adalah bahan kimia berbentuk serbuk dengan rumus kimia “Na2B4O2(H20)10” mengandung unsur boron, berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, namun tidak larut dalam alkohol. Umumnya borak banyak digunakan di berbagai industri nonpangan untuk pengawetan kayu, bahan pembuatan gelas, anti septik, pembasmi serangga dan industri pembuatan keramik.

Kedua jenis bahan kimia berbahaya tersebut paling banyak disalahgunakan sebagai bahan pengawet makanan, terutama untuk pembuatan mi basah, lontong, bakso, tahu bahkan digunakan untuk pegawetan ikan. Jika di konsumsi oleh manusia, kedua jenis bahan kimia berbahaya tersebut akan menimbulkan efek negatif pada tubuh seperti hilangnya nafsu makan, gangguan pencernaan, mual-mual, gangguan jantung, kerusakan hati dan ginjal, pemicu kanker dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kematian.

Tidak mudah
Tidak mudah untuk membongkar atau mengurangi bisnis bahan kimia berbahaya tersebut hingga ke akar-akarnya. Terdapat beberapa alasan mengapa para pedagang/produsen nakal menggunakan bahan kimia berbahaya di produk pangan yaitu: Pertama, prinsip ekonomi. Tujuan berdagang adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, menyebabkan para pedagang/produsen berlomba-lomba mencari keuntungan sebesar-besarnya meskipun harus melawan hukum negara dan hukum agama. Biasanya yang melakukan kegiatan ilegal ini adalah para pedagang/produsen besar hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Kedua, tuntutan ekonomi. Dalam kondisi normal, bahan pangan termasuk ikan mempunyai daya simpan sangat rendah bahkan produk ikan segar hanya dapat bertahan selama beberapa jam saja setelah itu segera membusuk, untuk menghindari kerugian para pedagang nekat untuk menambahkan bahan pengawet agar barang dagangan mereka tahan lama dengan harapan dapat menghindari kerugian. Umumnya yang melakukan kegiatan haram ini adalah para pedagang kecil hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketiga, lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Ini menyebabkan bisnis haram yang meresahkan masyarakat ini semakin menggurita dan menyebar ke seluruh pelosok mulai dari pasar-pasar besar/pasar induk di perkotaan hingga pasar-pasar kecil di pedesaan bahkan menjalar ke pedagang kaki lima yang banyak menjual aneka makanan ringan di pusat keramaian dan sekolah-sekolah.

Keempat, kesadaran konsumen. Penulis menggolongkan konsumen kedalam dua golongan yaitu konsumen biasa dan konsumen cerdas. Konsumen biasa cenderung membeli produk secara sembarangan atau lebih memilih produk yang mempunyai harga jual lebih murah tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya. Sedangkan konsumen cerdas cenderung berhati-hati saat membeli produk khususnya produk pangan yang dapat dikonsumsi. Sayangnya, konsumen cerdas ini tidak punya pilihan untuk memilih produk yang baik meskipun mereka mengetahui di tempat tertentu keamanan bahan pangan tidak terjamin tetapi karena tidak ada pilihan, mau tidak mau, suka atau tidak suka harus membeli produk ditempat tersebut.

Mengatasi permasalahan klasik ini, tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja salah satunya disebabkan oleh keterbatasan wewenang (domain), misalnya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh dapat melakukan razia makanan dan memeriksa kandungan bahan kimia berbahaya dalam makanan tersebut, tetapi tidak dapat melakukan tindakan hukum kepada pelaku dan hanya dapat melakukan penertiban lewat pembinaan. Demikian juga halnya dengan Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, hanya dapat melakukan pengawasan terbatas terhadap hasil perikanan saja.

Sama halnya dengan Laboratorium Baristand Industri Banda Aceh, meskipun mempunyai kemampuan untuk menguji produk makanan dan minuman namun tidak dapat melakukan razia kepada pedagang, apalagi melakukan tindakan hukum. Laboratorium Baristand Industri Banda Aceh hanya dapat menguji produk makanan dan minuman yang dikirim oleh pelanggan instansi pemerintah/swasta atau perorangan. Selama ini yang dapat melakukan tindakan tegas atau tindakan hukum adalah aparat kepolisian. Untuk itu seperti yang disampaikan oleh Gubenur Aceh (Serambi, 24/6/2016) instansi terkait perlu melakukan kerja sama dengan pihak penegak hukum untuk memproses para pelaku dan memberikan efek jera.

Penegakan hukum
Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk secara terus menerus melakukan sosialisasi, razia dadakan hingga penegakan hukum yang terencana dan terstruktur dengan baik. Boleh dikatakan, meskipun peredaran bahan kimia berbahaya telah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu secara sistemik selama bertahun-tahun namun tidak tampak adanya tindakan nyata dari pihak terkait.

Ada kesan selama ini pihak terkait ramai-ramai berkomentar di media cetak dan elektronik dan melakukan razia bahan makanan berbahaya tersebut ketika ada kasus tertentu yang terekspos oleh media dan menjadi trending topic, seperti terjadi beberapa hari yang lalu, namun ketika kasus tersebut meredup perhatian pihak terkait juga meredup tanpa ada solusi yang jelas. Tanpa dukungan dan komitmen kuat dari pemerintah, berupa sanksi tegas terhadap pelaku niscaya kasus-kasus tersebut akan terjadi terus menerus.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ide sederhana yang mungkin berguna untuk membatasi dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya sekaligus sebagai penanda bagi konsumen cerdas untuk memilih produk pangan yang baik dan bebas bahan kimia berbahaya. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem stikerisasi bagi produsen/pedagang bahan pangan yang lolos uji bahan kimia berbahaya. Stiker tersebut nantinya ditempel di toko-toko atau tempat usaha mereka bahkan di gerobak-gerobak pedagang kaki lima yang telah dinyatakan lolos pengujian bahan kimia berbahaya oleh instansi terkait (pemerintah).

Adanya stiker tersebut akan memudahkan pelanggan untuk memilih produk pangan yang aman dan bebas bahan kimia berbahaya, hanya dengan melihat stiker konsumen cerdas langsung mengetahui produk yang dijual oleh para pedagang tersebut aman untuk dikonsumsi, tidak seperti sekarang ini dimana tidak adanya pembeda antara produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dan produk makanan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Pemerintah telah memiliki UU Perlindungan Konsumen, UU Keamanan Pangan, dan sejumlah peraturan lainnya. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat seluas-luasnya bahwa semua produk pangan yang beredar secara bebas dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara aman dan bebas dari penggunaan bahan kimia berbahaya. Semoga!

* Mahlinda, Peneliti Madya di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh, Kementerian Perindustrian RI. Email: [email protected] (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id